Mahfud Bongkar Praktik Nakal Oknum Ditjen Pajak, Anggota DPR: Jangan Kalah dari Mafia

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI Santoso menganggap langkah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD membongkar kasus di internal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terlambat.

Meski begitu, ia tetap mengapresiasi langkah tersebut. Menurutnya, lebih baik terlambat daripada tidak dilakukan sama sekali. 

“Lebih baik dari pada tidak (dibongkar) sama sekali. Apa yang dilakukan oleh oknum-oknum pegawai pajak di Kemenkeu sebenarnya sudah sejak lama diketahui tapi pemerintah mendiamkan saja,” ujar Santoso dihubungi Kompas.com, Kamis (9/3/2023).

Baca juga: Pakar Sebut Masih Ada 5 Persen Pegawai Pajak yang Nakal

Ia menambahkan, kasus yang menerpa mantan Kepala Bagian Umum Ditjen Pajak Jakarta Selatan Rafael Alun Trisambodo semestinya dapat menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk bersih-bersih di instansi pajak.

“Disinyalir hampir semua pejabat pajak melakukan pat gulipat kepada para wajib pajak. Tindakan itu jelas merugikan keuangan negara, dan memperkaya diri mereka,” ucap Santoso.

“Saatnya negara tidak boleh kalah dengan para mafia yang ada di Dirjen Pajak,” sambungnya.

Lebih lanjut, ia meminta tak ada pihak yang melindungi para oknum di internal Direktorat Jenderal Pajak yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan pajak.

“Kalau ini dapat dibongkar oleh aparat penegak hukum maka akan menjadi suatu pengungkapan skandal yang sangat luar biasa,” imbuhnya.

Diketahui Mahfud mengungkapkan telah terjadi transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun di Kemenkeu sejak tahun 2009.

Namun empat kali berganti Menteri Keuangan (Menkeu) transaksi mencurigakan itu tak juga diusut.

Baca juga: Pakar Ungkap Praktik Dukun Pajak di Kalangan Pegawai DJP

Ia menyampaikan kebanyakan transaksi tak wajar terjadi di Direktorat Jenderal Pajak, serta Direktorat Jenderal Bea, dan Cukai.

Adapun berbagai kecurigaan itu terungkap pasca Rafael diperiksa oleh KPK karena memiliki harta senilai Rp 56 miliar yang dianggap tak wajar.

Terbaru, PPATK menyampaikan telah menemukan transaksi senilai Rp 500 miliar dari puluhan rekening yang terindikasi terhubung dengan Rafael.