Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kabar Deklarasi Koalisi Bareng NasDem dan PKS dalam Waktu Dekat, AHY: Insya Allah

Kompas.com - 08/01/2023, 18:11 WIB
Irfan Kamil,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta doa kepada seluruh pihak perihal kabar deklarasi koalisi antara Partai Demokrat dengan Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Hal itu disampaikan AHY menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem Ahmad Ali yang menyinggung bahwa deklarasi ketiga partai itu bakal digelar dalam waktu dekat.

"Insya Allah. Saya hanya mohon doanya saja. Kami sekali lagi hanya ingin berikhtiar, saya berharap, kita semua berharap, selalu ada jalan bagi alternatif," ujar AHY saat ditemui di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (8/1/2023).

Baca juga: Demokrat Diprediksi Untung Besar jika AHY Jadi Cawapres Anies, Nasdem-PKS Merugi

Di sisi lain, AHY menyampaikan bahwa partainya hingga kini masih terus menjalin komunikasi secara intensif dengan Nasdem dan PKS.

Menurut AHY, komunikasi yang dilakukan dengan dua partai itu dilakukan untuk menemukan kesamaan visi dan misi yang menginginkan adanya perubahan dan perbaikan.

"Kita terus berkomunikasi agar bisa semakin menemukan persamaan-persamaan baik dalam visi, misi maupun dalam narasi besar," papar AHY.

"Bukan hanya karena kami berada dalam oposisi, tapi ini adalah kehendak rakyat yang juga semakin menggema dari Aceh sampai Papua," tutur dia.

Baca juga: Tak Sepahamnya Nasdem dengan Demokrat-PKS soal Deklarasi Koalisi Perubahan

Ditemui terpisah, Ahmad Ali menyampaikan bahwa dalam waktu dekat partainya akan mendeklarasikan koalisi bersama Demokrat dan PKS.

Kendati demikian, ia enggan menyebutkan kapan waktu pasti ketiga partai itu akan mendeklarasikan diri.

"Bisa jadi Januari, bisa jadi Februari tapi yang saya pastikan dalam waktu dekat ini sudah akan deklarasi," ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem itu.

Seperti diketahui, Koalisi ini sebelumnya sepakat untuk mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk dicalonkan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang.

Namun, hingga kini belum ada nama cawapres yang dipastikan mendampingi Anies.

Baca juga: Tolak Pemilu dengan Proporsional Tertutup, AHY: Menafikkan Kerja Keras Kader Partai

Demokrat sendiri ingin mengusung Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pendamping Anies.

Sementara PKS, ingin mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sebagai pendampingnya.

Adapun Nasdem berharap agar pendamping Anies bukan dari kalangan parpol.

Sejurus dengan itu, nama mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa digadang-gadang mendampingi Anies

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com