Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/12/2022, 15:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah merampungkan draft Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Draft tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat kerja antara Kemenkumham dan Komisi III DPR RI, Kamis (24/11/2022).

Terdapat beberapa perubahan pasal dalam draft terbaru RKUHP tertanggal 30 November 2022 yang diunggah di website Peraturan.go.id.

Baca juga: Komnas Perempuan Apresiasi Draf RKUHP yang Dinilai Sinkron dan Teguhkan UU TPKS

Salah satunya adalah pasal penghinaan kepada pemerintah dan lembaga negara.

Dalam Pasal 240 RKUHP terbaru disampaikan, setiap orang yang menghina pemerintah atau lembaga negara di muka umum bisa dipidana maksimal penjara 1 tahun dan 6 bulan.

Yang dimaksud dengan pemerintah adalah presiden yang dibantu wakil presiden dan para menterinya.

Sedangkan lembaga negara adalah MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung (MA), serta Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: Larangan Menghina Pemerintah dan Lembaga Negara di RKUHP Hanya Mencakup 6 Institusi

Sementara itu tindakan menghina diartikan sebagai perbuatan yang merendahkan atau merusak kehormatan, atau citra pemerintah atau lembaga negara termasuk menista atau memfitnah.

Kemenkumham menegaskan bahwa menghina berbeda dengan kritik.

Dalam draft RKUHP tersebut disebutkan bahwa kritik merupakan hak berekspresi dan berdemokrasi yang dapat disampaikan melalui unjuk rasa atau penyampaian pendapat berbeda dengan kebijakan pemerintah atau lembaga negara.

Disebutkan, kritik sebisa mungkin bersifat konstruktif atau membangun walaupun mengandung ketidaksetujuan pada perbuatan, kebijakan, atau tindakan pemerintah, atau lembaga negara.

Baca juga: Pemerintah Bedakan Kritik dan Menghina Presiden di RKUHP, Jamin Tak Ada Salah Paham

Delik aduan

Namun, tindak pidana ini termasuk delik aduan. Artinya hanya pemerintah dan lembaga negara yang dihina yang bisa menuntut tindak pidana tersebut.

Hal itu diatur dalam Pasal 240 Ayat (3) dan Ayat (4) draft RKUHP terbaru.

Ayat (3) mengatakan, tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina.

Baca juga: Pemerintah Hapus Pasal Penghinaan Kekuasaan Umum di RKUHP

Ayat (4) menyebutkan, sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilakukan secara tertulis oleh pimpinan pemerintah atau lembaga negara.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muhaimin Usul Jabatan Gubernur Ditiadakan Setelah Pilgub Dihapus pada 2024

Muhaimin Usul Jabatan Gubernur Ditiadakan Setelah Pilgub Dihapus pada 2024

Nasional
Dilaporkan ke Polisi, Perubahan Isi Putusan MK Diharapkan Dapat Terkuak

Dilaporkan ke Polisi, Perubahan Isi Putusan MK Diharapkan Dapat Terkuak

Nasional
Ketua MUI DKI Relawan Anies, Cholil Nafis: Hak Politik Pribadi

Ketua MUI DKI Relawan Anies, Cholil Nafis: Hak Politik Pribadi

Nasional
MUI Larang Takmir Masjid Undang Penceramah yang Punya Interes Politik Praktis

MUI Larang Takmir Masjid Undang Penceramah yang Punya Interes Politik Praktis

Nasional
Wajah Politik, Bibir Senyum Hati Bicara

Wajah Politik, Bibir Senyum Hati Bicara

Nasional
Kunjungan Kerja di Bali, Jokowi Mampir ke Taman Bung Karno di Buleleng

Kunjungan Kerja di Bali, Jokowi Mampir ke Taman Bung Karno di Buleleng

Nasional
Kubu Putri Candrawathi Tuding JPU Berimajinasi Susun Konstruksi Kasus Brigadir J

Kubu Putri Candrawathi Tuding JPU Berimajinasi Susun Konstruksi Kasus Brigadir J

Nasional
PKS Tak Khawatir Koalisi Perubahan Gagal, Yakin Anies Jadi Daya Tarik

PKS Tak Khawatir Koalisi Perubahan Gagal, Yakin Anies Jadi Daya Tarik

Nasional
Pemerintah Akan Pangkas Bandara Internasional di RI Jadi 15

Pemerintah Akan Pangkas Bandara Internasional di RI Jadi 15

Nasional
Surya Paloh Datangi Golkar, PPP: Saling Berkunjung Bukan Sebuah Ketakutan

Surya Paloh Datangi Golkar, PPP: Saling Berkunjung Bukan Sebuah Ketakutan

Nasional
Bantah Putri Candrawathi Selingkuh dengan Yosua, Pengacara: Jaksa Sebarkan Fitnah dan Stigma Negatif

Bantah Putri Candrawathi Selingkuh dengan Yosua, Pengacara: Jaksa Sebarkan Fitnah dan Stigma Negatif

Nasional
Komisi III DPR Tunda Pertemuan dengan Keluarga Mahasiswa UI yang Tewas Jadi Tersangka

Komisi III DPR Tunda Pertemuan dengan Keluarga Mahasiswa UI yang Tewas Jadi Tersangka

Nasional
Keluarkan Nasdem dari Kabinet Bisa Jadi Bumerang bagi Jokowi

Keluarkan Nasdem dari Kabinet Bisa Jadi Bumerang bagi Jokowi

Nasional
Respons Pertemuan Surya Paloh-Airlangga, Gerindra: Kita Kedepankan Politik Tanpa Perpecahan

Respons Pertemuan Surya Paloh-Airlangga, Gerindra: Kita Kedepankan Politik Tanpa Perpecahan

Nasional
Panglima TNI Mutasi Pangkoarmada II Laksda Hutabarat ke Wantannas

Panglima TNI Mutasi Pangkoarmada II Laksda Hutabarat ke Wantannas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.