Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Diuntungkan dengan Kekecewaan Masyarakat terhadap Pemerintahan Jokowi

Kompas.com - 30/11/2022, 15:40 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menyambut positif hasil survei terkini Charta Politika yang menunjukkan elektabilitasnya masuk lima besar partai politik.

Adapun dalam survei tersebut, Demokrat berhasil masuk lima besar dan menggeser posisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai, ada sejumlah faktor yang membuat partainya berhasil masuk lima besar.

"Pertama konsistensi Partai Demokrat sebagai oposisi yang terus menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Partai Demokrat berkoalisi dengan rakyat. Serta kerja-kerja nyata segenap kader dalam membantu meringankan beban rakyat," kata Kamhar kepada Kompas.com, Rabu (30/11/2022).

Kedua, faktor retrospektif dinilai menjadi faktor Demokrat meningkat elektabilitasnya.

Baca juga: Survei Charta Politika: Elektabilitas PDI-P Teratas, Demokrat Masuk Lima Besar

Kamhar berpandangan, faktor ini tak terlepas dari banyaknya persoalan di berbagai sektor negara yang berimbas pada tingginya tingkat ketidakpuasan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"(Keadaan itu) membuat masyarakat menginginkan Partai Demokrat kembali berada dalam pemerintahan," jelasnya.

Demokrat, kata Kamhar, mengapresiasi dan senantiasa menjadikan hasil survei sebagai variabel penting dalam mengevaluasi dan merumuskan kebijakan, program serta kerja-kerja politik.

"Kami bersyukur hasil survei dari berbagai lembaga survei Partai Demokrat selalu berada dalam 5 besar bahkan ada yang hasilnya Partai Demokrat pada posisi 3 besar yang elektabilitasnya double digit," ucapnya.

Baca juga: Survei Charta Politika: Elektabilitas Nasdem Kalah dari Demokrat dan PKS

Lebih lanjut, Kamhar mengungkapkan faktor ketiga naiknya elektabilitas Demokrat yaitu karena kerja keras Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam memimpin.

"Efektifitas kepemimpinan Mas Ketum AHY dalam mengatasi berbagai gangguan termasuk dari KSP Moeldoko yang bisa diatasi secara tuntas," kata dia.

"Ini sekaligus membantah tuduhan dari banyak pihak bahwa AHY masih hijau," tambahnya.

Dia menjelaskan, saat kudeta menyerang Demokrat, banyak pihak yang menganggap AHY akan tumbang sebagai Ketum.

Namun, sebaliknya masalah itu dinilai dapat diatasi dengan tuntas.

Kamhar melanjutkan dengan membeberkan kemampuan AHY memimpin Demokrat.

"Mas Ketum AHY mengorkestrasi berbagai potensi dan sumberdaya politik Partai Demokrat setelah menyerap aspirasi rakyat dari berbagai lapisan dan dari berbagai daerah yang dimanifestasikan sebagai Perubahan dan Perbaikan. Ini sejalan dengan aspirasi sebagian besar rakyat," tutur dia.

Atas hasil tersebut, Kamhar mengaku bahwa partainya optimistis akan terjadinya tren peningkatan elektabilitas.

Dia juga berharap, Demokrat akan kembali masuk jajaran partai papan atas pada Pemilu 2024.

Sebelumnya diberitakan, Demokrat berhasil masuk lima besar dan menggeser posisi PKS dalam survei Charta Politika.

Tingkat elektoral partai bintang mercy itu naik 0,7 persen dari survei sebelumnya dan kini menjadi 7,3 persen.

Di urutan enam dan seterusnya ada PKS (6,9 persen), Partai Nasdem (6,0 persen), Partai Amanat Nasional atau PAN (4,0 persen), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Adapun survei Charta Politika ini dilaksanakan pada 4-12 November 2022. Survei menggunakan metode wawancara tatap muka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com