Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yusril Sebut Hanya PBB dan PDI-P Partai Ideologis, Golkar: Terlalu Cepat Ambil Kesimpulan

Kompas.com - 09/03/2023, 14:35 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menilai, Golkar selalu menekankan ideologi kepada seluruh kadernya dalam prinsip berpartai.

Ia pun tak sepaham dengan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra yang menyebutkan hanya ada dua partai politik yang berideologi, yakni PBB dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

"Mungkin ada banyak hal mengenai Golkar yang Prof Yusril tidak pahami sehingga cepat mengambil kesimpulan seperti tersebut," kata Dave saat dihubungi Kompas.com, Kamis (9/3/2023).

Dave menjelaskan, partainya bahkan memiliki Golkar Institute yang digunakan mendidik para kader partai.

Baca juga: Yusril: Partai Ideologis Hanya PDI-P dan PBB, Sisanya Pragmatis

Dari pendidikan itu, para kader akan belajar dan dipupuk soal ideologi Partai Golkar, sebelum mereka akhirnya terjun ke masyarakat lewat pemilihan baik kepala daerah maupun skala nasional.

"(Golkar) selalu mendidik tentang paham dan ideologi partai agar (kader) selalu segaris dengan kebijakan partai," jelasnya.

Terkait pemilihan kader yang maju dalam pemilihan legislatif (pileg) hingga pemilihan kepala daerah (pilkada), Golkar juga menyoroti 4 hal yang wajib dimiliki kader.

Kata Dave, empat hal tersebut adalah PDLT (Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, Tidak Tercela).

Baca juga: Golkar Dinilai Harus Mengalah Tak Ajukan Airlangga Jadi Capres jika Ingin KIB Tetap Solid

Lebih jauh, anggota Komisi I DPR ini menegaskan sikap partainya mendukung sistem pemilu proporsional terbuka bukan karena khawatir tak dapat memiliki caleg yang mampu bertarung.

"Golkar itu adalah gudangnya kader-kader terbaik di Indonesia. Jangan sampai lupa, Wiranto, Prabowo dan Surya Paloh adalah kader Golkar pada masanya," tegas Dave.

Ia menyatakan, Golkar mendukung proporsional terbuka karena dianggap sebagai sistem demokrasi yang terbaik saat ini.

Dalam arti, jelas Dave, sistem itu memberikan kesempatan yang sama kepada para calon dan memberikan hak kepada pemilih untuk menentukan wakilnya.

Diberitakan sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra mengeklaim bahwa partai politik yang berdasarkan ideologi di Indonesia tersisa dua, yakni PDI Perjuangan dan PBB.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Publik Lebih Nyaman dengan Sistem Proporsional Terbuka

Hal itu ia ungkapkan setelah memberi keterangan sebagai pihak terkait dalam sidang lanjutan uji materi sistem pemilu proporsional terbuka yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (8/3/2023).

Mulanya, ia menuturkan alasannya mendukung sistem pemilu proporsional tertutup, yakni karena pemilu harus diikuti oleh partai politik sebagai katalisator dari pemikiran pemilih yang majemuk.

Orang-orang yang berpikiran sama, diasumsikan membentuk partai politik tertentu berdasarkan pikiran itu.

"Sementara partai ideologis ini kan cuma tinggal dua, PDI-P sama PBB. Yang lain-lain kan partai pragmatis semua, bukan partai ideologis. Tidak ada akar ideologisnya," ujar Yusril kepada wartawan, Rabu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com