Siapa Idham Holik, Komisioner KPU RI yang Dilaporkan ke DKPP

Jumlah tersebut naik dibanding LHKPN Idham periode 2020 di mana harta kekayaannya tercatat Rp 2,5 miliar, dan periode 2019 sebesar Rp 2 miliar.

Duduk perkara

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih melaporkan Idham Holik ke DKPP lantaran pernyataan komisioner KPU RI itu di hadapan jajaran anggota KPU daerah dalam acara konsolidasi nasional KPU di Jakarta, awal Desember 2022 kemarin.

"Saya coba ulang perkataan Pak Idham, saya parafrase kurang lebih, 'kepada seluruh anggota agar tegak lurus, patuh terhadap perintah, jika tidak patuh akan di-rumahsakit-kan'," kata kuasa hukum pelapor, Airlangga Julio, kepada wartawan, Rabu (21/12/2022).

"Ini adalah salah satu intimidasi yang serius, kami tidak anggap sebagai sepele. Kami juga melaporkan beliau sebagai bentuk perlindungan teman-teman KPU di daerah," tuturnya.

Julio menilai, pernyataan Idham itu tak bisa dilepaskan dengan temuan mereka sebelumnya terhadap KPU, yaitu dugaan manipulasi data verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024.

Sebelumnya, dalam beberapa kesempatan, Koalisi mengaku menemukan sejumlah fakta bahwa kecurangan ini diduga demi meloloskan Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) sebagai peserta Pemilu 2024.

Dugaan manipulasi data verifikasi faktual tersebut, menurut mereka, ditempuh dengan melayangkan intimidasi hingga ancaman ke jajaran anggota KPU daerah.

"Tentu ini (ucapan Idham) bagian dari serangkaian intimidasi dan ini adalah salah satu klimaks intimidasinya. Karena di sini (Konsolidasi Nasional) dikumpulkan seluruh (anggota KPUD) kabupaten/kota dan provinsi di Jakarta," jelas Julio.

Secara terpisah, ketika ditemui di kantornya, Idham menjelaskan maksud pernyataannya soal "tegak lurus arahan" ke ribuan anggota KPU daerah itu.

Baca juga: Bantah Intimidasi, Komisioner KPU Idham Holik Mengaku Bercanda saat Sebut Rumahsakitkan Anggota KPUD

Idham menerangkan, pernyataan itu dia sampaikan lantaran ia mendapati anggota KPU provinsi yang memilih curhat di media sosial, menyoal dibolehkannya verifikasi faktual perbaikan keanggotaan parpol calon peserta Pemilu 2024 dengan metode rekaman video.

Menurut Idham, pernyataanya itu dimaksudkan untuk memperbaiki komunikasi internal organisasi KPU secara umum. Dia berharap, anggota KPU provinsi yang tak sepakat dengan ketentuan KPU RI dapat membicarakannya secara internal, bukan justru mengumbar.

"Kalau tidak bisa tegak lurus, saya masukkan rumah sakit. Itu bercanda dan itu semua tertawa," jelas Idham, Rabu (21/12/2022).

"Begitu doang, habis itu saya tutup 'billahi taufik wal hidayah'. Itu (anggapan Koalisi) jelas-jelas disinformasi," tambah Idham.

Idham mengatakan, jajaran anggota KPU daerah yang hadir dalam forum tersebut riuh bertepuk tangan dan tertawa mendengar ucapannya soal "masuk rumah sakit". Oleh karenanya, Idham heran dirinya dituding melakukan intimidasi.

"Masak di depan ribuan orang saya intimidasi? Kalau intimidasi, interpersonal, ya kan. Dan pertanyaannya, sebodoh itu kah saya?" katanya.

Kendati demikian, KPU RI menyatakan siap untuk memberikan keterangan jika laporan koalisi masyarakat sipil itu ditindaklanjuti oleh DKPP.