Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/01/2023, 12:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem mempertanyakan komitmen Partai Demokrat untuk mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) Pemilu 2024.

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mempertanyakan, apakah partai bintang mercy itu masih bersedia mendukung Anies seandainya Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tak dipilih sebagai calon wakil presiden (cawapres).

“Pertanyaannya, kalau tidak dengan itu (AHY) apakah mau tetap dukung Anies?” kata Ali kepada wartawan, Selasa (24/1/2023).

Baca juga: Nasdem Tak Mau Terkunci dengan Koalisi Perubahan Jika Demokrat Ingin Pasangkan Anies dengan AHY

Menurut Ali, partainya tak mau buru-buru membicarakan kans AHY atau sosok lainnya sebagai cawapres Anies pada Pemilu 2024.

Dia bilang, sejak awal Nasdem tak ingin koalisinya hanya fokus pada figur cawapres tertentu.

“Kita tidak mau, jangan bicara dulu tentang orang. Jadi jangan kemudian ya saya bergabung, saya mau ini ya. Saya bergabung saya minta ini. Artinya ini kan mengunci,” ujarnya.

Nasdem ingin, penentuan calon RI-2 didahului dengan pembahasan kriteria calon.

Namun demikian, partai pimpinan Surya Paloh itu ingin supaya pembahasan kriteria cawapres dilakukan setelah Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sepakat untuk berkoalisi mengusung Anies sebagai capres.

Baca juga: PKS Tak Keberatan AHY Jadi Cawapres Anies dalam Koalisi Perubahan

Langkah ini guna memastikan komitmen koalisi sekaligus memberi kepastian bagi Anies untuk berkompetisi pada pemilu mendatang.

“Baru Nasdem yang hari ini mendukung Anies, yang lain belum ada pencetusnya, sekarang kita menunggu,” kata Ali.

Ali menambahkan, partainya mungkin mempertimbangkan langkah politik lain jika tak mendapatkan dukungan dari Demokrat dan PKS untuk mengusung Anies.

“Ketika kemudian ini terhambat dengan persyaratan yang tidak mungkin kita penuhi, tentunya kita harus punya alternatif-alternatif,” tuturnya.

Adapun AHY sendiri sempat menyatakan bahwa Demokrat tak memaksakan figur tertentu untuk diusung sebagai cawapres. Namun, ia meminta bakal Koalisi Perubahan menentukan sosok cawapres dengan mengedepankan objektivitas bersama.

“Makanya harus diyakinkan betul, siapa yang kita yakini bisa membawa agenda kemenangan. Setiap partai pasti punya subjektivitas, tapi jika ingin menang, kita harus mengedepankan rasionalitas,” kata AHY dalam keterangannya, Jumat (20/1/2023).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsyi mengaku tak keberatan jika AHY dipilih menjadi cawapres Anies untuk pemilu mendatang.

Namun, dia meminta keputusan itu disepakati oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu serta dua parpol koalisi yakni Nasdem dan Demokrat.

Baca juga: Tetap Ingin Bentuk Koalisi Perubahan, AHY: Kami Tak Terbiasa Lirik Kiri-Kanan

Di sisi lain, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyatakan, cawapres Koalisi Perubahan mungkin ditentukan belakangan sebagai salah satu strategi pemenangan Pilpres 2024.

Ia mengungkapkan, saat ini Nasdem fokus menunggu PKS dan Demokrat untuk mendeklarasikan Koalisi Perubahan.

"Kami justru yang ingin menunggu tawaran dari teman-teman yang lain. Ya masa Nasdem terus yang kebelet?” kata Willy, Selasa (17/1/2023).

(Penulis: Tatang Guritno | Editor: Sabrina Asril)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 1 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 1 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Sekjen PDI-P: Kalau Anak Bandung Tak Punya Spirit Guncangkan Dunia, Kita Sia-siakan Sejarah

Sekjen PDI-P: Kalau Anak Bandung Tak Punya Spirit Guncangkan Dunia, Kita Sia-siakan Sejarah

Nasional
KPK Sebut Nilai Manfaat Akan Habis Jika Biaya Haji Tak Dinaikkan

KPK Sebut Nilai Manfaat Akan Habis Jika Biaya Haji Tak Dinaikkan

Nasional
PDI-P dan PBB Jajaki Koalisi, Belum Bahas Capres-Cawapres

PDI-P dan PBB Jajaki Koalisi, Belum Bahas Capres-Cawapres

Nasional
Gibran Digadang Nyagub, PDI-P Pilih Fokus Pileg dan Pilpres Terlebih Dulu

Gibran Digadang Nyagub, PDI-P Pilih Fokus Pileg dan Pilpres Terlebih Dulu

Nasional
Jaksa Bilang Sambo Ingin Limpahkan Semua Kesalahan Pembunuhan Brigadir J ke Bharada E

Jaksa Bilang Sambo Ingin Limpahkan Semua Kesalahan Pembunuhan Brigadir J ke Bharada E

Nasional
Pesan Ketum PBNU untuk Masyarakat yang Akan Hadiri Resepsi 1 Abad NU

Pesan Ketum PBNU untuk Masyarakat yang Akan Hadiri Resepsi 1 Abad NU

Nasional
Setiap Pekan, Polri Minta Kominfo Blokir 100 Situs Judi 'Online'

Setiap Pekan, Polri Minta Kominfo Blokir 100 Situs Judi "Online"

Nasional
Wapres Optimistis Target Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Dapat Tercapai

Wapres Optimistis Target Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Dapat Tercapai

Nasional
Wacana Kades 9 Tahun Berpotensi Menyuburkan Praktik Oligarki di Desa

Wacana Kades 9 Tahun Berpotensi Menyuburkan Praktik Oligarki di Desa

Nasional
Paloh Bertemu Jokowi, Hasto PDI-P: Sebelum Keputusan Penting, Misalnya 'Reshuffle', Ada Pemberitahuan

Paloh Bertemu Jokowi, Hasto PDI-P: Sebelum Keputusan Penting, Misalnya "Reshuffle", Ada Pemberitahuan

Nasional
Wacana Kades 9 Tahun Dinilai Tak Bermanfaat Bagi Warga Desa

Wacana Kades 9 Tahun Dinilai Tak Bermanfaat Bagi Warga Desa

Nasional
Solusi Korupsi Dana Desa Lebih Mendesak Ketimbang Wacana Kades 9 Tahun

Solusi Korupsi Dana Desa Lebih Mendesak Ketimbang Wacana Kades 9 Tahun

Nasional
Timsel KPUD Direkrut Tertutup, KPU Didesak Transparan dan Jaga Independensi

Timsel KPUD Direkrut Tertutup, KPU Didesak Transparan dan Jaga Independensi

Nasional
Usul Mendagri Supaya Kepala Daerah Tak Diselidiki Dinilai Tak Sesuai UU

Usul Mendagri Supaya Kepala Daerah Tak Diselidiki Dinilai Tak Sesuai UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.