Kementerian KP Targetkan Peningkatan PNBP di Bidang Pengembangan SDM

“Kita bilang aset pojok sana sudah dipakai Pak, aset yang pojok sana sudah disewakan Pak, sudah tidak ada lagi yang tersisa," ujar Nyoman.

Baca juga: BNN Ungkap 49 Jaringan Narkoba pada 2022, Sita Rp 33,2 Miliar Aset TPPU hingga 1,9 Ton Sabu

Apabila semua aset teroptimalisasi dengan baik, lanjut dia, secara otomatis akan ada perhitungan yang masuk ke negara atau besaran nilai PNBP.

Oleh karena itu, Nyoman mengungkapkan, pihaknya ingin melakukan pemeriksaan UPT secara rinci dan cara penghitungan PNBP.

“Saya kira ini menjadi benchmarking bersama BRSDM untuk kami melihat potensi aset di masing-masing UPT sebagai penentu nantinya kira-kira kontribusi terhadap PNBP itu berapa?" jelasnya.

Meski demikian, menurut Nyoman, PNBP sebenarnya bukanlah menjadi tujuan utama BRSDM. Paling utama dalam organisasi ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ia kembali menyampaikan bahwa BRSDM harus bisa meng optimalisasi aset melalui program-program yang sudah dibuat, seperti Smart Fisheries Village (Desa Perikanan Cerdas) dan turunannya.

Baca juga: Pungli Program Sertifikat Tanah Gratis PTSL Diprediksi Meluas di Kota Semarang, Koalisi LSM Bersatu Melapor ke Polisi

“Dari program ini harusnya ada porsi yang harus kami berikan kepada masyarakat, pembudidaya (ikan), nelayan, dan sebagainya. Nah, hal ini menjadi klaster-klaster plasmanya para UPT, selain juga nantinya ada PNBP," tuturnya.

Nyoman berharap melalui Rakor Pengelolaan PNBP Lingkup BRSDM Tahun 2023 dapat menghasilkan beberapa poin penting.

Pertama, target PNBP yang diperoleh dari pemanfaatan aset maupun layanan di setiap Satker.

“Kedua, menggali kembali potensi-potensi yang selama ini tidak terdata namun bernilai signifikan untuk dimasukkan sebagai potensi PNBP,” ucap Nyoman.

Ketiga, lanjut dia, mengoptimalkan pengelolaan PNBP dalam rangka program Smart Fisheries Village untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dan penerimaan negara.

Baca juga: Per September 2022, Bank Mandiri Himpun Penerimaan Negara Rp 517 Triliun

Keempat, menetapkan komitmen pencapaian target dan penggunaan PNBP melalui penandatanganan Kontrak Kinerja PNBP antara Kepala UPT dan para Kepala Pusat.

Kelima, menetapkan target pagu penggunaan PNBP 2023 untuk diusulkan dalam revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada kesempatan pertama di tahun 2023.

"Semoga pemaparan PNBP hari ini, Kamis (12/1/2022), memberi kontribusi terbaik BRSDM dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat dan penerimaan negara," imbuh Nyoman.

Menggali potensi PNBP

Sementara itu, Sekretaris BRSDM Kusdiantoro mengatakan bahwa penyelenggaraan rakor tersebut bertujuan menggali potensi PNBP dan rencana belanja PNBP pada Satker UPT untuk peningkatan layanan bagi stakeholder dan peningkatan realisasi PNBP.