PDI-P Tuding Mentan Salah Beri Data ke Jokowi, Nasdem: Yang Berhak Mengevaluasi Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan yang berhak memberikan evaluasi pada menteri adalah Presiden Joko Widodo.

Hal itu disampaikan menanggapi tudingan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang menyebut Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo salah memberikan data ekspor-impor beras pada Jokowi.

“(Tudingan) itu persepsinya Mas Hasto sendiri. Sekali lagi, yang punya hak mengevaluasi para pembantu itu adalah Pak Jokowi,” ujar Ali dihubungi wartawan, Senin (30/1/2023).

Baca juga: Mentan Dituding Salah Beri Data pada Jokowi, Nasdem: Nyinyir Itu Biar Urusan Hasto

Ia menuturkan, jika ada menteri yang salah dalam melakukan pekerjaannya, Jokowi pasti akan langsung memberikan teguran.

Sehingga Ali meminta agar berbagai pihak berhenti menuding kinerja menteri tertentu.

“Jadi kita tidak usah kemudian menuding seseorang menteri berdasarkan hal-hal yang kemudian berdasarkan ketidaksukaan,” paparnya.

Ia kemudian menyinggung soal skandal korupsi di Kementerian Sosial (Kemensos) yang terjadi pertengahan 2020 lalu.

Baca juga: PDI-P Sorot Mentan Syahrul Yasin Limpo di Tengah Isu Reshuffle Kabinet Jokowi...

Kasus tersebut menyeret Wakil Bendahara Umum PDI-P yang merupakan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara.

Kala itu, lanjut dia, Nasdem tak lantas meminta kursi menteri PDI-P diganti.

“Apakah kemudian kita ada minta untuk reshuffle mengganti (menteri) PDI-P? Enggak, kan,” pungkasnya.

Adapun Hasto mengatakan akibat data yang salah dari Syahrul, Jokowi salah menyampaikan pidato soal stok beras.

"Lah, ini bagaimana menterinya memberikan data ke presiden salah, padahal presiden sudah terlanjur berpidato di MPR, di dalam forum kenegaraan bahwa kita swasembada beras karena dikasih data yang salah," tutur Hasto ditemui di Kantor DPC PDI-P Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/1/2023).

Diketahui Syahrul tak kali ini saja ‘diserang’ oleh PDI-P.

Sebelumnya Ketua DPP PDI-P Sjarot Syaiful Hidayat meminta Jokowi untuk mengevaluasi kinerjanya, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.

Baca juga: Beri Contoh soal Sisi Gelap Politik, Hasto PDI-P Singgung Kinerja Mentan

Ia juga mendesak agar menteri Nasdem mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

Kerenggangan hubungan antara Nasdem dengan PDI-P nampak pasca keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).