Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Daftar 44 Panglima Kostrad dari Masa ke Masa, Ada Prabowo hingga Gatot Nurmantyo

Kompas.com - 06/03/2023, 13:08 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) hari ini genap berusia 62 tahun setelah dibentuk pada 6 Maret 1961.

Kostrad merupakan komando utama (kotama) yang berkedudukan di bawah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Tipe satuan ini diisi oleh pasukan khusus dengan jumlah personel yang dirahasiakan.

Kostrad mempunyai tiga divisi infanteri yang masing-masing membawahi sejumlah satuan.

Baca juga: Sejarah Kelahiran Kostrad yang Hari Ini Berusia 62 Tahun, Soeharto Jadi Panglima Pertama

Ketiga divisi tersebut yakni Divisi Infanteri 1/Kostrad bermarkas di Cilodong, Depok, Jawa Barat, Divisi Infanteri 2/Kostrad bermarkas di Malang, Jawa Timur, dan Divisi Infanteri 3/Kostrad bermarkas di Gowa, Sulawesi Selatan.

Prabowo hingga Gatot

Saat ini, Kostrad dipimpin oleh Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak.

Dikutip dari laman Kostrad.mil.id, sepanjang perjalanannya, total terdapat 44 perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang pernah dan sedang menduduki pucuk pimpinan satuan dengan baret berwarna hijau tua tersebut.

Di antaranya adalah Prabowo Subianto dan Gatot Nurmantyo.

Berikut daftar Panglima Kostrad dan masa jabatannya:

1. Mayor Jenderal Soeharto, 1 Maret 1961-2 Desember 1965

2. Mayor Jenderal Umar Wirahadikusumah, 2 Desember 1965-17 April 1967

3. Mayor Jenderal A Kemal Idris, 17 April 1967-11 Maret 1969

4. Brigadir Jenderal Wahono, 11 Maret 1969-20 Februari 1970

5. Mayor Jenderal Makmun Murod, 20 Februari 1970-26 Desember 1971

6. Mayor Jenderal Wahono, 26 Desember 1971-18 April 1973

7. Mayor Jenderal Poniman, 18 April 1973-4 Mei 1974

8. Mayor Jenderal Himawan Sutanto, 4 Mei 1974-4 Januari 1975

9. Mayor Jenderal Leo Lopulisa, 4 Januari 1975-19 Januari 1978

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com