Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/12/2022, 12:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan, hukum harus ditegakkan agar kekayaan sumber daya alam yang dimiliki sebuah negara menghadirkan kemakmuran bagi rakyatnya.

Hal ini disampaikan Ma'ruf saat menghadiri pembukaan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Gedung Bidakara, Jakarta, Jumat (9/12/2022).

"Negara manapun yang sumber dayanya melimpah, namun bila aturan mainnya lumpuh dan penegakan hukumnya tumpul, maka kemakmuran tidak mungkin dapat dinikmati oleh negara tersebut," kata Ma'ruf.

Untuk itu, ia menekankan, sumber daya yang bernilai tinggi mesti dikelola dan digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan malah memperkaya individu, kelompok, atau korporasi.

Baca juga: Anak SD ke Maruf Amin: Izin Pak Kiai, Nyotek Itu Dosa Enggak?

"Kekayaan yang hanya dirayakan oleh orang-orang yang memiliki akses terhadap pengambilan keputusan, menyebabkan alokasi sumber daya jatuh kepada segelintir orang sehingga umat tidak tersentuh oleh nikmat kesejahteraan," kata Ma'ruf.

Ma'ruf mencontohkan, korupsi di pelayanan air dan tanah akan berdampak negatif terhadap kesejahteraan petani dan memperparah dampak krisis pangan.

Sementara, pengelolaan perizinan yang tidak transparan serta pengambilan kebijakan yang tak berintegirtas akan menghilangkan potensi pendapatan negara di sektor energi dan sumber daya mineral.

Baca juga: Wapres Maruf Amin: MUI adalah Rumah Saya

"Korupsi kebijakan mengubah alokasi sumber daya dari yang seharusnya diproduksi demi kepentingan publik, dibajak demi memuaskan oligarki. Akibatnya, kemelaratan menjadi hamparan negeri," ujar Ma'ruf.

Ma'ruf menambahkan, meski penegakkan hukum penting, upaya pemberantasan korupsi mesti diarahkan para perubahan perilaku pemerintah dan masyarakat agar merika jujur, bersih, dan berintegritas.

"Perubahan perilaku yang muncul dari dalam diri individu akan lebih menjamin kesuksesan kita dalam memberantas korupsi, daripada ancaman hukuman yang berat," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PKS Akan Bertamu ke Golkar Sore Ini, Tifatul Minta Jangan Dicurigai

PKS Akan Bertamu ke Golkar Sore Ini, Tifatul Minta Jangan Dicurigai

Nasional
Muncul Lagi Kasus Meninggal akibat Gagal Ginjal, Pengacara Keluarga Korban: Pemerintah Kemarin Lalai, Sekarang Bebal

Muncul Lagi Kasus Meninggal akibat Gagal Ginjal, Pengacara Keluarga Korban: Pemerintah Kemarin Lalai, Sekarang Bebal

Nasional
Soal Utang Piutang Anies-Sandiaga, Demokrat: Agenda untuk Membuat Citra Anies Buruk

Soal Utang Piutang Anies-Sandiaga, Demokrat: Agenda untuk Membuat Citra Anies Buruk

Nasional
Gempa Turkiye, 104 WNI Dievakuasi ke Ankara

Gempa Turkiye, 104 WNI Dievakuasi ke Ankara

Nasional
Pemerintah Indonesia Akan Kirim Misi Bantuan ke Turkiye

Pemerintah Indonesia Akan Kirim Misi Bantuan ke Turkiye

Nasional
Soal Mahfud Akan Koordinasi tentang Ismail Bolong, KPK Bilang Begini

Soal Mahfud Akan Koordinasi tentang Ismail Bolong, KPK Bilang Begini

Nasional
UPDATE: 10 WNI Luka-luka akibat Gempa Bumi di Turkiye, Tidak Ada yang Meninggal Dunia

UPDATE: 10 WNI Luka-luka akibat Gempa Bumi di Turkiye, Tidak Ada yang Meninggal Dunia

Nasional
Tegas Tolak Khilafah, Ini Rekomendasi Lengkap Muktamar Internasional di Resepsi 1 Abad NU

Tegas Tolak Khilafah, Ini Rekomendasi Lengkap Muktamar Internasional di Resepsi 1 Abad NU

Nasional
Immanuel Ebenezer Tak Lagi Dukung Ganjar, GP Mania Segera Dibubarkan

Immanuel Ebenezer Tak Lagi Dukung Ganjar, GP Mania Segera Dibubarkan

Nasional
Perselisihan PKB-PBNU Harus Diakhiri supaya Tak Meluas

Perselisihan PKB-PBNU Harus Diakhiri supaya Tak Meluas

Nasional
Soal Safari Politik Puan, Elite PDI-P: Akan Ada Kejutan

Soal Safari Politik Puan, Elite PDI-P: Akan Ada Kejutan

Nasional
Konflik Elite PKB-PBNU Dinilai Bisa Ganggu Stabilitas Jelang Pemilu

Konflik Elite PKB-PBNU Dinilai Bisa Ganggu Stabilitas Jelang Pemilu

Nasional
Gerindra Disarankan Rangkul PBNU yang Sedang Tak Akur dengan PKB

Gerindra Disarankan Rangkul PBNU yang Sedang Tak Akur dengan PKB

Nasional
Politikus PDI-P Nilai Gubernur Semestinya Dipilih DPRD, Bukan Rakyat

Politikus PDI-P Nilai Gubernur Semestinya Dipilih DPRD, Bukan Rakyat

Nasional
Selain Penjara Seumur Hidup, 4 Prajurit TNI Terdakwa Mutilasi Dituntut Dipecat dari Kesatuan

Selain Penjara Seumur Hidup, 4 Prajurit TNI Terdakwa Mutilasi Dituntut Dipecat dari Kesatuan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.