Demokrat Diprediksi Untung Besar jika AHY Jadi Cawapres Anies, Nasdem-PKS Merugi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diprediksi tak akan mendapat limpahan elektoral jika Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dipasangkan sebagai calon wakil presiden (cawapres) untuk Anies Baswedan pada Pemilu 2024.

Coat-tail effect atau efek ekor jas hanya akan didulang Partai Demokrat lantaran ketua umum mereka maju sebagai calon RI-2.

"Ketika AHY yang jadi cawapres secara otomatis yang akan mendapatkan efek ekor jas paling besar ya Demokrat. Nasdem dan PKS akan dirugikan," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya kepada Kompas.com, Kamis (5/1/2023).

Baca juga: Bagaimana Mungkin Nasdem Tetap Bersama Jokowi, tapi Hendak Koalisi dengan Oposisi...

Sebaliknya, kata Yunarto, jika mantan Gubernur Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Heryawan atau Aher yang jadi cawapres, limpahan elektoral hanya akan didapat PKS.

Faktor cawapres inilah yang diduga menjadi penyebab alotnya rencana Koalisi Perubahan. Demokrat dan PKS cenderung ingin mengajukan kader masing-masing supaya mendapat keuntungan elektoral.

"Memang variabel cawapres dalam Koalisi Perubahan ini akan menjadi faktor penentu apakah koalisi ini akan jadi atau tidak," ujar Yunarto.

Namun, menurut Yunarto, dibandingkan dengan PKS, Demokrat tampak lebih ngotot untuk memajukan nama AHY.

Baca juga: Pengamat: Isu Reshuffle Bukan karena Pencapresan Anies, tapi Rencana Nasdem Koalisi dengan Oposisi

Seandainya keinginan Demokrat tak terakomodasi, bukan tidak mungkin partai berlambang bintang mercy itu hengkang dari rencana koalisi.

"Kita tahu karakter dari Partai Demokrat yang sangat terpusat pada nama Yudhoyono. Sepertinya memang harga mati ada nama AHY, yang menurut saya memang akan menjadi variabel penentu," kata dia.

Selain faktor cawapres, lanjut Yunarto, baik Nasdem, Demokrat, maupun PKS juga masih berhitung soal peluang konstelasi politik ke depan.

Langkah ketiganya dan parpol-parpol lain bergantung pada keputusan yang akan diambil oleh PDI Perjuangan. Sebagai partai penguasa dengan elektabilitas tertinggi, pencapresan dan koalisi PDI-P disebut mampu mengubah peta politik Pemilu 2024.

"Mereka juga menurut saya sekaligus ingin membaca peta dan keputusan yang akan diambil oleh PDI Perjuangan karena itu akan mengubah peta konstelasi," kata Yunarto.

Yunarto menambahkan, peta politik yang ada saat ini masih bisa berubah. Tak hanya rencana koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS saja, kerja sama parpol-parpol lainnya yang sudah terbentuk masih sangat mungkin bubar.

"Koalisi itu masih sangat mungkin berubah sampai hari H pendaftaran di KPU (Komisi Pemilihan Umum)," tutur dia.

Sebagaimana diketahui, kabar koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS untuk Pemilu 2024 sudah direncanakan sejak lama. Namun, hingga kini kongsi ketiga partai tak kunjung resmi.

Akan tetapi, pada Oktober 2022 lalu, Nasdem lebih dulu mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden.

Baca juga: Sinyal Reshuffle Menguat, Menteri Nasdem Jadi Sasaran?

Belakangan, ketiga partai tampak tak sepaham soal peresmian koalisi. Demokrat menyiratkan keinginan untuk mendeklarasikan koalisi pada awal tahun 2023.

Namun, partai yang dimotori AHY itu mau deklarasi koalisi bersamaan dengan penetapam bakal capres dan cawapres. Gelagat serupa juga ditunjukkan oleh PKS.

Terkait ini, Nasdem memberikan respons berbeda. Partai besutan Surya Paloh itu menyebut, penentuan cawapres tak boleh sembarangan dan terburu-buru.

“Kita tentu harus melihat variabel siapa yang akan menjadi lawan tanding, (sehingga) prinsip play to win itu terpenuhi, kan dalam salah satu kriteria yang kita sepakati itu adalah cawapres memiliki variabel pemenangan,” kata Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/1/2023).