Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jalan Panjang Partai Ummat Menuju Pemilu 2024: Sempat Gagal dan Tuding Kecurangan, Kini Jadi Peserta Nomor 24

Kompas.com - 02/01/2023, 18:22 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

Lima kota/kabupaten ada di NTT, yakni Kupang, Alor, Sumba Barat, Lembata, dan Sabu Raijua.

Baca juga: Perubahan Sistem Pemilu Idealnya Dilakukan di DPR

Lalu, sebelas kota/kabupaten lain ada di Sulawesi Utara yaitu Bolaang Mongondow, Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan, Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, dan Kota Kotamobagu.

Namun, baik Partai Ummat maupun KPU sama-sama tak membeberkan satu pun alasan di balik tercapainya titik temu mediasi ini. Kedua pihak berdalih bahwa mediasi merupakan forum tertutup.

Upaya penggagalan

Sengketa Partai Ummat ini sempat diwarnai drama rekaman suara yang diduga melibatkan Komisioner KPU NTT Lodowyk Fredrik dengan Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Melgia Carolina Van Harling.

Dalam rekaman suara yang beredar, ada dua orang yang bercakap-cakap soal "arahan pimpinan", meminta supaya "Partai U" tak diloloskan dalam tahap verifikasi karena kondisi riil di lapangan tak memungkinkan.

Ketika dikonfirmasi Kompas.com, Lodowyk maupun Melgia tak membantah perihal rekaman suara ini. Namun, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengaku tak bisa memastikan apakah suara dalam rekaman itu benar jajarannya atau bukan.

Berlanjut saat tahap verifikasi ulang, Partai Ummat lagi-lagi melempar tudingan miring. Jajaran Partai Ummat mengeklaim bahwa ada parpol yang hendak menggagalkan proses verifikasi faktual di Sulut.

"Kami mendapatkan laporan bahwa kader-kader salah satu partai tertentu begitu getol terus-menerus mengganggu jalannya verifikasi faktual," kata Humas Partai Ummat Mustofa Nahrawardaya dalam keterangannya, Selasa (27/12/2022).

"Bahkan lebih jauh terindikasi mengintervensi kepada penyelenggara dan pengawas agar Partai Ummat tidak lolos dan tidak bisa ikut Pemilu 2024," imbuhnya.

Tudingan ini seketika dibantah oleh Ketua KPU. Bawaslu juga mengaku tak menemukan indikasi partai lain hendak menggagalkan proses verifikasi ulang Partai Ummat.

Lolos

Setelah sembilan hari proses verifikasi ulang di 16 kabupaten/kota, keanggotaan Partai Ummat di NTT dan Sulut dinyatakan memenuhi syarat. Dengan demikian, Partai Ummat lolos sebagai peserta Pemilu 2024.

Partai Ummat ditetapkan sebagai partai politik nasional ke-18 yang lolos dan mendapatkan nomor urut 24.

“Menambahkan Partai Ummat sebagai partai politik peserta pemilu anggota DPR dan DPRD tahun 2024 sehingga partai politik peserta pemilihan umum DPR dan DPR menjadi 18 partai politik,” kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari di kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (30/12/2022).

Baca juga: Pakar: Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Masih yang Terbaik

Keputusan KPU ini pun disambut baik oleh Partai Ummat. Amien Rais mengaku telah memaafkan pihak-pihak yang menurutnya sempat berupaya menjegal partainya.

"Ada atau tidak (pihak yang berupaya menjegal) no bad feeling at all, kita maafkan," kata Amien Rais di kantor KPU RI, Jumat.

Debut pada Pemilu 2024, Partai Ummat mengaku belum punya rencana untuk membangun koalisi dengan parpol lain. Menurut Amien Rais, partainya juga belum mengambil sikap dukungan terhadap calon presiden (capres) tertentu.

"Itu lagi-lagi too early, terlalu pagi. Kita belum ada rapat-rapat, Insya Allah dalam 2 sampai 3 bulan ya," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Berebut Lahan Parkir, Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus

Berebut Lahan Parkir, Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Nasional
Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

Nasional
Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com