Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Disebut Tengah "Dikerjai" PDI-P Imbas Deklarasi Anies Capres

Kompas.com - 04/01/2023, 15:23 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem disebut tengah "dikerjai" oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) imbas deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menyebut hal itu tercermin dari dorongan PDI-P yang meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi menteri dari Nasdem.

Padahal, Ujang menilai, tak hanya menteri dari Nasdem, semua menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) sudah sepatutnya dievaluasi karena kinerjanya sejauh ini tidak bagus.

"Sebenarnya yang harus dievaluasi bukan hanya menteri Nasdem, semua menteri, karena banyak kerja menteri yang tidak bagus, hampir di semua partai," kata Ujang kepada Kompas.com, Selasa (3/1/2023).

"Tetapi karena Nasdem sedang dibidik, Nasdem sedang diincar, Nasdem sedang dikerjai terkait deklarasi Anies itu, maka menteri Nasdem yang dijadikan bahan untuk dievaluasi," sambung dia.

Baca juga: Djarot: Lebih Baik Menteri-menteri Nasdem Mengundurkan Diri, Itu Lebih Gentle

Dari dorongan PDI-P inilah, Ujang menangkap Jokowi seolah mempunyai dasar untuk merombak posisi menteri dari Nasdem.

Jika skema itu benar-benar direalisasikan Jokowi, kata Ujang, maka perombakan kabinet kali ini dilakukan karena murni urusan politik.

"Seperti itulah politik. Biar nanti Jokowi reshuffle seolah ada dasarnya. Artinya bukan berbasis pada kinerja, tetapi berbasis pada politik," tegas dia.

Sebagai informasi, ada tiga wakil Nasdem yang mewarnai KIM. Ketiganya, yakni Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.

Baca juga: Sinyal Reshuffle Kian Menguat, Jokowi Diprediksi Bakal Sisakan 1 Menteri Nasdem

Dari tiga menteri tersebut, PDI-P sejauh ini hanya mendorong Jokowi untuk mengevaluasi dua posisi menteri.

Terkait hal itu, Ujang memprediksi bahwa Jokowi kemungkinan besar hanya akan merombak dua posisi menteri dari Nasdem, sebagaimana dorongan PDI-P belakangan ini.

Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan Jokowi ke depan hanya menyisakan satu menteri dari Nasdem.

"Satu akan dibiarkan, karena Nasdem biar bagaimana pun saat ini hubungannya tidak bagus dengan Jokowi, tetapi masih ada regulasi Jokowi, jadi masih ada satu, rasionalisasinya seperti itu," jelas dia.

"Makanya indikasi yang diucapkan oleh PDI-P ya seperti itu, dua (menteri dievaluasi)," imbuh dia.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat bahkan terang-terangan menyatakan, partainya meminta agar dua menteri asal Nasdem, Mentan Syahrul Yasin Limpo dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, dievaluasi.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com