Salin Artikel

Nasdem Disebut Tengah "Dikerjai" PDI-P Imbas Deklarasi Anies Capres

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menyebut hal itu tercermin dari dorongan PDI-P yang meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi menteri dari Nasdem.

Padahal, Ujang menilai, tak hanya menteri dari Nasdem, semua menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) sudah sepatutnya dievaluasi karena kinerjanya sejauh ini tidak bagus.

"Sebenarnya yang harus dievaluasi bukan hanya menteri Nasdem, semua menteri, karena banyak kerja menteri yang tidak bagus, hampir di semua partai," kata Ujang kepada Kompas.com, Selasa (3/1/2023).

"Tetapi karena Nasdem sedang dibidik, Nasdem sedang diincar, Nasdem sedang dikerjai terkait deklarasi Anies itu, maka menteri Nasdem yang dijadikan bahan untuk dievaluasi," sambung dia.

Dari dorongan PDI-P inilah, Ujang menangkap Jokowi seolah mempunyai dasar untuk merombak posisi menteri dari Nasdem.

Jika skema itu benar-benar direalisasikan Jokowi, kata Ujang, maka perombakan kabinet kali ini dilakukan karena murni urusan politik.

"Seperti itulah politik. Biar nanti Jokowi reshuffle seolah ada dasarnya. Artinya bukan berbasis pada kinerja, tetapi berbasis pada politik," tegas dia.

Sebagai informasi, ada tiga wakil Nasdem yang mewarnai KIM. Ketiganya, yakni Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.

Dari tiga menteri tersebut, PDI-P sejauh ini hanya mendorong Jokowi untuk mengevaluasi dua posisi menteri.

Terkait hal itu, Ujang memprediksi bahwa Jokowi kemungkinan besar hanya akan merombak dua posisi menteri dari Nasdem, sebagaimana dorongan PDI-P belakangan ini.

Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan Jokowi ke depan hanya menyisakan satu menteri dari Nasdem.

"Satu akan dibiarkan, karena Nasdem biar bagaimana pun saat ini hubungannya tidak bagus dengan Jokowi, tetapi masih ada regulasi Jokowi, jadi masih ada satu, rasionalisasinya seperti itu," jelas dia.

"Makanya indikasi yang diucapkan oleh PDI-P ya seperti itu, dua (menteri dievaluasi)," imbuh dia.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat bahkan terang-terangan menyatakan, partainya meminta agar dua menteri asal Nasdem, Mentan Syahrul Yasin Limpo dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, dievaluasi.

"Mentan dievaluasi, Menhut dievalusi, Menteri Kehutanan ya, harus dievaluasi, semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi," kata Djarot di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (23/12/2022).

Sejauh ini, Jokowi sudah tiga kali tak pernah membantah mengenai kabar reshuffle tersebut.

Terbaru, Jokowi meminta publik menunggu keputusannya ketika ditanya mengenai wacana perombakan kabinet.

"Tunggu saja. Ditunggu saja," ujar Jokowi menjawab pertanyaan wartawan soal reshuffle di Tanah Abang, Jakarta, Senin (2/1/2023).

https://nasional.kompas.com/read/2023/01/04/15231831/nasdem-disebut-tengah-dikerjai-pdi-p-imbas-deklarasi-anies-capres

Terkini Lainnya

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke