Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Jelaskan Alasan 2 Menteri Nasdem Absen di Ratas Jelang Rabu Pon

Kompas.com - 31/01/2023, 22:24 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Selanjutnya, Presiden menggelar ratas soal ketersediaan beras nasional.

Rapat tersebut diikuti tiga pejabat, yakni Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Dirut Perum Bulog Budi Waseso dan Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo.

Namun, Mentan Syahrul Yasin Limpo tidak tampak hadir di istana.

Hal itu sebagaimana pantuan wartawan yang memantau kehadiran para menteri di area pilar belakang Istana Negara.

Hingga rapat berakhir pun tidak tampak kehadiran Menteri Syahrul Yasin Limpo.

Namun, Zulkifli Hasan, Budi Waseso dan Arief Prasetyo tampak bersama-sama usai ratas selesai.

Baca juga: Bela Mentan dari Serangan PDI-P, Nasdem: Bagaimana dengan Mantan Mensos yang Korupsi?

Menurut Budi Waseso, yang diundang dalam rapat hanya mereka bertiga.

“Ya yang diundang saya cuma bertiga urusan beras ya, ini kan soal panyaluran, soal operasi pasar,” ujar Budi saat ditanya wartawan.

Dia menjelaskan, kehadirannya sebagai pihak yang bertanggung jawab melakukan operasi pasar.

Kemudian Zulkifli Hasan bertanggung jawab menjaga kestabilan harga beras. Adapun Arief Prasetyo diundang selaku analis kebijakan pangan.

Saat ditanya mengapa Menteri Syahrul tak diundang, Buwas, begitu dia disapa, menyatakan tidak tahu.

Dia pun enggan berkomentar saat ditanya apakah ada kaitannya dengan reshuffle kabinet yang diisukan bakal terjadi pada Rabu (1/2/2023).

“Saya enggak tahu, saya enggak tahu. Enggak, enggak, enggak ada hubungannya dengan itu (reshuffle kabinet),” tutur Buwas.

Baca juga: PDI-P Tuding Mentan Salah Beri Data ke Jokowi, Nasdem: Yang Berhak Mengevaluasi Presiden

Diketahui, isu reshuffle Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin semakin menguat jelang hari Rabu Pon, 1 Februari 2023 atau esok hari.

Pasalnya, dalam beberapa kesempatan sebelumnya Rabu Pon digunakan Presiden Jokowi untuk mengumumkan perombakan kabinetnya.

Presiden Jokowi sendiri sebenarnya telah melempar sejumlah sinyal reshuffle dalam beberapa kesempatan terakhir. Namun, dia selalu meminta agar masyarakat untuk menunggu.

Sementara itu, PDI-P terus mendesak agar menteri dari Partai Nasdem untuk dievaluasi.

Desakan dari PDI-P awalnya menguat lantaran Partai Nasdem menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai capres untuk Pilpres 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com