Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Sudah Saatnya Presiden Jokowi Memisahkan Diri dari Relawan

Kompas.com - 06/12/2022, 16:44 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, sudah seharusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) melepaskan diri dari relawan ketika sudah terpilih.

Menurutnya, Jokowi selaku presiden juga tak perlu melibatkan diri dengan kegiatan relawan.

"Sudah waktunya Presiden memisahkan diri dari relawan sejak terpilih, dan tidak melibatkan diri pada aktifitas relawan. Itu seharusnya aktivitas yang cukup dilakukan kader partai, bukan Presiden," ujar Dedi kepada Kompas.com, Selasa (6/12/2022).

Selain itu, menurutnya, Presiden juga seharusnya tidak memiliki relawan dari sisi etika politik. Terlebih sampai memberikan restu keberadaan relawan.

"Atau bahkan lebih jauh dari itu ikut terlibat dalam kegiatan relawan secara berulang. Itu jelas anomali. Penanda Jokowi tidak memahami posisinya sebagai Presiden," kata Dedi.

Baca juga: Ketua Joman: Relawan Jokowi Terbelah Beberapa Faksi, Ada yang Cari Uang dan Incar Kursi Menteri

"Selain memprihatinkan, ini kemunduran etika kepala negara terburuk sepanjang sejarah Indonesia," ujarnya lagi.

Dedi lantas memberikan contoh saat Presiden ke-2 RI Soeharto berkuasa.

Meskipun Soeharto ketika itu diketahui menguasai Golkar di masanya, tetapi tidak intens bersama Golkar.

"Soeharto pun tidak berkampanye saat masih berstatus Presiden RI," kata Dedi.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, bagi pemilih yang membawa nama besar Jokowi, relawan tidak terbukti efektif.

"Bahkan dalam catatan IPO pada bulan November, hanya 19 persen publik yang akan ikuti pilihan Jokowi. Artinya, relawan hanya soal industri politik, orientasinya ekonomi, bukan perjuangan politik," ujarnya.

Baca juga: Saat Relawan Jokowi Saling Kritik

Oleh karena itu, menurut Dedi, tidak mengherankan jika akhirnya banyak faksi muncul di kalangan relawan.

"Karena memang setiap kelompok akan mencari keuntungan dan kepentingan sendiri-sendiri," kata Dedi.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI-P Said Abdullah menganggap relawan yang meminta Presiden Jokowi agar pihak oposisi diserang lewat jalur hukum menakutkan.

Said Abdullah lantas mendesak Jokowi untuk segera meninggalkan relawan yang seperti itu.

Halaman:


Terkini Lainnya

Kepercayaan Publik ke KPK Masih Melorot, Hanya Unggul dari Parpol dan DPR

Kepercayaan Publik ke KPK Masih Melorot, Hanya Unggul dari Parpol dan DPR

Nasional
Hinca Panjaitan: Tugas TKN Prabowo-Gibran Berakhir Usai Putusan MK Besok

Hinca Panjaitan: Tugas TKN Prabowo-Gibran Berakhir Usai Putusan MK Besok

Nasional
Apakah Prabowo Bakal Hadir dalam Sidang Putusan MK? Ini Kata Tim Hukum

Apakah Prabowo Bakal Hadir dalam Sidang Putusan MK? Ini Kata Tim Hukum

Nasional
Survei Indikator: Publik Anggap Penegakan Hukum di Indonesia Sudah Baik

Survei Indikator: Publik Anggap Penegakan Hukum di Indonesia Sudah Baik

Nasional
Pakar Sebut Peluang MK Putuskan Pemungutan Ulang Pilpres Masih Terbuka

Pakar Sebut Peluang MK Putuskan Pemungutan Ulang Pilpres Masih Terbuka

Nasional
Soal Karangan Bunga di MK, TKN Prabowo-Gibran: Elegan, Ketimbang Turun ke Jalan

Soal Karangan Bunga di MK, TKN Prabowo-Gibran: Elegan, Ketimbang Turun ke Jalan

Nasional
Jokowi Tiba di Gorontalo, Besok Resmikan Bandara Panua Pohuwato

Jokowi Tiba di Gorontalo, Besok Resmikan Bandara Panua Pohuwato

Nasional
Komnas Perempuan Dorong Dugaan Asusila Ketua KPU Dibawa ke Pidana

Komnas Perempuan Dorong Dugaan Asusila Ketua KPU Dibawa ke Pidana

Nasional
Gibran Diyakini Tak Didiskualifikasi, Idrus Marham: Tak Mungkin Putusan MK Timbulkan Masalah Baru

Gibran Diyakini Tak Didiskualifikasi, Idrus Marham: Tak Mungkin Putusan MK Timbulkan Masalah Baru

Nasional
BNPT Siapkan Pengamanan Kegiatan World Water Forum Ke-10

BNPT Siapkan Pengamanan Kegiatan World Water Forum Ke-10

Nasional
Survei Indikator: Kepercayaan Publik terhadap MK Mulai Pulih

Survei Indikator: Kepercayaan Publik terhadap MK Mulai Pulih

Nasional
Survei Indikator: Pisah Jalan dengan PDI-P, “Approval Rating” Jokowi Masih di Atas 77 Persen

Survei Indikator: Pisah Jalan dengan PDI-P, “Approval Rating” Jokowi Masih di Atas 77 Persen

Nasional
Sampaikan Perintah Prabowo, Idrus Marham: Tidak Boleh Turun Ke Jalan, Sama Saja Tidak Percaya MK

Sampaikan Perintah Prabowo, Idrus Marham: Tidak Boleh Turun Ke Jalan, Sama Saja Tidak Percaya MK

Nasional
Ganjar-Mahfud Bakal Hadiri Putusan Sengketa Pilpres 2024, Didampingi Arsjad Rasjid

Ganjar-Mahfud Bakal Hadiri Putusan Sengketa Pilpres 2024, Didampingi Arsjad Rasjid

Nasional
Survei Indikator: 40,3 Persen Publik Nilai Ekonomi Indonesia Buruk

Survei Indikator: 40,3 Persen Publik Nilai Ekonomi Indonesia Buruk

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com