Nasdem Disebut Tengah "Dikerjai" PDI-P Imbas Deklarasi Anies Capres

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem disebut tengah "dikerjai" oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) imbas deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menyebut hal itu tercermin dari dorongan PDI-P yang meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi menteri dari Nasdem.

Padahal, Ujang menilai, tak hanya menteri dari Nasdem, semua menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) sudah sepatutnya dievaluasi karena kinerjanya sejauh ini tidak bagus.

"Sebenarnya yang harus dievaluasi bukan hanya menteri Nasdem, semua menteri, karena banyak kerja menteri yang tidak bagus, hampir di semua partai," kata Ujang kepada Kompas.com, Selasa (3/1/2023).

"Tetapi karena Nasdem sedang dibidik, Nasdem sedang diincar, Nasdem sedang dikerjai terkait deklarasi Anies itu, maka menteri Nasdem yang dijadikan bahan untuk dievaluasi," sambung dia.

Baca juga: Djarot: Lebih Baik Menteri-menteri Nasdem Mengundurkan Diri, Itu Lebih Gentle

Dari dorongan PDI-P inilah, Ujang menangkap Jokowi seolah mempunyai dasar untuk merombak posisi menteri dari Nasdem.

Jika skema itu benar-benar direalisasikan Jokowi, kata Ujang, maka perombakan kabinet kali ini dilakukan karena murni urusan politik.

"Seperti itulah politik. Biar nanti Jokowi reshuffle seolah ada dasarnya. Artinya bukan berbasis pada kinerja, tetapi berbasis pada politik," tegas dia.

Sebagai informasi, ada tiga wakil Nasdem yang mewarnai KIM. Ketiganya, yakni Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.

Baca juga: Sinyal Reshuffle Kian Menguat, Jokowi Diprediksi Bakal Sisakan 1 Menteri Nasdem

Dari tiga menteri tersebut, PDI-P sejauh ini hanya mendorong Jokowi untuk mengevaluasi dua posisi menteri.

Terkait hal itu, Ujang memprediksi bahwa Jokowi kemungkinan besar hanya akan merombak dua posisi menteri dari Nasdem, sebagaimana dorongan PDI-P belakangan ini.

Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan Jokowi ke depan hanya menyisakan satu menteri dari Nasdem.

"Satu akan dibiarkan, karena Nasdem biar bagaimana pun saat ini hubungannya tidak bagus dengan Jokowi, tetapi masih ada regulasi Jokowi, jadi masih ada satu, rasionalisasinya seperti itu," jelas dia.

"Makanya indikasi yang diucapkan oleh PDI-P ya seperti itu, dua (menteri dievaluasi)," imbuh dia.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat bahkan terang-terangan menyatakan, partainya meminta agar dua menteri asal Nasdem, Mentan Syahrul Yasin Limpo dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, dievaluasi.

Menurut Djarot, evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan para menteri bekerja menuntaskan janji-janji kampanye Jokowi.

"Mentan dievaluasi, Menhut dievalusi, Menteri Kehutanan ya, harus dievaluasi, semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi," kata Djarot di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (23/12/2022).

Sejauh ini, Jokowi sudah tiga kali tak pernah membantah mengenai kabar reshuffle tersebut.

Terbaru, Jokowi meminta publik menunggu keputusannya ketika ditanya mengenai wacana perombakan kabinet.

"Tunggu saja. Ditunggu saja," ujar Jokowi menjawab pertanyaan wartawan soal reshuffle di Tanah Abang, Jakarta, Senin (2/1/2023).