Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD: Tidak Boleh Pulau Sekecil Apapun Dibeli Pihak Asing

Kompas.com - 22/12/2022, 19:55 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa pulau-pulau di Indonesia tidak boleh jatuh ke tangan asing.

Hal itu disampaikan Mahfud MD saat mengunjungi Tugu Nol Kilometer, Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam, pada Rabu (21/12/2022).

"Kehadiran kami di sini sekaligus untuk menegaskan bahwa kami bertekad dan dituntut oleh konstitusi untuk menjaga seluruh wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, ini juga sebagai penegasan kembali bahwa seluruh wilayah Indonesia termasuk pulau-pulaunya harus dimanfaatkan agar bisa produktif bagi pembangunan ekonomi terutama," kata Mahfud MD dalam siaran pers Kemenko Polhukam, Kamis (22/12/2022).

Baca juga: PT LII Disebut Belum Urus Izin tapi Mau Lelang Kepulauan Widi, KKP: Kami Akan Hentikan!

"Tetapi, ada batasan yang tidak boleh sebuah pulau sekecil apapun itu sampai dibeli dan atau dijual kembali oleh pihak asing atau pemodal asing," ujarnya lagi.

Jawaban itu diungkapkan Mahfud menjawab pertanyaan awak media tentang pengumuman lelang Kepulauan Widi, Maluku Utara.

Mahfud mengungkapkan, seseorang boleh mempunyai hak usaha dan boleh dimanfaatkan oleh modal asing, tapi dengan batas-batas tertentu.

"Untuk kegiatan misalnya investasi, sudah ada pembatasan penggunaannya. Intinya tetap, tanah itu sepenuhnya dikuasai oleh negara dan tidak boleh dialihkan dari tangan ke tangan," kata Mahfud.

Baca juga: Kontroversi Lelang Kepulauan Widi, KKP Minta PT LII Urus Izin Pemanfaatan Laut

Mahfud menegaskan, ia bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan mendata ulang pulau-pulau ke seluruh wilayah Indonesia.

"Untuk itu menandai kehadiran kami di Sabang sebagai daerah terluar barat, dan sesudah ini kami bersama Kemendagri dan nanti teknis operasionalnya oleh BNPP akan melakukan pendataan ke seluruh wilayah Indonesia," ujar Mahfud.

Berdasarkan catatan, Indonesia memiliki 17.504 pulau, di mana 17.400 adalah pulau-pulau yang luasnya lebih dari 10 ribu kilometer persegi, dan selebihnya sebanyak 111 itu adalah pulau-pulau kecil yang ada di luar, menempel ke pulau-pulau besar.

Sebelumnya, Mahfud MD mendatangi Pulau Rondo, pulau terluar yang masuk dalam wilayah Sabang, Provinsi Aceh.

Mahfud yang juga Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) itu bersama Tito Karnavian tiba di Pulau Rondo, Rabu (21/12/2022), pukul 11.05 WIB. Adapun Tito juga bertindak sebagai Kepala BNPP.

Baca juga: Mahfud: Pemerintah Akan Batalkan MoU PT LII Terkait Kepulauan Widi

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah akan membatalkan nota kesepahaman (MoU) dengan PT LII terkait izin pengelolaan Kepulauan Widi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara.

Pembatalan itu akan dilakukan karena PT LII selaku pihak yang mendapat izin pengelolaan Kepulauan Widi tidak memenuhi isi MoU. Di samping itu, pembatalan tersebut juga karena adanya kesalahan prosedur MoU pengelolaan Kepulauan Widi.

Selain itu, pembatalan dilakukan usai ramai pemberitaan Kepulauan Widi akan dilelang di situs lelang asing Sotheby's Concierge Auctions yang berbasis di New York, Amerika.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com