Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Abraham Samad: Perilaku Korup di Mana-mana, Indeks Persepsi Korupsi Jadi Anjlok

Kompas.com - 30/03/2023, 10:53 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menilai, indeks persepsi korupsi (IPK) atau corruption perception index (CPI) Indonesia anjlok lantaran perilaku korup ada di mana-mana.

"Kenapa anjlok CPI kita, karena kan semua itu tadi, perilaku korup menjalar ke mana-mana, dunia usaha, dunia politik, dan hal lain sebagainya. Hampir di semua sektor sehingga CPI-nya terjun bebas," kata Samad dalam program Gapsol! Kompas.com, Rabu (29/3/2023).

Oleh sebab itu, Samad menilai, masyarakat semestinya tidak permisif terhadap tokoh-tokoh politik maupun bisnis yang pernah tersangkut kasus korupsi.


Sikap permisif itu, menurut dia, kerap dimanfaatkan oleh orang-orang yang bersifat korup untuk "membeli" masyarakat demi mendapatkan kekuasaan.

"Oleh karena dia permisif, maka dia mudah diombang-ambing, dia mudah dibeli. Begitu ada perhelatan politik misalnya pemilu, maka orang bisa membeli suara dengan gampang di tengah-tengah masyarakat kita," ujar Samad.

Baca juga: Abraham Samad Sebut Parpol Mudah Dibeli untuk Jadi Kendaraan Politik

Ia pun berpandangan bahwa kelompok masyarakat sipil mesti mengedukasi publik agar tidak lagi memliki sikap permisif.

Masyarakat, menurut Samad, mesti disadarkan bahwa perilaku korupsi adalah hal yang sangat keji sehingga mereka tidak mau melakukannya.

"Menerima suap itu kan perilaku korup, jadi itulah fungsi masyarakat sipil untuk mengedukasi, memberikan pencerahan, agar masyarakat tidak berperilaku korup atau menjadi permisif," kata Samad.

Berdasarkan data Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPK) pada 2022 mengalami penurunan paling tajam dalam sepanjang sejarah, yakni 4 poin.

Sebelumnya, Indonesia mencatatkan skor 38 dan turun menjadi 34 pada 2022.

Ini sekaligus menyamai skor pada 2014, ketika Joko Widodo (Jokowi) pertama kali menjabat sebagai presiden.

Baca juga: 8 Tahun Berlalu, Abraham Samad Buka-bukaan Skandal Rumah Kaca dan Ambisi Cawapres

Dengan penurunan ini, Indonesia terlempar ke peringkat 110 dari 180 negara, jauh di bawah sejumlah negara Asia Tenggara lainnya.

Skor 0 menunjukkan bahwa negara itu korup, sementara skor 100 adalah bersih korupsi.

Singapura menjadi negara Asia Tenggara paling bersih dengan skor 83 poin, disusul Malaysia 47 poin, Timor Leste 42 poin, Vietnam 42 poin, dan Thailand 36 poin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com