Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Diuntungkan dengan Kekecewaan Masyarakat terhadap Pemerintahan Jokowi

Kompas.com - 30/11/2022, 15:40 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menyambut positif hasil survei terkini Charta Politika yang menunjukkan elektabilitasnya masuk lima besar partai politik.

Adapun dalam survei tersebut, Demokrat berhasil masuk lima besar dan menggeser posisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai, ada sejumlah faktor yang membuat partainya berhasil masuk lima besar.

"Pertama konsistensi Partai Demokrat sebagai oposisi yang terus menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Partai Demokrat berkoalisi dengan rakyat. Serta kerja-kerja nyata segenap kader dalam membantu meringankan beban rakyat," kata Kamhar kepada Kompas.com, Rabu (30/11/2022).

Kedua, faktor retrospektif dinilai menjadi faktor Demokrat meningkat elektabilitasnya.

Baca juga: Survei Charta Politika: Elektabilitas PDI-P Teratas, Demokrat Masuk Lima Besar

Kamhar berpandangan, faktor ini tak terlepas dari banyaknya persoalan di berbagai sektor negara yang berimbas pada tingginya tingkat ketidakpuasan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"(Keadaan itu) membuat masyarakat menginginkan Partai Demokrat kembali berada dalam pemerintahan," jelasnya.

Demokrat, kata Kamhar, mengapresiasi dan senantiasa menjadikan hasil survei sebagai variabel penting dalam mengevaluasi dan merumuskan kebijakan, program serta kerja-kerja politik.

"Kami bersyukur hasil survei dari berbagai lembaga survei Partai Demokrat selalu berada dalam 5 besar bahkan ada yang hasilnya Partai Demokrat pada posisi 3 besar yang elektabilitasnya double digit," ucapnya.

Baca juga: Survei Charta Politika: Elektabilitas Nasdem Kalah dari Demokrat dan PKS

Lebih lanjut, Kamhar mengungkapkan faktor ketiga naiknya elektabilitas Demokrat yaitu karena kerja keras Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam memimpin.

"Efektifitas kepemimpinan Mas Ketum AHY dalam mengatasi berbagai gangguan termasuk dari KSP Moeldoko yang bisa diatasi secara tuntas," kata dia.

"Ini sekaligus membantah tuduhan dari banyak pihak bahwa AHY masih hijau," tambahnya.

Dia menjelaskan, saat kudeta menyerang Demokrat, banyak pihak yang menganggap AHY akan tumbang sebagai Ketum.

Namun, sebaliknya masalah itu dinilai dapat diatasi dengan tuntas.

Kamhar melanjutkan dengan membeberkan kemampuan AHY memimpin Demokrat.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com