Kepala BIN Terkesan "Endorse" Prabowo, Pengamat: Manuver Jelang Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam menilai, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan memiliki kecenderungan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Hal ini menanggapi pernyataan Budi Gunawan terhadap Prabowo Subianto saat peresmian Papua Youth Creative Hub di Jayapura, Papua, Selasa (21/3/2023).

"Budi Gunawan mencoba bermanuver menjelang Pemilu 2024 mendatang. Statemen Budi Gunawan itu mengindikasikan adanya kecenderungan untuk mendukung Prabowo sebagai simbol keberlanjutan pemerintahan Jokowi," kata Ahmad kepada Kompas.com, Sabtu (25/3/2023).

Baca juga: Profil Budi Gunawan, Kepala BIN Eks Ajudan Megawati yang Kirim Sinyal Dukungan buat Prabowo

Menurut Ahmad, pernyataan Budi Gunawan adalah sikap pendahuluan (bridging) menuju terbentuknya koalisi antara dua partai politik, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra, jika Budi Gunawan dibaca sebagai orang dekat Megawati Soekarnoputri.

Diketahui, Budi Gunawan merupakan mantan ajudan Ketua Umum PDIP itu saat masih menjabat sebagai Presiden kelima RI.

"Jika demikian, maka potensi Prabowo-Puan (sebagai capres dan cawapres) semakin terbuka," tutur Ahmad.

Namun kata Ahmad, jika pernyataan Budi sebagai sikap pribadi yang tidak selaras dengan agenda kepentingan Megawati, maka hal itu mengindikasikan adanya pergeseran dari lingkar dekat Megawati ke potensi pemenang lain yang didukung oleh Presiden Jokowi.

Baca juga: Budi Gunawan Diingatkan Berhati-hati, Jangan Sampai BIN Dicurigai Beri Dukungan ke Prabowo

Di sisi lain terlepas dari manuver itu, Ahmad menilai tidak seharusnya Budi bermain politik.

Pasalnya, demokrasi yang sehat menghendaki netralitas dan independensi lembaga-lembaga negara seperti BIN, TNI, Polri, kejaksaan, KPK, ASN, hingga Peradilan.

"Jika belakangan ada elemen-elemen lembaga negara yang terpolitisasi secara terbuka, itu mengindikasikan adanya pembiaran oleh kekuasaan, yang justru akan merapuhkan pilar-pilar demokrasi," ucap Ahmad.

Oleh karena itu lanjut Ahmad, sikap politik Jokowi tidak seharusnya diterjemahkan oleh lingkaran kekuasaan sebagai sikap lembaga kepresidenan yang boleh memobilisasi kekuatan negara.

Dia beranggapan, negara harus netral dan independen. Jika praktik semacam itu dibiarkan atau bahkan presiden sendiri mendiamkan proses itu terjadi, maka itu merupakan wujud kemunduran demokrasi Indonesia yang sangat nyata.

Baca juga: Imbas Sinyal Dukungan Budi Gunawan, BIN Bisa Dicurigai Dukung Pemenangan Prabowo

"Jokowi boleh memihak. Tapi lembaga kepresidenan dan lembaga negara haram hukumnya melakukan keberpihakan politik. Itulah rumus demokrasi yang substantif," jelas Ahmad.

Sebagai informasi, Kepala BIN Budi Gunawan sempat menyampaikan pernyataan yang terkesan "mengendorse" Prabowo di acara peresmian Papua Youth Creative Hub di Jayapura, Papua, Selasa (21/3/2023).

Kegiatan tersebut memang dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti Presiden Jokowi hingga Prabowo yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

Dalam sambutannya, Budi menyapa para pejabat yang hadir, tak terkecuali Prabowo. Dia menyinggung kebersamaan Menteri Pertahanan itu dengan kepala negara akhir-akhir ini.

"Yang saya hormati para menteri Kabinet Indonesia Maju, Bapak Menteri Pertahanan, Bapak Prabowo Subianto. Kita semua mengamati akhir-akhir ini Bapak Prabowo sering berpergian bersama Bapak Presiden Jokowi," kata Budi.

Baca juga: Budi Gunawan Dinilai Offside soal Sinyal Dukungan ke Prabowo, Keluar dari Wewenang BIN

"Beberapa kali Pak Prabowo juga menyatakan bahwa Pak Jokowi adalah gurunya, guru Beliau," tuturnya.

Budi juga menyinggung kerapnya Prabowo mendampingi Presiden Jokowi turun ke lapangan saat kunjungan kerja. Saat itulah, dia menyebut bahwa sebagian aura Jokowi telah berpindah ke Prabowo.

"Pada akhirnya hari ini kita menjumpai beliau berdua di sini. Seluruhnya mulai melihat ada aura, aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo," katanya.

Pernyataan itu mendapat kritik dari banyak pihak termasuk partai-partai politik.