Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Militer Nilai KPK Perlu Izin Panglima TNI untuk Hadirkan Eks KSAU dalam Sidang Kasus Heli AW-101

Kompas.com - 30/11/2022, 13:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang perlu mendapatkan izin Panglima TNI untuk memanggil eks Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (Purn) Agus Supriatna.

Sebagai informasi, Agus telah 2 kali mangkir dari pemanggilan KPK sebagai saksi pada sidang dugaan korupsi pembelian helikopter angkut AgustaWestland (AW)-101.

Dalam dakwaan, jaksa menduga bahwa proyek helikopter ini dikorupsi saat Agus masih menjabat sebagai KSAU.

Baca juga: Minta KPK Taati UU Peradilan Militer, Eks KSAU: Orang Hukum Harusnya Ngerti...

"Karena terjadi ketika Pak Agus masih dinas aktif. Artinya, itu kaitannya dengan adanya kerahasiaan dan lain sebagainya sebagai KSAU waktu itu, sehingga butuh (surat izin). Biasanya ada izin panglima untuk yang seperti itu," jelas Fahmi ketika dihubungi pada Rabu (30/11/2022).

"Karena dia dalam konteks jabatannya sebagai KSAU," tegasnya.

Fahmi menilai bahwa status Agus saat ini sebagai purnawirawan tak menghilangkan konteks bahwa kasus ini terjadi ketika ia masih berstatus TNI aktif.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pemanggilan bisa disebut sah apabila suratnya disampaikan kepada terdakwa atau saksi melalui atasan yang berhak menghukum atau atasan langsungnya.

Atasan itu selanjutnya wajib memerintahkan terdakwa atau saksi prajurit untuk menghadap di sidang.

Baca juga: Pengacara Tegaskan Eks KSAU Agus Supriatna Tak Terima Uang Korupsi Helikopter AW-101

Fahmi tak menampik bahwa ketentuan dalam UU Peradilan Militer memang menyisakan celah impunitas dan menyebutnya sebagai salah satu agenda reformasi TNI yang belum terlaksana.

KPK, katanya, mau tak mau harus meminta izin Panglima TNI supaya Agus mau hadir sebagai saksi dalam persidangan.

"Karena kalau nggak gitu, buntu dia (KPK). Tanpa izin panglima, kalau tetep ngotot, (KPK) bisa menghadirkan nggak?" ucap Fahmi.

"Kalau nggak bisa menghadirkan, kan mending minta izin panglima," pungkasnya.

Alasan tak hadir dalam sidang

Agus Supriatna menilai pemanggilan yang dilakukan oleh Jaksa KPK tidak benar. Agus sudah dua kali dipanggil tapi tidak datang.

Sebagaimana diketahui, pengadaan helikopter itu dilakukan di lingkungan TNI AU pada 2015-2017. Perkara ini menjerat terdakwa PT Direktur Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh sebagai terdakwa tunggal.

Baca juga: Jaksa KPK Minta Bantuan Jenderal Andika Perkasa untuk Panggil Eks KSAU Agus Supriatna

 

“Iya kan enggak benar itu, itu saja, iya kan? Segala sesuatu itu harusnya benar lah,” kata Agus saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Selasa (29/11/2022). 

Agus mengatakan, segala sesuatu, termasuk pemanggilan seorang saksi memiliki aturan.

Hal ini, menurutnya, juga berlaku di lingkungan prajurit TNI.

Ia kemudian menyebut keberadaan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Baca juga: KPK Sudah Minta Bantuan TNI AU, tetapi Eks KSAU Agus Supriatna Tak Juga Bersaksi

Ia mengingatkan produk hukum yang sudah lebih dulu terbit dari pendirian KPK itu dihargai.

“Undang-undang Peradilan Militer itu sudah lebih dulu dari 1997 sudah keluar. 1997 coba, undang-undangnya. Masa undang-undang yang lebih dulu enggak dihargai,” kata dia.

“Segala sesuatu itu baca, tanya dulu ada enggak aturannya di TNI, ada enggak kan gitu. TNI ada aturan sendiri, apa-apa pakai aturan sendiri,” ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Romo Magnis: Bharada E Orang Kecil, Tak Bisa Bantah Perintah Sambo

Romo Magnis: Bharada E Orang Kecil, Tak Bisa Bantah Perintah Sambo

Nasional
Soal Rencana Revisi UU Desa, Pimpinan Komisi II: Jangan Terjebak Topik Kecil dan Berdebat di Situ

Soal Rencana Revisi UU Desa, Pimpinan Komisi II: Jangan Terjebak Topik Kecil dan Berdebat di Situ

Nasional
Panglima TNI Tak Masalah Rapat dengan Komisi I Tanpa KSAD Dudung

Panglima TNI Tak Masalah Rapat dengan Komisi I Tanpa KSAD Dudung

Nasional
ICJR Tegaskan Bharada E Berhak Atas Keringanan Hukuman Sesuai UU

ICJR Tegaskan Bharada E Berhak Atas Keringanan Hukuman Sesuai UU

Nasional
Orangtua Bharada E Akan Hadiri Sidang Vonis Anaknya pada 15 Februari

Orangtua Bharada E Akan Hadiri Sidang Vonis Anaknya pada 15 Februari

Nasional
Anggota Komisi VII Pertanyakan Tata Cara Penetapan HGBT dalam Permen ESDM

Anggota Komisi VII Pertanyakan Tata Cara Penetapan HGBT dalam Permen ESDM

Nasional
Ketua Banggar DPR Sebut Calon Gubernur BI Harus Punya Chemistry dengan Pemerintah

Ketua Banggar DPR Sebut Calon Gubernur BI Harus Punya Chemistry dengan Pemerintah

Nasional
Orangtua Bharada E Berharap Anaknya Divonis Seringan-ringannya

Orangtua Bharada E Berharap Anaknya Divonis Seringan-ringannya

Nasional
Anggota Komisi III Cium Ketidakadilan pada Kasus Mahasiswa UI yang Tewas Jadi Tersangka

Anggota Komisi III Cium Ketidakadilan pada Kasus Mahasiswa UI yang Tewas Jadi Tersangka

Nasional
Soal Teguran Komisi I DPR, Panglima TNI Akan Sampaikan ke Dudung

Soal Teguran Komisi I DPR, Panglima TNI Akan Sampaikan ke Dudung

Nasional
Isak Tangis Fans Saat Beri Dukungan ke Orangtua Bharada E Warnai Ruang Sidang Usai Duplik Dibacakan

Isak Tangis Fans Saat Beri Dukungan ke Orangtua Bharada E Warnai Ruang Sidang Usai Duplik Dibacakan

Nasional
PDI-P Klaim Banyak Anak Muda Ingin Gabung: Kami Bukan Partai Orang 'Tuwek'

PDI-P Klaim Banyak Anak Muda Ingin Gabung: Kami Bukan Partai Orang "Tuwek"

Nasional
3 Kelompok Relawan Anies Bentuk Sekber, Ini Alasan Pilih Nama KIB

3 Kelompok Relawan Anies Bentuk Sekber, Ini Alasan Pilih Nama KIB

Nasional
Tak Ada 'Reshuffle' Rabu Pon, Pengamat Nilai Jokowi Ambil Jalan Kesejukan

Tak Ada "Reshuffle" Rabu Pon, Pengamat Nilai Jokowi Ambil Jalan Kesejukan

Nasional
Richard Eliezer Bakal Divonis pada 15 Februari

Richard Eliezer Bakal Divonis pada 15 Februari

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.