Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Bolehkan Keluarga Jenguk Lukas Enembe asal Ikuti Prosedur

Kompas.com - 20/01/2023, 11:51 WIB
Syakirun Ni'am,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa pihak keluarga diperbolehkan menjenguk Gubernur Papua, Lukas Enembe dengan catatan mengikuti prosedur yang berlaku.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali FIkri mengatakan, keluarga yang hendak menjenguk Lukas harus melayangkan surat ke lembaga antirasuah.

“Pasti dibolehkan (menjenguk) sepanjang prosedurnya dilakukan,” kata Ali saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (19/1/2023).

Baca juga: Keluarga Lukas Mengadu ke Komnas HAM, KPK: Melanggar HAM-nya di Mana?

Ali mengatakan, keluarga Lukas memang pernah mengajukan permohonan untuk menemui tersangka dugaan suap dan gratifikasi tersebut.

Akan tetapi, data pembesuk yang mereka berbeda dengan identitas yang diajukan. Karena itu, KPK tidak bisa mengabulkan pengajuan tersebut.

“Sehingga tentu kami tolak ketika identitas data yang diberikan berbeda,” kata Ali.

Ali mengatakan, pembantaran kembali dilakukan dalam rangka mendalami kondisi kesehatan Lukas Enembe.

Baca juga: Pengacara Sebut Lukas Enembe Kembali Dibantarkan ke RSPAD

Berdasarkan laporan yang KPK dapatkan, Lukas bisa duduk, berdiri, dan berjalan di ruang perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto.

“Jadi tidak seperti yang disampaikan oleh penasihat hukum,” tuturnya.

Ia menepis Lukas menderita sakit keras dan kesehatannya memburuk.

Jaksa tersebut menuturkan, KPK terus mendapatkan laporan harian dari petugas rumah tahanan (Rutan) yang menjaga Lukas maupun dari pihak rumah sakit.

“Pengawal tahanan KPK itu kan juga ikut di sana (RSPAD),” ujar Ali.

Baca juga: Pengacara Minta Komnas HAM Rekomendasikan KPK Hentikan Penyidikan Lukas Enembe

Sebagai informasi, Lukas kembali dibantarkan ke RSPAD Gatot Soebroto dan menjalani rawat inap pada Selasa (17/1/2023) malam.

Lukas dibantarkan setelah menjalani pemeriksaan pada Selasa siang.

Lukas telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi pada September 2022 lalu.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com