Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Klaim Koalisi Perubahan Solid, meski Nasdem Buka Peluang Penjajakan Baru

Kompas.com - 25/01/2023, 15:47 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menganggap bahwa pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali yang membuka peluang penjajakan koalisi di luar Demokrat dan PKS, hanya sebatas dinamika.

Herman mengatakan, sejauh ini, hubungan Demokrat, PKS dan Nasdem, masih solid. Adapun ketiga partai ini dalam perbincangan kerja sama politik menyambut Pemilu 2024 bernama Koalisi Perubahan.

"Ya saya kira dinamika saja itu ya, selama ini kita masih solid lah. Masih solid," kata Herman ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Baca juga: Nasdem Tantang AHY: Tetap Bersedia Dukung Anies kalau Tak Jadi Cawapres?

Herman mengeklaim, tidak ada informasi apa pun yang diterima Demokrat tentang Nasdem yang ingin membuka peluang penjajakan koalisi baru, selain Koalisi Perubahan.

"Kami masih membahas kok (Koalisi Perubahan), sampai kemarin masih membahas dengan Nasdem, PKS dan Demokrat," ucapnya.

Di sisi lain, anggota Komisi VI DPR ini juga menepis bahwa Demokrat memaksakan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon wakil presiden (cawapres) untuk Koalisi Perubahan.

Baca juga: Nasdem Segera Lakukan Pertemuan Politik di Luar PKS-Demokrat

Menurutnya, tidak ada paksa-memaksa mengusung tokoh tertentu dalam penjajakan Koalisi Perubahan.

"Semuanya dalam kesetaraan, equal partnership. Prinsip ketiga partai ini sehingga semua-semuanya boleh mengusulkan. Boleh mendiskusikan tidak ada memaksakan begitu," ujar Herman.

Sebelumnya diberitakan, Ahmad Ali mengatakan, pihaknya mempersiapkan alternatif koalisi lain untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

Hal itu dilakukan jika kesepakatan pembentukan Koalisi Perubahan bersama PKS dan Partai Demokrat gagal.

“Ketika kemudian (koalisi) ini terhambat dengan persyaratan yang tidak mungkin kita penuhi, tentunya kita harus punya alternatif-alternatif,” sebut Ali kepada wartawan, Selasa (24/1/2023).

Baca juga: Nasdem Siapkan Alternatif Koalisi untuk Anies Jadi Capres jika Tak Sepakat dengan PKS-Demokrat

Pasalnya, lanjut Ali, hingga kini Nasdem merasa belum ada pihak yang membantunya untuk mendukung Anies maju dalam kontestasi perebutan kursi RI-1.

Padahal, Nasdem tak bisa mengusung sendiri karena tak mencukupi syarat pencalonan ambang batas presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen kursi DPR RI.

“Baru Nasdem yang hari ini mendukung Anies, yang lain belum ada pencetusnya. Sekarang kita menunggu,” ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com