Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/12/2022, 12:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, secara keseluruhan ada 53.408 rumah rusak terdampak gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Dari jumlah tersebut, sekitar 8.000-an sudah terverifikasi dan diberikan bantuan ganti rugi pembangunan pada Kamis (8/12/2022).

"Bapak, Ibu harus tahu, rumah yang rusak itu 53 ribu di seluruh Cianjur. Dan bapak ibu semuanya beruntung pertama kali yang mendapatkan karena sudah terverifikasi, 8.000 yang sekarang ini hadir. Ini adalah hanya sebagian dari 53.408 rumah rusak yang ada," ujar Jokowi kepada para penerima bantuan ganti rugi pembangunan rumah rusak di Cianjur sebagaimana dilansir tayangan siaran langsung Kompas TV.

Baca juga: Jokowi: Uang Bantuan Pembangunan Rumah Jangan Diambil Langsung Semuanya, Nanti Jadi Motor

"Kalau ini berjalan, saya akan ngurusin yang lain, ada fasilitas kesehatan yang rusak, rumah sakit, puskesmas itu rusak. Banyak. Tempat ibadah yang rusak 272. Fasilitas pendidikan madrasah, SD, SMP, SMA ada 540. Ini juga harus kita urus. Banyak sekali. Yang kita urus ini banyak sekali, bukan hanya urusan rumah yg rusak," katanya lagi.

Belum lagi, Jokowi mengatakan, ada sejumlah jembatan rusak yang harus diperbaiki.

Oleh karena itu, ia meminta masyarakat memahami bahwa pemerintah mengurus banyak hal dalam rangka pembangunan kembali pasca-gempa Cianjur.

Selain itu, Kepala Negara meminta bantuan yang sudah diserahkan agar bisa dipergunakan dengan baik di lapangan.

"Nanti saya ngecek lagi ke sini, sebulan lagi, paling tidak sudah jadi rumah yang ada atapnya, meskipun mungkin belum diplester tapi bapak ibu sudah bisa menempatinya. Itu yang kita harapkan ya. Semuanya bekerja keras dibantu oleh TNI, Polri, BNPB," ujar Jokowi.

"Sekali lagi, kita semuanya harus bekerjakeras untuk membangun kembali Cianjur," katanya lagi.

Baca juga: Serahkan Bantuan Pembangunan 8.100 Rumah Rusak di Cianjur, Jokowi: Nominalnya Ditambah

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menjelaskan bahwa nominal bantuan untuk masing-masing kategori kerusakan rumah ditambah dari jumlah sebelumnya.

Sedianya, bantuan ganti rugi pembangunan rumah rusak adalah Rp 50 juta untuk rusak berat, Rp 25 juta untuk yang rusak sedang, dan Rp 10 juta untuk rusak ringan.

Akan tetapi, Jokowi kemudian menghitung kembali apakah jumlah masing-masing kategori bantuan masih bisa ditambah.

"Tadi malam saya hitung-hitung lagi, karena memang itu saat di NTB, saat di Palu memang (bantuan) sebesar itu. Tetapi tadi malam hitung lagi. Tadi pagi saya sampaikan ke Menkeu ada uang apa enggak," ujar Jokowi.

"Ternyata (jawaban Menkeu) ada sedikit. Sehingga saya putuskan, yang (tadinya) Rp 50 juta (ditambah) menjadi Rp 60 juta, yang Rp 25 juta menjadi Rp 30 juta dan yang Rp 10 juta menjadi Rp 15 juta, alhamdulillah," lanjutnya yang kemudian disambut tepuk tangan warga penerima bantuan.

Baca juga: Surya Paloh Kirim Surat ke Jokowi karena Tak Bisa Hadir di Pernikahan Kaesang

Kepala Negara pun menitipkan pesan agar pembangunan kembali rumah rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan bisa segera dimulai.

Selain itu, Jokowi menyarankan material yang masih bisa digunakan agar bisa dipakai lagi. Misalnya batu bata dan kayu.

Diketahui, Presiden Jokowi kembali mengunjungi Cianjur untuk meninjau daerah terdampak gempa pada Kamis ini.

Kunjungan kali ini merupakan yang keempat kalinya setelah Kepala Negara melakukan tiga kunjungan sebelumnya, yakni pada 22 November 2022, 24 November 2022 dan 5 Desember 2022.

Baca juga: Jokowi: Uang Bantuan Pembangunan Rumah Jangan Diambil Langsung Semuanya, Nanti Jadi Motor

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota Komisi VII Pertanyakan Tata Cara Penetapan HGBT dalam Permen ESDM

Anggota Komisi VII Pertanyakan Tata Cara Penetapan HGBT dalam Permen ESDM

Nasional
Ketua Banggar DPR Sebut Calon Gubernur BI Harus Punya Chemistry dengan Pemerintah

Ketua Banggar DPR Sebut Calon Gubernur BI Harus Punya Chemistry dengan Pemerintah

Nasional
Orangtua Bharada E Berharap Anaknya Divonis Seringan-ringannya

Orangtua Bharada E Berharap Anaknya Divonis Seringan-ringannya

Nasional
Anggota Komisi III Cium Ketidakadilan pada Kasus Mahasiswa UI yang Tewas Jadi Tersangka

Anggota Komisi III Cium Ketidakadilan pada Kasus Mahasiswa UI yang Tewas Jadi Tersangka

Nasional
Soal Teguran Komisi I DPR, Panglima TNI Akan Sampaikan ke Dudung

Soal Teguran Komisi I DPR, Panglima TNI Akan Sampaikan ke Dudung

Nasional
Isak Tangis Fans Saat Beri Dukungan ke Orangtua Bharada E Warnai Ruang Sidang Usai Duplik Dibacakan

Isak Tangis Fans Saat Beri Dukungan ke Orangtua Bharada E Warnai Ruang Sidang Usai Duplik Dibacakan

Nasional
PDI-P Klaim Banyak Anak Muda Ingin Gabung: Kami Bukan Partai Orang 'Tuwek'

PDI-P Klaim Banyak Anak Muda Ingin Gabung: Kami Bukan Partai Orang "Tuwek"

Nasional
3 Kelompok Relawan Anies Bentuk Sekber, Ini Alasan Pilih Nama KIB

3 Kelompok Relawan Anies Bentuk Sekber, Ini Alasan Pilih Nama KIB

Nasional
Tak Ada 'Reshuffle' Rabu Pon, Pengamat Nilai Jokowi Ambil Jalan Kesejukan

Tak Ada "Reshuffle" Rabu Pon, Pengamat Nilai Jokowi Ambil Jalan Kesejukan

Nasional
Richard Eliezer Bakal Divonis pada 15 Februari

Richard Eliezer Bakal Divonis pada 15 Februari

Nasional
PDI-P Tepis Jadi Pihak yang Minta Jokowi Ganti Menteri Nasdem

PDI-P Tepis Jadi Pihak yang Minta Jokowi Ganti Menteri Nasdem

Nasional
Kubu Bharada E: Tuntutan 12 Tahun Penjara Jadi Preseden Buruk bagi “Justice Collaborator”

Kubu Bharada E: Tuntutan 12 Tahun Penjara Jadi Preseden Buruk bagi “Justice Collaborator”

Nasional
Surya Paloh Manuver ke Golkar, Pengamat: Sulit Bayangkan Nasdem Terus Usung Anies

Surya Paloh Manuver ke Golkar, Pengamat: Sulit Bayangkan Nasdem Terus Usung Anies

Nasional
Surya Paloh Temui Airlangga, Hasan Nasbi: Golkar Tak Mungkin Gabung Koalisi Perubahan

Surya Paloh Temui Airlangga, Hasan Nasbi: Golkar Tak Mungkin Gabung Koalisi Perubahan

Nasional
Kuasa Hukum Bharada E: Kalau JPU Galau dalam Menuntut, Seharusnya Pilih yang Untungkan Terdakwa

Kuasa Hukum Bharada E: Kalau JPU Galau dalam Menuntut, Seharusnya Pilih yang Untungkan Terdakwa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.