Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Beberkan Sejumlah Alasan Jajaki Kerja Sama Politik dengan PPP

Kompas.com - 06/03/2023, 17:58 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia (PDI-P) mengonfirmasi soal kemungkinan penjajakan kerja sama politik dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto lantas mengungkapkan sejumlah alasan mengapa partainya menjajaki kerja sama politik dengan PPP.

Pertama, PDI-P dan PPP disebut memiliki kesamaan perspektif historis.

"Dalam perspektif historis, PPP kan juga lahir dari fusi beberapa partai, di antaranya NU, PERTI, dan PSII yang juga dekat dengan Bung Karno dan memiliki rekam jejak dalam sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa," kata Hasto kepada Kompas.com, Senin (6/3/2023).

Baca juga: Elektabilitas Ganjar Makin Naik, PDI-P: Dalam Demokrasi Elektoral, Survei Tergantung Sponsor

Kedua, penjajakan kerja sama juga dilihat dari perspektif kultural keagamaan dari kedua partai.

Menurut Hasto, PDI-P dan PPP sama-sama mengusung Islam yang menjadi rahmat bagi semua.

"Dalam perspektif kultural keagamaan, Islam sebagai rahmatan lil alamin yang juga menjadi inspirasi bagi Bung Karno dan Ibu Megawati (Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri) juga menggambarkan keIslaman yang ada di Indonesia," ujar Hasto.

Di sisi lain, diakui Hasto bahwa Megawati memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh PPP, khususnya KH Ismail Hasan Metareum, Hamzah Haz, hingga Mbah Maimoen.

Baca juga: Hasto PDI-P Duga Ada Kekuatan Besar di Balik Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu

Lebih lanjut, Hasto juga mengingatkan bahwa PDI-P pernah membangun kerja sama yang baik dengan PPP dalam pemerintahan ketika Megawati menjabat Presiden ke-5, sedangkan Wakil Presiden kala itu adalah Hamzah Haz.

"Dalam kerjasama pemerintahan juga Pak Hamzah Haz menjadi Wakil Presiden Bu Mega dan kerja sama sangat bagus," kata Hasto.

"Dari kedekatan (kantor), kami bertetangga. Jadi kerja sama dengan PPP sudah terbukti berjalan dengan baik," ujarnya lagi.

Terakhir, Hasto juga mengungkit bahwa PDI-P dan PPP memiliki kesamaan nasib ketika dikerdilkan oleh rezim Orde Baru.

Baca juga: Romahurmuziy: PDI-P Ajak PPP Berkoalisi untuk Pilpres 2024

Menurutnya, pada era tersebut, PDI-P dan PPP sama-sama tak bisa ikut serta sebagai peserta Pemilu 1997.

"Dari sisi solidaritas, senasib sepenanggungan, PDI-P dan PPP sama-sama dikerdilkan oleh Orde Baru yang otoriter," kata Hasto.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy mengungkapkan, PDI-P mengajak PPP untuk berkoalisi dalam Pilpres 2024 mendatang.

Hal tersebut terjadi ketika Romahurmuziy bertemu dengan Hasto Kristiyanto pada Rabu (1/3/2023) lalu.

Romahurmuziy mengaku, ia membicarakan banyak hal dengan Hasto. Salah satunya membahas mengenai koalisi Pilpres 2024.

"Tentu tidak terhindarkan kita juga membahas kemungkinan-kemungkinan koalisi karena pilpres juga sudah dekat. Ajakan koalisi kepada PPP oleh Mas Hasto sebenarnya sudah lama, sejak Plt Ketum Pak Harso (Soeharso Monoarfa)," ujar Romahurmuziy saat dimintai konfirmasi, Senin.

Baca juga: PPP Terus Main Mata ke Sandiaga Uno karena Dinilai Mampu Dongkrak Elektabilitas

Romahurmuziy mengungkapkan, PDI-P mengajak PPP berkoalisi karena selalu mengingat amanat dari tokoh NU Maimoen Zubair kepada Megawati Soekarnoputri, di mana PDI-P harus ikut menjaga PPP.

Selain itu, PDI-P dan PPP juga memiliki sejarah dalam hal pencalonan.

Misalnya, seperti ketika Megawati menjadi Presiden ke-5, Wakil Presiden nya adalah Hamzah Haz dari PPP.

Kemudian, contoh lainnya adalah pasangan Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Tengah, yakni Ganjar Pranowo-Taj Yasin.

"Alasannya sederhana, amanat almarhum Mbah Maimoen sebelum wafat ke Bu Mega untuk ikut menjaga PPP. Yang kedua, sejarahnya ada zaman Mega-Hamzah maupun yang mutakhir Ganjar-Yasin," tuturnya.

Walau begitu, kata Romahurmuziy, ajakan PDI-P ini sifatnya masih berupa penjajakan.

Baca juga: Soal Rencana Pertemuan dengan PDI-P, Nasdem: Pertanyaannya, Megawati Mau Bertemu Surya Paloh?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Bus di Ciater Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Bus di Ciater Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Nasional
KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

Nasional
Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Nasional
Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nasional
Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com