Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Charta Politika: Ganjar Akan Tetap Dipilih Mayoritas Pendukungnya jika Jadi Capres Partai Lain

Kompas.com - 30/11/2022, 13:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas pendukung Ganjar Pranowo akan tetap memilih sosok Gubernur Jawa Tengah itu jika dia diusung sebagai calon presiden (capres) dari partai selain PDI Perjuangan.

Survei terbaru Charta Politika mengungkapkan, sebanyak 87,5 persen dari 200 responden akan tetap memilih Ganjar.

Hanya 5,0 persen responden yang menyatakan tidak akan memilih Ganjar jika dia menjadi capres partai lain. Sementara, responden yang tidak tahu atau tidak menjawab jumlahnya 7,5 persen.

"Ini cenderung daya rusaknya lebih kecil," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dalam tayangan YouTube Charta Politika Indonesia, Selasa (29/11/2022).

Baca juga: Survei Charta Politika: Persaingan Kandidat Capres Mengerucut ke Dua Nama, Ganjar dan Anies

Sebaliknya, menurut survei, sebanyak 31,0 persen responden mengaku tidak akan memilih PDI-P jika partai berlambang banteng itu tak mengusung Ganjar sebagai capres pada Pemilu 2024.

Sementara, 54,5 persen responden mengaku akan tetap memilih PDI-P. Sisanya, 14,5 persen responden tidak menjawab.

"Simulasi kita kalau dihitung, PDI Perjuangan punya potensi penurunan sekitar 5 sampai 7 persen dari angka yang sudah mereka miliki," ujar Yunarto.

Berdasarkan temuan ini, Yunarto menyimpulkan, kerugian yang lebih besar akan dialami oleh PDI-P jika tak mengusung Ganjar, ketimbang sosok Ganjar itu sendiri.

"Yang pertama kali dan akan mengalami kerugian lebih besar adalah PDI Perjuangan. Ini di luar sikap Ganjar sendiri dia akan mengambil keputusan apa dan sikap PDI-P sendiri akan seperti apa," kata dia.

Survei yang sama juga bertanya ke 398 responden yang khusus memilih Ganjar. Pertanyaannya, jika sosok yang mereka dukung tak dicalonkan PDI-P, partai mana yang sebaiknya mengusung Ganjar.

Hasilnya, sebanyak 22,9 responden menyatakan Partai Golkar paling cocok mengusung politisi PDI-P itu.

Lalu, secara berturut-turut ada Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB (19,1 persen), Partai Gerindra (12,8 persen), dan Partai Nasdem (7,8 persen).

Ada pula yang menjawab Partai Persatuan Pembangunan atau PPP (3,5 persen), Partai Amanat Nasional atau PAN (2,5 persen), Partai Solidaritas Indonesia atau PSI (2,0 persen), Partai Perindo (1,5 persen), dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS (0,8 persen). Sisanya, sebanyak 27,1 persen responden tidak tahu atau tidak menjawab.

Baca juga: Survei Charta Politika: Anies Dipilih karena Pintar, Ganjar Merakyat, Prabowo Tegas

Dalam survei ini, Ganjar Pranowo menjuarai tingkat elektabilitas kandidat capres dengan angka elektoral 32,6 persen.

Namanya unggul dari mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang elektabilitasnya 23,1 persen, juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang mengantongi elektabilitas 22,0 persen.

Sementara, di survei partai politik, PDI-P masih memimpin di urutan teratas dengan tingkat elektoral 21,7 persen. Menyusul setelahnya Partai Gerindra dengan elektabilitas 14,5 persen, dan Partai Golkar dengan 9,8 persen.

Adapun survei Charta Politika ini diselenggarakan pada 4-12 November 2022. Survei menggunakan metode wawancara tatap muka.

Dengan metode multistage random sampling, survei melibatkan 1.220 responden. Sementara, margin of error survei ini sebesar 2,83 persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua Banggar DPR Sebut Calon Gubernur BI Harus Punya Chemistry dengan Pemerintah

Ketua Banggar DPR Sebut Calon Gubernur BI Harus Punya Chemistry dengan Pemerintah

Nasional
Orangtua Bharada E Berharap Anaknya Divonis Seringan-ringannya

Orangtua Bharada E Berharap Anaknya Divonis Seringan-ringannya

Nasional
Anggota Komisi III Cium Ketidakadilan pada Kasus Mahasiswa UI yang Tewas Jadi Tersangka

Anggota Komisi III Cium Ketidakadilan pada Kasus Mahasiswa UI yang Tewas Jadi Tersangka

Nasional
Soal Teguran Komisi I DPR, Panglima TNI Akan Sampaikan ke Dudung

Soal Teguran Komisi I DPR, Panglima TNI Akan Sampaikan ke Dudung

Nasional
Isak Tangis Fans Saat Beri Dukungan ke Orangtua Bharada E Warnai Ruang Sidang Usai Duplik Dibacakan

Isak Tangis Fans Saat Beri Dukungan ke Orangtua Bharada E Warnai Ruang Sidang Usai Duplik Dibacakan

Nasional
PDI-P Klaim Banyak Anak Muda Ingin Gabung: Kami Bukan Partai Orang 'Tuwek'

PDI-P Klaim Banyak Anak Muda Ingin Gabung: Kami Bukan Partai Orang "Tuwek"

Nasional
3 Kelompok Relawan Anies Bentuk Sekber, Ini Alasan Pilih Nama KIB

3 Kelompok Relawan Anies Bentuk Sekber, Ini Alasan Pilih Nama KIB

Nasional
Tak Ada 'Reshuffle' Rabu Pon, Pengamat Nilai Jokowi Ambil Jalan Kesejukan

Tak Ada "Reshuffle" Rabu Pon, Pengamat Nilai Jokowi Ambil Jalan Kesejukan

Nasional
Richard Eliezer Bakal Divonis pada 15 Februari

Richard Eliezer Bakal Divonis pada 15 Februari

Nasional
PDI-P Tepis Jadi Pihak yang Minta Jokowi Ganti Menteri Nasdem

PDI-P Tepis Jadi Pihak yang Minta Jokowi Ganti Menteri Nasdem

Nasional
Kubu Bharada E: Tuntutan 12 Tahun Penjara Jadi Preseden Buruk bagi “Justice Collaborator”

Kubu Bharada E: Tuntutan 12 Tahun Penjara Jadi Preseden Buruk bagi “Justice Collaborator”

Nasional
Surya Paloh Manuver ke Golkar, Pengamat: Sulit Bayangkan Nasdem Terus Usung Anies

Surya Paloh Manuver ke Golkar, Pengamat: Sulit Bayangkan Nasdem Terus Usung Anies

Nasional
Surya Paloh Temui Airlangga, Hasan Nasbi: Golkar Tak Mungkin Gabung Koalisi Perubahan

Surya Paloh Temui Airlangga, Hasan Nasbi: Golkar Tak Mungkin Gabung Koalisi Perubahan

Nasional
Kuasa Hukum Bharada E: Kalau JPU Galau dalam Menuntut, Seharusnya Pilih yang Untungkan Terdakwa

Kuasa Hukum Bharada E: Kalau JPU Galau dalam Menuntut, Seharusnya Pilih yang Untungkan Terdakwa

Nasional
Jokowi Resmikan Jalan Pintas Batas Singaraja-Mengwitani, Pembangunannya Telan Biaya Rp 396,7 Miliar

Jokowi Resmikan Jalan Pintas Batas Singaraja-Mengwitani, Pembangunannya Telan Biaya Rp 396,7 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.