Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Musra Semarang Diundur Karena HUT PDI-P, Tunggu Pengumuman Capres?

Kompas.com - 14/12/2022, 21:40 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pengarah Musyawarah Rakyat (Musra) Andi Gani Nena Wea mengatakan, pihaknya berencana memundurkan pelaksanaan Musra di Semarang, Jawa Tengah (Jateng) yang akan digelar Januari 2023.

Pengunduran jadwal ini menurutnya karena menunggu pelaksanaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang akan digelar pada 10 Januari 2023.

Andi Gani menjelaskan, semula Musra Jateng akan digelar pada 8 Januari 2023. Namun, pihak panitia Musra memutuskan untuk memundurkan jadwal.

Baca juga: Hasil Musra Gorontalo: Airlangga Capres Nomor 1, Mahfud MD Cawapres Teratas

"Ada perubahan politik sangat luar biasa, Semarang yang tadinya tanggal 8, kita mundurkan. Kita menunggu tanggal 10 Januari. Dimundurkan setelah HUT PDI-P," ujar Andi Gani kepada wartawan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/12/2022).

"Kami mendengar, ada informasi cukup kuat bahwa ada informasi yang sangat luar biasa pada saat HUT. Kita tidak tahu (informasi soal apa)," lanjutnya.

Saat disinggung apakah ada kaitannya dengan dugaan PDI-P akan mengumumkan capres yang diusung untuk Pemilu 2024 mendatang, Andi Gani menyebutkan ada kemungkinan.

Baca juga: PDI-P HUT Ke-50 10 Januari Mendatang, Megawati Bakal Umumkan Capres?

"Ada kemungkinan. Tapi tidak bisa dipastikan. Karena yang tahu pasti PDI-P. Tetapi memang ada informasi cukup penting pada HUT PDI-P. Jadi benar-benar kita menunggu itu," jelasnya.

"Kita enggak ngerti, ada suatu kabar yang kita tunggu. Jadi diputuskan Musra di Jateng setelah Musra di Jawa Timur," lanjut Andi Gani.

Dia pun mengungkapkan, rencananya Musra di Jatim akan dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Setelah pelaksanaan Musra di Jatim dan Jateng, panitia berencana menggelar Musra di luar negeri, yakni di Kuala Lumpur dan Korea Selatan.

Baca juga: Musra Akui Ada Relawan Jokowi yang Dorong Masa Jabatan Presiden 3 Periode

Sementara itu, dalam waktu dekat ini, panitia juga akan menggelar tiga Musra secara berturut-turut.

Ketiganya masing-masing digelar di NTT, di Lampung dan Sulawesi Barat.

Sebagaimana diketahui, Musra merupakan forum yang digelar relawan Jokowi untuk menghimpun keinginan elemen masyarakat terkait calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) untuk Pemilu 2024.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa partainya akan menggelar perayaan HUT ke-50 pada 10 Januari 2023.

Baca juga: PDI-P Minta Jokowi Tinggalkan Relawan, Ketua Dewan Musra: Tidak Mungkin

Rencananya, HUT itu akan digelar di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Hasto menyebut, akan ada kejutan dalam perayaan HUT tersebut.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com