Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Abraham Samad: Banyak Pegawai KPK Punya Spirit Pemberantasan Korupi, tetapi Terhambat

Kompas.com - 31/03/2023, 09:49 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad merasa yakin bahwa masih banyak pegawai KPK yang memiliki spirit memberantas korupsi tetapi mereka dihambat.

"Saya lihat masih banyak yang punya spirit pemberantasan korupsi, cuma mungkin agak terhambat, dibatasi oleh pertama undang-undang yang tidak seperti dulu lagi, kemudian dibatasi oleh ruang lingkup kepemimpinan yang tidak kondusif," kata Samad dalam program Gaspol! Kompas.com, Kamis (30/3/2023).

Samad menegaskan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK telah mempereteli banyak kewenangan lembaga antirasuah tersebut.

Salah satunya, KPK kini ditempatkan menjadi rumpun eksekutif yang membuat para pegawainya mesti berstatus aparatur sipil negara (ASN).

Peralihan status menjadi ASN ini pula yang menurut Samad membuat banyak orang baik tersingkir dari KPK karena dianggap tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) dua tahun lalu.

"Rata-rata orang baik di KPK sudah disingkirkan lewat TWK, itu standing posisi saya," ujar Samad.

Di sisi lain, Samad juga menilai, ada perubahan kode etik di KPK yang mengubah budaya organisasi di lembaga tersebut.

Baca juga: Mimpi Abraham Samad, Suatu Saat Muncul Generasi yang Bertanya Apa Itu Korupsi?

Padahal, menurut dia, dahulu KPK memiliki kode etik yang sangat ketat, salah satunya adalah mesti membawa air minum sendiri.

Tujuannya, pegawai KPK yang sedang bekerja dengan pihak lain tidak ditawari oleh minuman yang bisa dimaknai sebagai bentuk gratifikasi.

"Bukan karena takut diracun, (tapi) menghindari orang membelikan minuman itu kan sama dengan dijamu, ditraktir, gratifikasi. Karena gratifikasi dalam arti luas itu sampai diskon pun itu termasuk gratifikasi," ujar Samad.

Ia pun mengakui bahwa ketatnya kode etik KPK dahulu membuat dirinya menjadi terasing, tetapi lama-kelamaan hal itu menjadi biasa.

"Memang awalnya begitu, tapi karena sudah terbiasa jadi biasa, justru yang tidak jadi biasa kalau kita di zona nyaman," kata Samad.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com