Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Perubahan Masih Beda Sosok Cawapres, PKS Ajak Nasdem-Demokrat Dengar Aspirasi Publik

Kompas.com - 20/01/2023, 12:51 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf menilai perbedaan soal sosok calon wakil presiden (cawapres) di bakal koalisi perubahan dapat selesai.

Diketahui, bakal koalisi perubahan yang digadang dihuni oleh PKS, Nasdem dan Demokrat memiliki perbedaan pandangan soal cawapres.

PKS masih kekeh mengusung Ahmad Heryawan sebagai cawapres. Sedangkan Demokrat mengusung Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Nasdem menyerahkan sepenuhnya pada Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) yang diusung.

"Kami yakin persoalan perbedaan cawapres akan mampu dibicarakan dengan hati lapang dan pikiran negarawan demi kemaslahatan besar untuk bangsa dan negara ke depan," kata Muzzammil dalam keterangannya, Jumat (20/1/2023).

Baca juga: PKS Tak Masalah Deklarasi Koalisi Perubahan Tanpa Cawapres

Muzzammil kemudian mengajak Nasdem dan Demokrat banyak mendengar aspirasi publik tentang pasangan capres-cawapres yang terbaik.

Menurutnya, saat ini adalah momentum yang tepat bagi PKS, Nasdem, dan Demokrat untuk banyak mendengarkan aspirasi publik tentang pasangan calon (paslon) terkuat.

"Itu bisa kita dapat dari hasil survei yang objektif. Sehingga, pasangan capres-cawapres yang akan dideklarasikan adalah yang terbaik sesuai harapan publik untuk Indonesia yang lebih baik," ujar Muzzammil.

Ia lantas mengaku optimis bahwa koalisi yang akan dibentuk PKS bersama Demokrat dan Nasdem akan solid.

Baca juga: Demokrat Yakin Isu Reshuffle Tak Pengaruhi Pembentukan Koalisi Perubahan

Ia juga mengklaim koalisi ini akan dibangun dengan prinsip-prinsip soliditas.

"Penjajakan koalisi yang dibangun oleh PKS bersama Nasdem dan Demokrat mengedepankan equal partnership, tak saling memaksa, serta saling menghormati mekanisme internal masing-masing partai. Sehingga, kami yakin Koalisi Perubahan yang akan terbentuk nantinya akan solid," kata Muzzammil.

Sebelumnya diberitakan, Deputi Analisa Data dan Informasi DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution mengatakan bahwa koalisi perubahan tidak akan goyah dan akan memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ia meyakini bahwa koalisi perubahan yang dihuni oleh Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan PKS terus berlayar meski diterpa isu reshuffle kabinet yang dinilai bakal menggoyahkan koalisi.

"Demokrat tidak mengharapkan koalisi yang dibangun hanya supaya dapat berlayar ke Pilpres 2024. Begitu pun semangat yang ada pada PKS dan Nasdem. Selain berlayar, juga harus menang," kata Syahrial dalam keterangannya, Selasa (17/1/2023).

Baca juga: Demokrat Yakin Koalisi Perubahan Tak Goyah, Optimistis Menangi Pilpres 2024

Syahrial mengatakan, tekanan-tekanan politik yang berusaha melemahkan terbentuknya koalisi tidak akan mudah menghadapi keinginan rakyat yang menginginkan perubahan dan perbaikan.

Saat ini, Syahrial mengungkapkan, tim kecil tengah konsentrasi pada langkah-langkah pemenangan pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024.

"Ujian yang tengah dihadapi salah satu calon mitra koalisi yang sering diberitakan akan didepak dari kabinet tidak memengaruhi pembahasan pada tim kecil Koalisi Perubahan," ujarnya.

"Artinya, sejauh ini opini yang berkembang untuk menjegal terbentuknya Koalisi Perubahan tidak akan mudah dilakukan," kata Syahrial lagi.

Baca juga: Usai Pertemuan Surya Paloh-Luhut, PKS Optimistis Penjajakan Koalisi Perubahan Tak Terganggu

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com