Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Intimidasi, Komisioner KPU Idham Holik Mengaku Bercanda saat Sebut "Rumahsakitkan" Anggota KPUD

Kompas.com - 21/12/2022, 21:34 WIB
Syakirun Ni'am,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Idham Holik, buka suara soal tudingan dari Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih yang membuatnya diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Rabu (21/12/2022).

Dalam aduannya, Koalisi melalui tim hukum mereka menyinggung pernyataan Idham di hadapan seluruh anggota KPU daerah dalam Konsolidasi Nasional awal Desember lalu.

Saat itu, Idham disebut menyatakan "kepada seluruh anggota agar tegak lurus, patuh terhadap perintah, jika tidak patuh akan di-rumahsakit-kan".

Koalisi menganggap ucapan itu berhubungan dengan temuan mereka sebelumnya, yakni intimidasi terhadap anggota KPU daerah untuk memanipulasi data verifikasi faktual parpol calon peserta Pemilu 2024.

Idham tak menyangkal ucapannya. Namun, menurut dia, itu adalah gurauan dan tak ada hubungannya sama sekali dengan tuduhan yang dilontarkan Koalisi.

“Itu tidak ada kaitannya apapun berkaitan dengan verifikasi parpol. Itu adalah forum konsolidasi nasional berkaitan dengan kinerja,” kata Idham saat ditemui di kantor KPU Pusat, Jakarta, Rabu (21/12/2022).

Idham menuturkan, pesan agar ‘anggota tegak lurus’ itu disampaikan di depan Ketua, Sekretaris, pejabat struktural dan anggota KPU yang jumlahnya lebih dari 5.341 orang.

Adapun yang dimaksud ‘tegak lurus’ adalah penegasan bahwa KPU merupakan lembaga yang bersifat hierarkis. Hal ini juga berlaku dalam pola komunikasi KPU di tingkatan yang berbeda.

Menurut Idham, ucapan itu ia lontarkan untuk menanggapi sikap beberapa anggota KPU provinsi yang lebih memilih "curhat di medsos" alih-alih berkonsultasi dengan KPU RI.

“Kejadian ini bukan sekali dua kali, kalau ada apa-apa, itu harusnya ngomong ke KPU RI bukannya curhat di medsos berkaitan dengan misalkan surat edaran begini,” ujar Idham.

Idham mengaku mendapatkan perintah dari Ketua KPU RI, Hasyim Asyari untuk menegur anggota KPU Provinsi tersebut.

Sebab, orang itu berasal dari satu organisasi dengannya meskipun berada dalam divisi yang berbeda. Adapun anggota KPU Provinsi itu berada di divisi data dan informasi.

“Karena menurut Mas Ketua adalah berasal dari organisasi yang sama, coba Mas ditegur,” kata Idham.

Lebih lanjut, Idham nenekankan bahwa pada prinsipnya, dalam kontekskounikasi organisasi, berbagai persoalan, baik menyenangkan atau tidak, dibicarakan di dalam tubuh KPU. Karena itulah ia melontarkan kalimat “enak nggak enak dikeluarin di dalam dan kita semua yang rasakan”.

Ia membantah pernyataannya yang menyebut akan “merumahsakitkan “ anggota yang tidak tegak lurus sebagai intimidasi, melainkan satu bentuk candaan. Menurutnya, tidak mungkin ancaman disampaikan di depan ribuan orang.

“Itu konteksnya jokes. Bayangin, masa di depan ribuan orang saya intimidasi, kalau intimidasi interpersonal, ya kan. Dan pertanyaannya sebodoh itu kah? Ini videonya ada,” tutur Idham.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com