Mahfud MD: Tidak Boleh Pulau Sekecil Apapun Dibeli Pihak Asing

Hal itu disampaikan Mahfud MD saat mengunjungi Tugu Nol Kilometer, Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam, pada Rabu (21/12/2022).

"Kehadiran kami di sini sekaligus untuk menegaskan bahwa kami bertekad dan dituntut oleh konstitusi untuk menjaga seluruh wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, ini juga sebagai penegasan kembali bahwa seluruh wilayah Indonesia termasuk pulau-pulaunya harus dimanfaatkan agar bisa produktif bagi pembangunan ekonomi terutama," kata Mahfud MD dalam siaran pers Kemenko Polhukam, Kamis (22/12/2022).

"Tetapi, ada batasan yang tidak boleh sebuah pulau sekecil apapun itu sampai dibeli dan atau dijual kembali oleh pihak asing atau pemodal asing," ujarnya lagi.

Jawaban itu diungkapkan Mahfud menjawab pertanyaan awak media tentang pengumuman lelang Kepulauan Widi, Maluku Utara.

Mahfud mengungkapkan, seseorang boleh mempunyai hak usaha dan boleh dimanfaatkan oleh modal asing, tapi dengan batas-batas tertentu.

"Untuk kegiatan misalnya investasi, sudah ada pembatasan penggunaannya. Intinya tetap, tanah itu sepenuhnya dikuasai oleh negara dan tidak boleh dialihkan dari tangan ke tangan," kata Mahfud.

Mahfud menegaskan, ia bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan mendata ulang pulau-pulau ke seluruh wilayah Indonesia.

"Untuk itu menandai kehadiran kami di Sabang sebagai daerah terluar barat, dan sesudah ini kami bersama Kemendagri dan nanti teknis operasionalnya oleh BNPP akan melakukan pendataan ke seluruh wilayah Indonesia," ujar Mahfud.

Berdasarkan catatan, Indonesia memiliki 17.504 pulau, di mana 17.400 adalah pulau-pulau yang luasnya lebih dari 10 ribu kilometer persegi, dan selebihnya sebanyak 111 itu adalah pulau-pulau kecil yang ada di luar, menempel ke pulau-pulau besar.

Sebelumnya, Mahfud MD mendatangi Pulau Rondo, pulau terluar yang masuk dalam wilayah Sabang, Provinsi Aceh.

Mahfud yang juga Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) itu bersama Tito Karnavian tiba di Pulau Rondo, Rabu (21/12/2022), pukul 11.05 WIB. Adapun Tito juga bertindak sebagai Kepala BNPP.

Pembatalan itu akan dilakukan karena PT LII selaku pihak yang mendapat izin pengelolaan Kepulauan Widi tidak memenuhi isi MoU. Di samping itu, pembatalan tersebut juga karena adanya kesalahan prosedur MoU pengelolaan Kepulauan Widi.

Selain itu, pembatalan dilakukan usai ramai pemberitaan Kepulauan Widi akan dilelang di situs lelang asing Sotheby's Concierge Auctions yang berbasis di New York, Amerika.

Ada lebih dari 100 pulau di Kepulauan Widi, atau yang dalam pelelangan disebut Widi Reserve, yang tersebar di kawasan seluas 10.000 hektar.

Diberitakan CNN, hukum Indonesia mengatakan bahwa non-warga negara Indonesia (WNI) tidak dapat secara resmi membeli pulau di negara tersebut.

Akan tetapi, pembelian Kepulauan Widi dapat disiasati dengan membuat pemilik akhirnya mengakuisisi saham di PT LII.

Melalui situs Sotheby's Concierge Auctions, pelelangan Kepulauan Widi akan dibuka pada 8 Desember pukul 04.00 Eastern Standard Time (EST) atau pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (WIB).

Pelelangan akan berlangsung online hingga 14 Desember 2022. Tidak ada harga dasar, tetapi penawar diminta untuk memberikan deposit sebesar 100.000 dollar AS (Rp 1,5 miliar) untuk membuktikan bahwa mereka serius.