Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disebut Temui Pimpinan MA, Dubes Korsel Anggap Penyuap Hakim Agung "Ngawur"

Kompas.com - 23/02/2023, 08:48 WIB
Syakirun Ni'am,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Duta Besar RI untuk Korea Selatan (Dubes Korsel) Gandi Sulistiyanto mengatakan, pengacara Theodorus Yosep Parera ngawur karena menyebut dirinya menemui pimpinan Mahkamah Agung (MA).

Adapun Yosep merupakan pengacara yang menjadi terdakwa penyuap Hakim Agung MA terkait pengurusan perkara Koperasi Simpan Pinjam Intidana. Menurutnya, Dubes Korsel itu menemui pimpinan MA terkait KSP Intidana karena adiknya membeli sejumlah aset koperasi itu.

Biarin, semua omongan (Yosep) ngawur,” kata Gandi saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Rabu (22/2/2023) malam.

Baca juga: Penyuap Hakim Agung Ungkap Dubes Korsel Temui Pimpinan MA Terkait KSP Intidana

Gandi menilai, pernyataan Yosep tidak masuk akal. Sebab, dirinya tidak mengenal pimpinan MA dan tidak pernah masuk ke gedung lembaga tersebut.

Dubes Korsel mengaku tidak mengenal satu pun hakim agung dan bahkan tidak mengetahui pimpinan MA saat ini.

Ia mengaku baru mengetahui bahwa Ketua MA saat ini bernama Syarifuddin. Selain itu, ia juga baru mendengar nama Hasbi Hasan selaku Sekretaris MA.

Gandi juga menyatakan tidak mengenal Hakim Agung Gazalba Saleh yang saat ini menjadi tersangka suap pengurusan perkara KSP Intidana.

“Saya tidak ada kenal satu pun orang MA sama sekali enggak kenal,” kata Gandi.

Dalam penuturannya, Yosep menyebutkan bahwa Gandi berkepentingan agar Ketua Pengurus KSP Intidana, Budiman Gandi Suparman tidak dipenjara dan koperasi itu tidak dinyatakan pailit. Jika hal itu terjadi maka penjualan aset KSP Intidana akan terungkap.

Sementara itu, pihak Yosep berkepentingan Budiman dipenjara dan KSP Intidana dinyatakan pailit. Sebab, koperasi itu belum mencairkan uang kliennya senilai puluhan miliar rupiah.

Baca juga: Penyuap Hakim Agung Sebut Adik Dubes Korsel Beli Aset KSP Intidana di Bawah Harga

Terkait hal ini, Gandi memastikan baik dirinya maupun adiknya tidak membeli aset KSP Intidana. Ia menyatakan tidak tertarik maupun menyimpan uang di koperasi tersebut.

Gandi mengaku hanya mengetahui persoalan KSP Intidana dari pemberitaan media massa karena terdapat hakim agung yang ditangkap.

“Enggak, enggak ada. Saya jamin tidak ada (pembelian aset KSP Intidana). Saya jamin itu,” kata dia.

“Enggak ada yang berhubungan dari (dan) ke sana,” tambahnya.

Gandi menduga terdapat orang lain yang mencatut namanya agar disangka sebagai kerabat Budiman Gandi Suparman. Dugaan lainnya, Yosep asal menyebut Gandi Sulistiyanto karena adanya kemiripan nama.

“Mungkin dia biar dikira saudaranya atau apa, ada Gandi Gandinya kan. Terus ini pengacara ngaco nyebut jadi Sulistyanto,” tuturnya.

“Jadi ah ngaco ini orang, benar-benar ngaco, saya kaget,” sambungnya.

Terungkap di Sidang

Sebelumnya, dalam persidangan perkara suapnya, Yosep Parera membantah dirinya yang memberi tahu keberadaan Hakim Agung MA yang “masuk angin” kepada PNS di MA, Desy Yustria.

Menurut Yosep, dalam salah satu kesempatan, Desy mengatakan terdapat “orang perusahaan Sinar Mas” yang menemui pimpinan MA.

“Pak itu kok ada orang dari Sinar Mas kok menghadap sama pimpinan,” kata Yosep menirukan pernyataan Desy.

“Orang Sinar Mas-nya itu siapa?" lanjutnya.

Klien Yosep menyebut orang Sinar Mas tersebut adalah Gandi Sulistiyanto.

Gandi merupakan mantan Managing Director Grup Sinar Mas sebelum ditunjuk menjadi Dubes RI untuk Korsel.

Yosep menduga Gandi atau keluarganya turut menikmati sejumlah aset KSP Intidana yang dibeli dengan “di bawah harga”.

Baca juga: Jaksa: Dua Debitur KSP Intidana Patungan Rp 4,8 Miliar, Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

Jika Budiman bebas dari jerat hukum dan KSP Intidana tidak dinyatakan pailit, maka Gandi tidak perlu khawatir aset-aset koperasi itu dijual ke siapa saja.

“Karena diduga besar ada lari kepada mereka,” tuturnya.

Berawal dari OTT

Kasus dugaan suap hakim agung terungkap sejak KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim yustisial MA, sejumlah PNS MA, pengacara, dan debitur KSP Intidana.

Dalam perkara kasasi perdatanya, pihak pengacara dan debitur koperasi tersebut meminta agar KSP Intidana dinyatakan bangkrut.

Sementara, dalam kasasi pidana, mereka meminta MA menyatakan Ketua Pengurus KSP Intidana, Budiman Gandi Suparman dinyatakan bersalah.

MA kemudian menyatakan bahwa KSP Intidana pailit dan Budiman divonis lima tahun penjara. KPK menduga putusan itu telah dikondisikan sejumlah uang.

Saat ini, KPK telah menetapkan 15 tersangka. Sebanyak dua di antaranya merupakan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh.

Baca juga: MA Anulir Putusan Kasasi yang Diketok Sudrajad Dimyati, Pailit KSP Intidana Batal

Kemudian, tiga Hakim Yustisial MA bernama Elly Tri pangestu, Prasetyo Utomo, dan Edy Wibowo.

Edy terjerat dalam kasus yang berbeda. Ia diduga menerima suap terkait pengurusan kasasi Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa Makassar.

Tersangka lainnya adalah staf Gazalba Saleh bernama Redhy Novarisza; PNS kepaniteraan MA Desy Yustria dan Muhajir Habibie, serta PNS MA Albasri dan Nuryanto Akmal. Mereka ditetapkan sebagai penerima suap. 

Sementara itu, tersangka pemberi suapnya adalah Yosep Parera dan Eko Suparno selaku advokat, serta Heryanto dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto selaku Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana (ID). Terbaru, Ketua Yayasan RS Sandi Karsa Makassar, Wahyudi Hardi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Nasional
Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Nasional
Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Nasional
Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Nasional
Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Nasional
KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

Nasional
Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Nasional
Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Nasional
Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Nasional
Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Nasional
PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com