Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/11/2022, 14:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah meyakini tidak bakal terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan pasal pidana penyerangan harkat dan martabat presiden serta penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) karena sudah memberi penjelasan secara ketat dan rinci.

Hal itu disampaikan oleh oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej, dalam jumpa pers usai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/11/2022).

Pasal larangan penghinaan terhadap pemerintah dan penyerangan diatur dalam Pasal 218-220 dan Pasal 240 RKUHP.

Baca juga: RKUHP Atur Hukuman Mati sebagai Alternatif dengan Percobaan

"Dalam penjelasan pasal yang berkaitan dengan penyerangan harkat dan martabat presiden, maupun penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara kami memberikan penjelasan seketat mungkin yang membedakan antara penghinaan dan kritik dan penjelasan di dalam kedua pasal tersebut," kata Eddy, sapaan Edward.

Menurut Eddy, penjelasan tentang perbedaan penghinaan dan kritik terkait pasal-pasal itu merujuk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dia menjamin dengan penjelasan itu tidak akan timbul penafsiran berbeda-beda terhadap pasal itu.

"Di situ ditegaskan bahwa dalam satu negara demokrasi kritik itu diperlukan sebagai suatu kontrol sosial, dan kemudian pasal yang dikhawatirkan itu tidak akan mengalami multiinterpretasi karena sudah kami jelaskan sedetail mungkin," ucap Eddy.

Baca juga: RKUHP Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik UU ITE, Wamenkumham: Agar Tak Terjadi Disparitas

Pasal itu menuai perdebatan antara pemerintah dan para aktivis yang tergabung dalam kelompok Koalisi Masyarakat Sipil menolak RKUHP. Sebab menurut para aktivis pasal itu berpotensi menjadi "pasal karet" dan dianggap membungkam kritik masyarakat terhadap pemerintah.

Rapat terbatas itu juga dihadiri oleh Ad Interim Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) sekaligus Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tito mewakili Menkopolhukam Mahfud MD yang sedang berada di luar negeri.

Selain itu, Staf Ahli Wamenkumham Prof. Marcus Priyo Gunarto juga turut hadir dalam rapat terbatas itu.

Baca juga: Wamenkumham Sebut RKUHP Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE

Menurut Eddy, draf terbaru RKUHP sudah dibahas dengan DPR pada 24 November 2022 lalu. Dalam pembahasan itu DPR sepakat untuk membawa draf itu ke dalam rapat paripurna tingkat II.

Dalam kesempatan yang sama Prof. Marcus mengatakan, saat ini draf RKUHP versi terakhir terdiri dari 43 bab dan berisi 624 pasal. Sebelumnya draf RKUHP berisi 628 pasal.

Posisi pemerintah saat ini, kata Marcus, menunggu kelanjutan proses di DPR.

"Jadi saya kira kita menunggu perkembangan selanjutnya, pada tahapan berikutnya," ucap Marcus.

Baca juga: Pasal Kohabitasi di RKUHP Dipertahankan, Wamenkumham Sebut Ada Win-win Solution

Hal yang sama juga disampaikan oleh Tito. Menurut dia sejumlah persoalan dalam draf RKUHP hasil revisi terakhir sudah disepakati oleh DPR karena mewakili kepentingan seluruh pihak.

"Ada materi-materi yang didebatkan baik di kalangan masyarakat maupun antarpartai juga, tapi sejumlah masalah sudah disepakati dan juga sudah dikoordinasikan untuk mencari titik temu keseimbangan antara kepentingan individual, kepentingan masyarakat, dan juga kepentingan negara," ucap Tito.

"Dan nanti perkembangannya akan kita menunggu paripurna tingkat 2, menunggu kabar dari DPR RI," lanjut Tito.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Banser Bawakan 'We Will Rock You', Jokowi: Sekarang Banser Sudah Senang Queen

Banser Bawakan "We Will Rock You", Jokowi: Sekarang Banser Sudah Senang Queen

Nasional
Gempa Bumi M 5,2 Guncang Banten, BMKG: Tetap Tenang, Hindari Bangunan Retak

Gempa Bumi M 5,2 Guncang Banten, BMKG: Tetap Tenang, Hindari Bangunan Retak

Nasional
Jokowi: Selama Satu Abad NU Memberikan Warna yang Luar Biasa untuk Indonesia

Jokowi: Selama Satu Abad NU Memberikan Warna yang Luar Biasa untuk Indonesia

Nasional
KPK Bantah Direktur Penuntutan Balik ke Kejagung karena Kasus Formula E

KPK Bantah Direktur Penuntutan Balik ke Kejagung karena Kasus Formula E

Nasional
Muncul Lagi Kasus Gagal Ginjal Akut, Pemerintah Tidak Serius?

Muncul Lagi Kasus Gagal Ginjal Akut, Pemerintah Tidak Serius?

Nasional
Dengan Suara Bergetar, Ketua PBNU Ucapkan Selamat Datang di Abad ke-2 Nahdlatul Ulama

Dengan Suara Bergetar, Ketua PBNU Ucapkan Selamat Datang di Abad ke-2 Nahdlatul Ulama

Nasional
Dituntut 4 Tahun Penjara, Eks Petinggi ACT Novariyadi Imam Bacakan Pleidoi Hari Ini

Dituntut 4 Tahun Penjara, Eks Petinggi ACT Novariyadi Imam Bacakan Pleidoi Hari Ini

Nasional
Kilas Balik Sejarah NU dan Profil Singkat Para Ulama Pendirinya

Kilas Balik Sejarah NU dan Profil Singkat Para Ulama Pendirinya

Nasional
Teriak Surya Darmadi Kesal Dituntut Penjara Seumur Hidup dan Uang Pengganti Rp 73,9 Triliun

Teriak Surya Darmadi Kesal Dituntut Penjara Seumur Hidup dan Uang Pengganti Rp 73,9 Triliun

Nasional
Jokowi dan Ma'ruf Amin Kompak Hadiri Resepsi 1 Abad NU

Jokowi dan Ma'ruf Amin Kompak Hadiri Resepsi 1 Abad NU

Nasional
Saat Jokowi dan Iriana Ajak Pengawal Makan Malam Bersama...

Saat Jokowi dan Iriana Ajak Pengawal Makan Malam Bersama...

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': NU Dinilai Berkontribusi Besar Tingkatkan Paham Keagamaan

Survei Litbang "Kompas": NU Dinilai Berkontribusi Besar Tingkatkan Paham Keagamaan

Nasional
Resepsi 1 Abad NU, Panitia Sebut Belasan Ribu Banser dan Ribuan Aparat TNI-Polri Siap Amankan

Resepsi 1 Abad NU, Panitia Sebut Belasan Ribu Banser dan Ribuan Aparat TNI-Polri Siap Amankan

Nasional
[POPULER NASIONAL] BPOM Setop Peredaran Obat Sirop Dikonsumsi Pasien Baru Kasus Gagal Ginjal | Kemenkes Sebut Pasien Gagal Ginjal Baru Sempat Minum Obat Praxion

[POPULER NASIONAL] BPOM Setop Peredaran Obat Sirop Dikonsumsi Pasien Baru Kasus Gagal Ginjal | Kemenkes Sebut Pasien Gagal Ginjal Baru Sempat Minum Obat Praxion

Nasional
Resepsi 1 Abad NU, Ruas Jalan Menuju Stadion Gelora Delta Sidoarjo Dipadati Jemaah Nahdliyin

Resepsi 1 Abad NU, Ruas Jalan Menuju Stadion Gelora Delta Sidoarjo Dipadati Jemaah Nahdliyin

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.