Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kejagung Sebut Dugaan Pemerasan Rp 10 Miliar oleh Oknum Jaksa di Kejati Jateng Tak Terbukti

Kompas.com - 16/12/2022, 17:37 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia menyatakan bahwa dugaan pemerasan oleh oknum jaksa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah (Jateng) tidak terbukti.

Sebelumnya, ada dugaan pemerasan oleh jaksa Putri Ayu Wulandari kepada pengusaha asal Semarang, Agus Hartono.

"Tim JAM (Jaksa Agung Muda) Pengawasan menyimpulkan bahwa laporan Pelapor belum dapat ditindaklanjuti atau dinyatakan belum terbukti," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis, Jumat (16/12/2022).

Ketut mengungkapkan, hal itu diputuskan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejagung.

Baca juga: Kasus Suap Jaksa, KPK Dalami Aliran Dana ke Anggota DPRD Yogyakarta

Menurut Ketut, dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa kedua belah pihak tidak saling mengenal sebelumnya.

"Dan tidak melakukan percakapan dengan menggunakan alat komunikasi apapun," ujarnya.

Kemudian, tidak ada saksi lain yang memperkuat keterangan pelapor terkait perkara yang diadukan.

Namun demikian, Ketut menekankan, apabila nantinya ditemukan bukti baru terkait laporan, maka tim Jamwas akan membuka laporan tersebut seluas-luasnya.

"Serta pimpinan memerintahkan akan menindak tegas oknum jaksa yang melakukan tindakan tercela," katanya.

Baca juga: Jaksa Terjerat Suap, Jaksa Agung Minta Jangan Digeneralisasi

Lebih lanjut, Ketut mengatakan, tim Jamwas telah menyelesaikan pemeriksaannya selama 21 hari kerja atas laporan pelapor Agus Haryono soal laporan oknum jaksa di Kejati Jateng yang diduga meminta sejumlah uang kepada pelapor.

Ketut mengungkapkan, tim Jamwas melakukan pemeriksaan terhadap 15 orang, di antaranya pelapor dan terlapor, 7 orang tim penyidik, 4 orang pejabat struktural, dan pendamping dari pelapor.

Tak pernah bertemu

Secara rinci, Ketut menjelaskan dalam laporannya, pelapor Agus menyampaikan bahwa dirinya telah bertemu dengan terlapor, yaitu jaksa Putri dalam rangka pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pada 19 Juli 2022.

Agus mengatakan, dalam pemeriksaan tersebut dimintai sejumlah uang oleh terlapor.

Namun, atas laporan tersebut, terlapor membantah meminta sejumlah uang kepada Agus Hartono dengan alasan pada 19 Juli 2022 ada kegiatan bersama pegawai Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Universitas Diponegoro dari pukul 13.00 WIB sampai jam 17.00 WIB.

"Terhadap yang bersangkutan (pelapor dan terlapor), telah dilakukan konfrontasi pemeriksaan dimana kedua belah pihak saling menyangkal atau saling tidak membenarkan keterangan masing-masing," kata Ketut.

Baca juga: Sidang Kasus Suap, Jaksa KPK Hadirkan Dirjen Pajak

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com