Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Imbas Sinyal Dukungan Budi Gunawan, BIN Bisa Dicurigai Dukung Pemenangan Prabowo

Kompas.com - 24/03/2023, 13:00 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan soal aura Presiden Joko Widodo sebagian berpindah ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dinilai memperburuk citra demokrasi.

Buntut ucapan itu, BIN bisa dianggap mendukung pemenangan Prabowo sebagai calon presiden (capres) Pemilu 2024.

"Pernyataan Budi Gunawan yang memicu polemik itu juga bisa dinilai memperburuk citra demokrasi Indonesia dengan hadirnya kesan bahwa seolah-olah pihak intelijen terlibat mempengaruhi persepsi calon pemilih," kata Pengamat Militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, kepada Kompas.com, Jumat (24/3/2023).

Baca juga: Gerindra Klaim Dua Tanda Baik Prabowo Bakal Jadi Presiden 2024

Fahmi mengatakan, kerja BIN umumnya di bawah permukaan, senyap, dan rahasia. Dengan kewenangan tersebut, cawe-cawe politik sebenarnya bisa saja dilakukan.

Publik maupun pihak-pihak lainnya tidak bisa menghalangi karena operasi itu umumnya tak terlihat.

Apalagi, lembaga tersebut berada di bawah presiden dengan tugas dan wewenang abu-abu. Misalnya, melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, lalu, memberikan pertimbangan saran dan rekomendasi tentang pengamanan penyelenggaraan pemerintahan.

Fahmi khawatir, imbas pernyataan Budi yang menyiratkan sinyal dukungan ke Prabowo, BIN dianggap menjalankan operasi pemenangan buat Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Baca juga: Wacana Menduetkan Ganjar dan Prabowo Dinilai Terlalu Dini

"Jangan sampai ada kesan, kalau Prabowo menang dalam pilpres, bahwa ini karena didukung atau dioperasi oleh BIN. Itu kan menurunkan makna dari pemilihan umum yang digelar," ujar Fahmi.

"Atau bahkan sebaliknya, jika Prabowo tidak terpilih, BIN dianggap salah perkiraan atau gagal operasi, gagal menjalankan misi. Itu memperburuk citra lembaga," lanjutnya.

Lebih lanjut, pernyataan Budi dinilai offside atau keluar dari koridor tugas dan wewenang BIN sebagaimana yang diatur Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara maupun Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2020 tentang BIN.

Sebagai Kepala BIN, Budi memang punya tanggung jawab ikut memantau beragam isu yang berkaitan dengan dinamika politik, ekonomi, sosial budaya, bahkan pertahanan dan keamanan.

Baca juga: Survei Indo Barometer, Elektabilitas Ganjar Ungguli Prabowo dan Anies

Namun, semua produk BIN hanya wajib disampaikan kepada Presiden, bukan menjadi pernyataan publik. Sebab, klien BIN adalah presiden, bukan masyarakat umum.

"Kalaupun BIN harus ikut bicara di hadapan publik, itu mestinya ya terkait hal-hal yang bersifat mitigasi maupun peringatan dini," ujar Fahmi.

Memang, kata Fahmi, pernyataan Budi tak bisa serta-merta disimpulkan sebagai bentuk dukungan lembaga intelijen negara terhadap Prabowo.

Dia menilai, ucapan Budi merupakan bentuk kegenitannya untuk terlibat dalam isu politik yang sedang ramai diperbincangkan.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 27 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pemerintah Luncurkan Logo HUT Ke-79 RI, Berikut Maknanya

Pemerintah Luncurkan Logo HUT Ke-79 RI, Berikut Maknanya

Nasional
Pemerintah Ogah Bayar Tuntutan 8 Juta Dollar dalam Peretasan PDN

Pemerintah Ogah Bayar Tuntutan 8 Juta Dollar dalam Peretasan PDN

Nasional
Tim Siber Cek Dugaan Peretasan Data Bais TNI

Tim Siber Cek Dugaan Peretasan Data Bais TNI

Nasional
Ringankan Beban Bank, Jokowi Minta Relaksasi Restrukturisasi Kredit Diperpanjang hingga 2025

Ringankan Beban Bank, Jokowi Minta Relaksasi Restrukturisasi Kredit Diperpanjang hingga 2025

Nasional
Kemenag Pilih Mina Qodim Jadi Tempat Bermalam Jemaah Haji Karena Lebih Dekat dengan Lokasi Lempar Jumrah

Kemenag Pilih Mina Qodim Jadi Tempat Bermalam Jemaah Haji Karena Lebih Dekat dengan Lokasi Lempar Jumrah

Nasional
PDN Alami Gangguan, Menkumham Sebut Layanan Imigrasi Terpaksa Gunakan Web Amazon

PDN Alami Gangguan, Menkumham Sebut Layanan Imigrasi Terpaksa Gunakan Web Amazon

Nasional
Minta KPI Awasi Isi Siaran, Wapres: Harus untuk Kepentingan Publik

Minta KPI Awasi Isi Siaran, Wapres: Harus untuk Kepentingan Publik

Nasional
Pembangunan 2 Gudang Logistik di Papua Tengah Diperkirakan Rampung Agustus 2024

Pembangunan 2 Gudang Logistik di Papua Tengah Diperkirakan Rampung Agustus 2024

Nasional
Deputi Kemenko Perekonomian Dilantik Jadi Pj Gubernur, Menko Airlangga: Semoga Berikan Dampak Nyata bagi Daerah

Deputi Kemenko Perekonomian Dilantik Jadi Pj Gubernur, Menko Airlangga: Semoga Berikan Dampak Nyata bagi Daerah

Nasional
Soal Potensi Harga BBM Naik, Menteri ESDM: Tanya Bu Sri Mulyani Kapan Mau Ngumpul

Soal Potensi Harga BBM Naik, Menteri ESDM: Tanya Bu Sri Mulyani Kapan Mau Ngumpul

Nasional
Kemenko PMK: 37 Daerah Akan Tetap Berstatus Tertinggal pada 2024

Kemenko PMK: 37 Daerah Akan Tetap Berstatus Tertinggal pada 2024

Nasional
Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

Nasional
Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Nasional
HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com