Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala BIN Terkesan "Endorse" Prabowo, Pengamat: Manuver Jelang Pemilu 2024

Kompas.com - 25/03/2023, 16:59 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam menilai, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan memiliki kecenderungan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Hal ini menanggapi pernyataan Budi Gunawan terhadap Prabowo Subianto saat peresmian Papua Youth Creative Hub di Jayapura, Papua, Selasa (21/3/2023).

"Budi Gunawan mencoba bermanuver menjelang Pemilu 2024 mendatang. Statemen Budi Gunawan itu mengindikasikan adanya kecenderungan untuk mendukung Prabowo sebagai simbol keberlanjutan pemerintahan Jokowi," kata Ahmad kepada Kompas.com, Sabtu (25/3/2023).

Baca juga: Profil Budi Gunawan, Kepala BIN Eks Ajudan Megawati yang Kirim Sinyal Dukungan buat Prabowo

Menurut Ahmad, pernyataan Budi Gunawan adalah sikap pendahuluan (bridging) menuju terbentuknya koalisi antara dua partai politik, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra, jika Budi Gunawan dibaca sebagai orang dekat Megawati Soekarnoputri.

Diketahui, Budi Gunawan merupakan mantan ajudan Ketua Umum PDIP itu saat masih menjabat sebagai Presiden kelima RI.

"Jika demikian, maka potensi Prabowo-Puan (sebagai capres dan cawapres) semakin terbuka," tutur Ahmad.

Namun kata Ahmad, jika pernyataan Budi sebagai sikap pribadi yang tidak selaras dengan agenda kepentingan Megawati, maka hal itu mengindikasikan adanya pergeseran dari lingkar dekat Megawati ke potensi pemenang lain yang didukung oleh Presiden Jokowi.

Baca juga: Budi Gunawan Diingatkan Berhati-hati, Jangan Sampai BIN Dicurigai Beri Dukungan ke Prabowo

Di sisi lain terlepas dari manuver itu, Ahmad menilai tidak seharusnya Budi bermain politik.

Pasalnya, demokrasi yang sehat menghendaki netralitas dan independensi lembaga-lembaga negara seperti BIN, TNI, Polri, kejaksaan, KPK, ASN, hingga Peradilan.

"Jika belakangan ada elemen-elemen lembaga negara yang terpolitisasi secara terbuka, itu mengindikasikan adanya pembiaran oleh kekuasaan, yang justru akan merapuhkan pilar-pilar demokrasi," ucap Ahmad.

Oleh karena itu lanjut Ahmad, sikap politik Jokowi tidak seharusnya diterjemahkan oleh lingkaran kekuasaan sebagai sikap lembaga kepresidenan yang boleh memobilisasi kekuatan negara.

Dia beranggapan, negara harus netral dan independen. Jika praktik semacam itu dibiarkan atau bahkan presiden sendiri mendiamkan proses itu terjadi, maka itu merupakan wujud kemunduran demokrasi Indonesia yang sangat nyata.

Baca juga: Imbas Sinyal Dukungan Budi Gunawan, BIN Bisa Dicurigai Dukung Pemenangan Prabowo

"Jokowi boleh memihak. Tapi lembaga kepresidenan dan lembaga negara haram hukumnya melakukan keberpihakan politik. Itulah rumus demokrasi yang substantif," jelas Ahmad.

Sebagai informasi, Kepala BIN Budi Gunawan sempat menyampaikan pernyataan yang terkesan "mengendorse" Prabowo di acara peresmian Papua Youth Creative Hub di Jayapura, Papua, Selasa (21/3/2023).

Kegiatan tersebut memang dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti Presiden Jokowi hingga Prabowo yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Nasional
Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Nasional
Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Nasional
Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com