Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Beberkan Sejumlah Alasan Jajaki Kerja Sama Politik dengan PPP

Kompas.com - 06/03/2023, 17:58 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia (PDI-P) mengonfirmasi soal kemungkinan penjajakan kerja sama politik dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto lantas mengungkapkan sejumlah alasan mengapa partainya menjajaki kerja sama politik dengan PPP.

Pertama, PDI-P dan PPP disebut memiliki kesamaan perspektif historis.

"Dalam perspektif historis, PPP kan juga lahir dari fusi beberapa partai, di antaranya NU, PERTI, dan PSII yang juga dekat dengan Bung Karno dan memiliki rekam jejak dalam sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa," kata Hasto kepada Kompas.com, Senin (6/3/2023).

Baca juga: Elektabilitas Ganjar Makin Naik, PDI-P: Dalam Demokrasi Elektoral, Survei Tergantung Sponsor

Kedua, penjajakan kerja sama juga dilihat dari perspektif kultural keagamaan dari kedua partai.

Menurut Hasto, PDI-P dan PPP sama-sama mengusung Islam yang menjadi rahmat bagi semua.

"Dalam perspektif kultural keagamaan, Islam sebagai rahmatan lil alamin yang juga menjadi inspirasi bagi Bung Karno dan Ibu Megawati (Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri) juga menggambarkan keIslaman yang ada di Indonesia," ujar Hasto.

Di sisi lain, diakui Hasto bahwa Megawati memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh PPP, khususnya KH Ismail Hasan Metareum, Hamzah Haz, hingga Mbah Maimoen.

Baca juga: Hasto PDI-P Duga Ada Kekuatan Besar di Balik Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu

Lebih lanjut, Hasto juga mengingatkan bahwa PDI-P pernah membangun kerja sama yang baik dengan PPP dalam pemerintahan ketika Megawati menjabat Presiden ke-5, sedangkan Wakil Presiden kala itu adalah Hamzah Haz.

"Dalam kerjasama pemerintahan juga Pak Hamzah Haz menjadi Wakil Presiden Bu Mega dan kerja sama sangat bagus," kata Hasto.

"Dari kedekatan (kantor), kami bertetangga. Jadi kerja sama dengan PPP sudah terbukti berjalan dengan baik," ujarnya lagi.

Terakhir, Hasto juga mengungkit bahwa PDI-P dan PPP memiliki kesamaan nasib ketika dikerdilkan oleh rezim Orde Baru.

Baca juga: Romahurmuziy: PDI-P Ajak PPP Berkoalisi untuk Pilpres 2024

Menurutnya, pada era tersebut, PDI-P dan PPP sama-sama tak bisa ikut serta sebagai peserta Pemilu 1997.

"Dari sisi solidaritas, senasib sepenanggungan, PDI-P dan PPP sama-sama dikerdilkan oleh Orde Baru yang otoriter," kata Hasto.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy mengungkapkan, PDI-P mengajak PPP untuk berkoalisi dalam Pilpres 2024 mendatang.

Halaman:


Terkini Lainnya

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com