Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/12/2022, 15:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy turut menyoroti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di perusahaan rintisan (startup).

Muhadjir mengaku turut khawatir dengan fenomena PHK di beberapa industri.

Namun, ia optimistis bahwa pekerja di perusahaan rintisan yang notabene adalah pekerja berketerampilan tinggi (high skill) akan lebih mudah mendapat pekerjaan baru.

Apalagi, angka pindah kerja di perusahaan startup berada pada level tinggi. Artinya, seorang pekerja bisa dengan cepat keluar masuk antar perusahaan.

"Startup itu melibatkan tenaga kerja high skill, tenaga berketerampilan tinggi, sehingga kalau ada PHK kemungkinan untuk beralih ke bidang pekerjaan yang lain yang berkaitan dengan masalah IT, industri kreatif, masih tinggi peluangnya," kata Muhadjir usai acara Germas Award di Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Baca juga: Menko PMK Minta Industri Tekstil dan Garmen Tak PHK Karyawan

Muhadjir lantas mengungkapkan, pemerintah lebih mewaspadai pekerja dengan keterampilan rendah (low skill). Sebab, saat terkena PHK, pekerja tersebut akan lebih sulit mendapat pekerjaan baru.

Apalagi, banyak di antara mereka yang merupakan generasi sandwich (generasi roti lapis) atau yang menanggung beban ekonomi keluarga, yaitu kedua orang tuanya, dan keluarga kecilnya.

"Yang kita waspadai adalah lapangan pekerjaan yang low skill yang tenaga kerjanya adalah pekerja formal generasi pertama, di mana orang tuanya dulu bukan pekerja formal. Dan karena itu kehidupannya sangat tergantung kepada anak yang sekarang sedang bekerja," ujarnya.

"Sementara anaknya juga menanggung beban keluarga, yaitu punya anak punya istri atau punya suami di bawah sehingga dia ini disebut generasi sandwich," kata Muhadjir lagi.

Baca juga: Ini Salah Satu Penyebab Startup Lakukan PHK Massal

Untuk itu, ia minta beberapa industri tak melakukan PHK. Dengan kata lain, PHK sebagai jalan terakhir setelah opsi lainnya sudah dipertimbangkan.

Adapun opsi-opsi yang bisa dilakukan perusahaan sebelum melakukan PHK, di antaranya pengurangan jam kerja, pemotongan hari kerja, maupun melakukan penyesuaian upah.

Kendati begitu, opsi-opsi ini harus didiskusikan dan disetujui oleh para pekerja yang bersangkutan.

"Yang penting dihindari sejauh mungkin PHK-nya sambil menunggu kondisi pasar terutama pasar global di mana produk itu selama ini di pasokan, sampai normal lagi," ujar Muhadjir.

Baca juga: Gelombang PHK Startup: Biaya Operasional, Dana Investor, hingga Pemenuhan Hak Karyawan

Adapun industri yang disinyalir rawan melakukan PHK adalah industri tekstil, industri garmen, dan industri alas kaki. Sebab, tingkat produksi di industri tersebut sangat bergantung pada kinerja ekspor dan permintaan pasar.

"Nah, ini harus kita selamatkan, kita cegah karena implikasinya untuk menghasilkan kemiskinan baru sangat tinggi. Kita sangat peduli dengan PHK di sektor lain termasuk startup, tetapi ini yang kita prioritaskan," kata Muhadjir.

Diketahui, badai PHK terutama di kalangan perusahaan teknologi belum terlihat reda. Sepanjang tahun, sekurang-kurangnya tercatat 17 perusahaan teknologi di Indonesia yang merampingkan tim kerjanya dengan balutan aksi PHK massal.

Paling anyar, platform investasi Ajaib melakukan PHK pada 67 karyawannya atas dalih ketidakstabilan ekonomi yang menerpa perusahaan.

Sebelumnya, perusahaan teknologi raksasa PT Goto Gojek Tokopedia Tbk atau GoTo melakukan PHK terhadap 12 persen dari total karyawannya atau sebanyak 1.300 orang.

Baca juga: Jokowi: 80 sampai 90 Persen Startup Gagal Saat Merintis

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Dito Mahendra 5 Jam, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana Eks Sekretaris MA Nurhadi

Periksa Dito Mahendra 5 Jam, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana Eks Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
Singgung Gelar Adhi Makayasa Anak Buah Ferdy Sambo, Jaksa: Harusnya Beri Contoh, Malah Tak Akui Kesalahan

Singgung Gelar Adhi Makayasa Anak Buah Ferdy Sambo, Jaksa: Harusnya Beri Contoh, Malah Tak Akui Kesalahan

Nasional
Jaksa: Chuck Putranto Seharusnya Tolak Perintah Sambo

Jaksa: Chuck Putranto Seharusnya Tolak Perintah Sambo

Nasional
Jokowi Perintahkan Aparat Penegak Hukum Berantas Investasi Bodong

Jokowi Perintahkan Aparat Penegak Hukum Berantas Investasi Bodong

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun, Mahfud: Itu Bukan Fakta, melainkan Persepsi

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun, Mahfud: Itu Bukan Fakta, melainkan Persepsi

Nasional
PKB: Muhaimin dan Airlangga Direncanakan Bertemu 10 Februari, Tempat Sedang Diatur

PKB: Muhaimin dan Airlangga Direncanakan Bertemu 10 Februari, Tempat Sedang Diatur

Nasional
Nasdem Singgung Kedekatan Kantor DPP dengan Rumah Mega Soal Pertemuan, PDI-P: Enggak Segampang Itu

Nasdem Singgung Kedekatan Kantor DPP dengan Rumah Mega Soal Pertemuan, PDI-P: Enggak Segampang Itu

Nasional
Dito Mahendra Bungkam Usai Diperiksa KPK

Dito Mahendra Bungkam Usai Diperiksa KPK

Nasional
KY Akui Seleksi Calon Hakim Ad Hoc HAM di MA Tak Ideal

KY Akui Seleksi Calon Hakim Ad Hoc HAM di MA Tak Ideal

Nasional
Di Hadapan DPR, Kepala Otorita IKN Sebut Sudah Dirikan Kantor di Balikpapan

Di Hadapan DPR, Kepala Otorita IKN Sebut Sudah Dirikan Kantor di Balikpapan

Nasional
Kepala Otorita IKN: Ada 90 Investor yang Serius Berinvestasi

Kepala Otorita IKN: Ada 90 Investor yang Serius Berinvestasi

Nasional
Bripka Madih Diperas Sesama Polisi, Wakil Ketua Komisi III DPR: Segera Gelar Sidang Etik

Bripka Madih Diperas Sesama Polisi, Wakil Ketua Komisi III DPR: Segera Gelar Sidang Etik

Nasional
Soal Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur, Komisi II Cari Tahu Apakah Perlu Amendemen UUD 1945

Soal Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur, Komisi II Cari Tahu Apakah Perlu Amendemen UUD 1945

Nasional
KontraS Soroti Banyak Peserta Seleksi Hakim Ad Hoc HAM Malah Tak Punya Pengetahuan Mendasar soal HAM

KontraS Soroti Banyak Peserta Seleksi Hakim Ad Hoc HAM Malah Tak Punya Pengetahuan Mendasar soal HAM

Nasional
Sidang Vonis Irfan Widyanto Terkait Perintangan Penyidikan Kematian Yosua Digelar 24 Februari

Sidang Vonis Irfan Widyanto Terkait Perintangan Penyidikan Kematian Yosua Digelar 24 Februari

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.