Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 07/12/2022, 17:33 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru saja disahkan DPR RI menjadi sorotan karena mengatur hukuman tindak pidana korupsi.

Ketentuan terkait tindak pidana korupsi (Tipikor) dicantumkan pada Bagian Ketiga, Pasal 603 hingga 606.

Akan tetapi, hukuman penjara maupun denda pada sejumlah pasal tersebut lebih ringan jika dibanding Undang-Undang (UU) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 1999 maupun 2001.

Baca juga: Yasonna Minta Masyarakat Tak Ragukan Profesionalisme Hakim MK jika KUHP Digugat

Melawan Hukum Memperkaya Diri Sendiri

KUHP

Pasal 603 KUHP yang baru mengatur sanksi pidana bagi orang yang melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, maupun korporasi yang merugikan negara atau perekonomian negara.

Pasal ini menyatakan, pelaku dihukum penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun.

Pelaku juga dihukum denda minimal Rp 10 juta dan maksimal kategori VI atau Rp 2 miliar.

UU Pemberantasan Tipikor

Pada produk hukum lain, tindak pidana memperkaya diri sendiri, diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 ayat (1) UU tersebut menyatakan, orang yang melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara diancam pidana seumur hidup atau minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun.

Baca juga: Anggota Fraksi PKS Diadukan ke MKD Usai Protes Soal Pengesahan RKUHP

Pelaku juga diancam denda minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar.

Tidak hanya itu, ayat (2) pasal ini bahkan menyatakan hukuman mati bisa dijatuhkan jika perbuatan korupsi tersebut dilakukan pada keadaan tertentu.

Dengan Demikian, ancaman hukuman pada KUHP pada perbuatan korupsi ini lebih ringan, yakni minimal 2 tahun penjara dan maksimal 20 tahun. Minimal denda yang dijatuhkan juga lebih ringan, yakni hanya Rp 10 juta.

Penyalahgunaan Wewenang

KUHP

Pasal selanjutnya adalah terkait penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi dan mengakibatkan negara dan perekonomian negara merugi.

Ketentuan ini diatur pada Pasal 604 KUHP baru. Dalam pasal ini, pelaku diancam hukuman seumur hidup atau minimal 2 tahun dan maksimal 20 tahun.

Pelaku juga diancam denda minimal hanya Rp 10 juta dan maksimal Rp 2 miliar.

Baca juga: RKUHP Disahkan, Hina Presiden hingga DPR Menggunakan Teknologi Informasi Diancam Hukuman Lebih Berat

UU Pemberantasan Tipikor

Sementara itu, pada UU Tindak Pidana Korupsi, penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara ini diancam hukuman minimal 1 tahun, maksimal 20 tahun, serta denda minimal Rp 50 juta dan maksimal Rp 1 miliar.

Tindak Pidana Suap

KUHP

Perbuatan korupsi selanjutnya adalah tindak pidana pemberian suap yang diatur pada Pasal 605 KUHP yang baru.

Pasal tersebut menyatakan, orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri maupun penyelenggara negara dengan tujuan mereka melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal ini menyatakan, pemberi suap diancam hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun. Ia juga diancam denda minimal Rp 50 juta dan maksimal Rp 500 juta.

Sementara, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap tersebut diancam penjara minimal 1 tahun dan maksimal 6 tahun. Penerima juga diancam denda minimal Rp 50 juta dan maksimal Rp 500 juta.

Baca juga: Sempat Kekeh Bertahan, Massa Aksi Tolak RKUHP di Depan Gedung DPR Membubarkan Diri

UU Pemberantasan Tipikor

Sementara itu, Pasal 5 UU Pemberantasan Tipikor Tahun 2001 menyatakan, pemberi suap diancam pidana minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara.

Pemberi juga diancam denda minimal Rp 50 juta dan maksimal Rp 250 juta.

Sementara, Pasal 12 UU tersebut menyatakan penerima suap dihukum minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Penerima juga diancam denda minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar.

Dengan demikian, hukuman bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap pada Pasal 605 KUHP lebih ringan dengan perbandingan minimal 1 tahun dan maksimal 6 tahun penjara. Sementara, UU Tipikor minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara.

Gratifikasi

KUHP

Ketentuan penerima tindak korupsi gratifikasi juga lebih ringan. Pada Pasal 606 KUHP, pemberi gratifikasi diancam hukuman paling lama 3 tahun dan denda maksimal Rp 200 juta.

Sementara, pegawai negeri atau penyelenggara yang menerima gratifikasi diancam penjara maksimal 4 tahun dan denda maksimal 200 juta.

UU Pemberantasan Tipikor

Sementara itu, Pasal 12 B UU Pemberantasan Tipikor tahun 2001 menyebut, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Pegawai negeri atau penyelenggara yang menerima gratifikasi yang kemudian dinilai suap itu adalah pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Kemudian, denda minimal Rp 200 juta da maksimal Rp 1 miliar.

Dengan demikian, ketentuan pidana gratifikasi dalam KUHP lebih ringan. Sebab, pasal tersebut hanya menyatakan hukuman maksimal 4 tahun dan tidak terdapat batas minimal.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bertemu Jokowi, Dewan Pers Laporkan Ada 690 Aduan Soal Pemberitaan

Bertemu Jokowi, Dewan Pers Laporkan Ada 690 Aduan Soal Pemberitaan

Nasional
Jokowi Minta Dukungan Konkret Soal Hilirisasi, Sebut Bikin Smelter Sulit Cari Dana

Jokowi Minta Dukungan Konkret Soal Hilirisasi, Sebut Bikin Smelter Sulit Cari Dana

Nasional
Jaksa Singgung Irfan Widyanto Raih Adhi Makayasa tapi Tak Bisa Bedakan Kewenangan hingga Rusak Citra Polri

Jaksa Singgung Irfan Widyanto Raih Adhi Makayasa tapi Tak Bisa Bedakan Kewenangan hingga Rusak Citra Polri

Nasional
Momen Jokowi dan Prabowo Saling Berbalas Pujian di HUT Gerindra

Momen Jokowi dan Prabowo Saling Berbalas Pujian di HUT Gerindra

Nasional
Ketua Komisi II Sebut Wacana Hapus Jabatan Gubernur hingga Penundaan Ganggu Konsentrasi Tahapan Pemilu

Ketua Komisi II Sebut Wacana Hapus Jabatan Gubernur hingga Penundaan Ganggu Konsentrasi Tahapan Pemilu

Nasional
Jaksa: Pleidoi Hendra Kurniawan Hanya Berkisah Perjalanan Kariernya, Tak Terkait Dakwaan

Jaksa: Pleidoi Hendra Kurniawan Hanya Berkisah Perjalanan Kariernya, Tak Terkait Dakwaan

Nasional
Ironi Irfan Widyanto, Peraih Adhi Makayasa yang Disebut Jaksa Mencoreng Citra Polri

Ironi Irfan Widyanto, Peraih Adhi Makayasa yang Disebut Jaksa Mencoreng Citra Polri

Nasional
Gempa Bumi di Turkiye, Kemenlu: Sejauh Ini 3 WNI Luka-luka, Tak Ada Korban Meninggal Dunia

Gempa Bumi di Turkiye, Kemenlu: Sejauh Ini 3 WNI Luka-luka, Tak Ada Korban Meninggal Dunia

Nasional
Korban Gagal Ginjal Akut Bertambah, Anggota DPR: Belum Ada Perbaikan Pengawasan dari BPOM

Korban Gagal Ginjal Akut Bertambah, Anggota DPR: Belum Ada Perbaikan Pengawasan dari BPOM

Nasional
Bandingkan dengan Ricky Rizal, Jaksa Minta Hakim Tolak Pleidoi Agus Nurpatria

Bandingkan dengan Ricky Rizal, Jaksa Minta Hakim Tolak Pleidoi Agus Nurpatria

Nasional
Ketua KPU Targetkan PKPU Terkait Dapil dan Alokasi Kursi Diundangkan 7 Februari

Ketua KPU Targetkan PKPU Terkait Dapil dan Alokasi Kursi Diundangkan 7 Februari

Nasional
Prabowo di Hadapan Kader Gerindra: Jangan Menohok Kawan Seiring, Jadi Musuh dalam Selimut

Prabowo di Hadapan Kader Gerindra: Jangan Menohok Kawan Seiring, Jadi Musuh dalam Selimut

Nasional
Jaksa: Agus Nurpatria Mestinya Tolak Perintah Hendra Kurniawan Amankan CCTV TKP Kasus Brigadir J

Jaksa: Agus Nurpatria Mestinya Tolak Perintah Hendra Kurniawan Amankan CCTV TKP Kasus Brigadir J

Nasional
Jaksa Sebut Baiquni Wibowo Salahi Prosedur Akses DVR CCTV, Minta Hakim Tolak Pembelaan

Jaksa Sebut Baiquni Wibowo Salahi Prosedur Akses DVR CCTV, Minta Hakim Tolak Pembelaan

Nasional
Tak Jujur soal CCTV, Jaksa Sebut Perbuatan Arif Rahman Tidak Masuk Kategori Beriktikad Baik

Tak Jujur soal CCTV, Jaksa Sebut Perbuatan Arif Rahman Tidak Masuk Kategori Beriktikad Baik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.