Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/12/2022, 12:49 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universoitas Gadjah (PUKAT UGM) Zaenur Rohman menyebut terpidana yang dihukum 5 tahun penjara oleh majelis hakim, termasuk Hakim Agung Gazalba Saleh harus mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

Sebagaimana diketahui, Gazalba Saleh dan hakim lainnya menghukum pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana Budiman Gandi Suparman 5 tahun penjara dalam kasasi perkara pidana.

Gazalba Saleh diduga menerima sejumlah uang untuk mengkondisikan putusan itu.

“Untuk kasus itu sendiri menurut saya terpidana harus mengajukan PK,” kata Zaenur saat dihubungi Kompas.com, Kamis (1/12/2022).

Baca juga: Eks Hakim Agung Minta Ketua MA Tunda Putusan Gazalba Saleh: Karena Ini Jual Beli Perkara

Adapun PK merupakan upaya hukum yang dilakukan ketika merasa keberatan atas putusan kasasi di Mahkamah Agung (MA).

Zaenur mengatakan, merujuk pada Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) PK bisa diajukan karena putusan kasasi jelas memperlihatkan kekhilafan hakim maupun kekeliruan yang nyata.

Dalam kasus ini, kekhilafan hakim timbul karena faktor suap. Karena itu, menurutnya, Budiman bisa mengambil langkah hukum PK.

“Jadi bagi terpidana bisa menggunakan haknya untuk mengajukan PK, agar bisa mendapatkan keadilan,” kata Zaenur.

Baca juga: Ketika KPK Akhirnya Umumkan Hakim Agung Gazalba Saleh sebagai Tersangka...

Zaenur menyesalkan praktik suap jual beli perkara atau judicial corruption. Meskipun nilai suapnya bisa disebut tidak sebanyak sebagaimana kasus lain, dampaknya sangat besar.

Karena suap itu, kata dia, keadaan hukum seseorang bisa berbalik 180 derajat. Dalam kasus ini, misalnya, Budiman yang dinyatakan bebas pada tingkat Pengadilan Negeri menjadi terbukti bersalah dan dihukum bui.

“Nilai suapnya tidak terlalu besar tetapi betul itu dampaknya sangat besar. Kenapa? karena menyangkut nasib seseorang yang sedang mencari keadilan,” tuturnya.

Berkaca dari peristiwa ini, Zaenur memandang keadilan telah runtuh. Sebab, putusan hakim bisa dibeli dengan uang.

Praktek jual beli perkara ini bisa mengakibatkan kepercayaan masyarakat kepada sistem hukum menurun. Sebab, masyarakat menjadi apatis setelah mengetahui hukum bisa dibeli.

“Dampak paling besar dari tindak pidana korupsi suap di MA, ini adalah keadilan menjadi runtuh. Kenapa? Karena keadilan bisa dibeli,” ujar Zaenur.

Sebelumnya, KPK resmi mengumumkan Gazalba Saleh sebagai tersangka. Ia diduga secara bersama-sama bawahannya menerima suap terkait pengurusan kasasi perkara pidana Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan tiga orang tersangka yakni, Gazalba Saleh dan Hakim Yustisial sekaligus Panitera Pengganti pada Kamar Pidana Gazalba Saleh bernama Prasetu Nugroho yang juga diketahui sebagai asisten Gazalba Saleh.

Kemudian, staf Gazalba Saleh bernama Rendhy Novarisza.

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara suap KSP Intidana yang menjerat Hakim Agung Sudrajad Dimyati.

Adapun Sudrajad Dimyati merupakan hakim kamar perdata di Mahkamah Agung (MA). Sementara, Gazalba Saleh merupakan hakim kamar pidana.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PDI-P Tepis Jadi Pihak yang Minta Jokowi Ganti Menteri Nasdem

PDI-P Tepis Jadi Pihak yang Minta Jokowi Ganti Menteri Nasdem

Nasional
Kubu Bharada E: Tuntutan 12 Tahun Penjara Jadi Preseden Buruk bagi “Justice Collaborator”

Kubu Bharada E: Tuntutan 12 Tahun Penjara Jadi Preseden Buruk bagi “Justice Collaborator”

Nasional
Surya Paloh Manuver ke Golkar, Pengamat: Sulit Bayangkan Nasdem Terus Usung Anies

Surya Paloh Manuver ke Golkar, Pengamat: Sulit Bayangkan Nasdem Terus Usung Anies

Nasional
Surya Paloh Temui Airlangga, Hasan Nasbi: Golkar Tak Mungkin Gabung Koalisi Perubahan

Surya Paloh Temui Airlangga, Hasan Nasbi: Golkar Tak Mungkin Gabung Koalisi Perubahan

Nasional
Kuasa Hukum Bharada E: Kalau JPU Galau dalam Menuntut, Seharusnya Pilih yang Untungkan Terdakwa

Kuasa Hukum Bharada E: Kalau JPU Galau dalam Menuntut, Seharusnya Pilih yang Untungkan Terdakwa

Nasional
Jokowi Resmikan Jalan Pintas Batas Singaraja-Mengwitani, Pembangunannya Telan Biaya Rp 396,7 Miliar

Jokowi Resmikan Jalan Pintas Batas Singaraja-Mengwitani, Pembangunannya Telan Biaya Rp 396,7 Miliar

Nasional
Usul Tiadakan Jabatan Gubernur, Muhaimin: DPRD Provinsi Otomatis Dihapus

Usul Tiadakan Jabatan Gubernur, Muhaimin: DPRD Provinsi Otomatis Dihapus

Nasional
Di Bawah Keketuaan RI, Menlu ASEAN Bakal Bertemu Perdana Pekan Ini

Di Bawah Keketuaan RI, Menlu ASEAN Bakal Bertemu Perdana Pekan Ini

Nasional
Muhaimin Iskandar Klaim PKB Siap Sampaikan Kajian Hapus Pilgub dan Jabatan Gubernur ke Baleg

Muhaimin Iskandar Klaim PKB Siap Sampaikan Kajian Hapus Pilgub dan Jabatan Gubernur ke Baleg

Nasional
Sosok Danpaspampres Baru Brigjen Rafael, Eks Dangrup 2 Kopassus dan Danrem Surakarta

Sosok Danpaspampres Baru Brigjen Rafael, Eks Dangrup 2 Kopassus dan Danrem Surakarta

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Terjun Bebas, Wakil Ketua KPK: Jadi Kerisauan dan Ironi Kita

Indeks Persepsi Korupsi Terjun Bebas, Wakil Ketua KPK: Jadi Kerisauan dan Ironi Kita

Nasional
Surya Paloh Ingin Bertemu Megawati, PDI-P: Kami Sangat 'Welcome'

Surya Paloh Ingin Bertemu Megawati, PDI-P: Kami Sangat "Welcome"

Nasional
Orangtua Bharada E Hadiri Sidang Duplik Anaknya di PN Jaksel

Orangtua Bharada E Hadiri Sidang Duplik Anaknya di PN Jaksel

Nasional
Pengacara Bharada E: Maaf Jika Pertanyaan “Apakah Kejujuran Harus Dibayar 12 Tahun Penjara?” Ganggu JPU

Pengacara Bharada E: Maaf Jika Pertanyaan “Apakah Kejujuran Harus Dibayar 12 Tahun Penjara?” Ganggu JPU

Nasional
Wakil Ketua KPK Sebut Janji yang Dibisikkan ke Lukas Enembe Hanya Diketahui Firli Bahuri

Wakil Ketua KPK Sebut Janji yang Dibisikkan ke Lukas Enembe Hanya Diketahui Firli Bahuri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.