Kamu Tanya? Kenapa Bertanya-tanya soal Koalisi yang Tidak Jelas?

BELUM usai demam ucapan “cepmek”, kini giliran virus kamu nanya yang popüler dengen kalimat “kamu nanya, kamu bertanya-tanya?”mulai cepat mewabah.

Demam “kamu nanya” kini tengah jadi pembicaraan di pergaulan anak muda dan menjadi bahan becandaan sebagian besar orang.

Istilah itu sama dengan istilah cepmek alias cepak mekar yang dipopulerkan Alif, tokoh yang bermirip Dilan. Dilan adalah tokoh sentral dalam film layar lebar Dilan 1990.

Bagi yang belum terbiasa dengan ucapan “cepmek” adalah akronim dari cepak mekar, yakni gaya rambut model cepak tetapi punya jambul yang mekar di bagian depan kepala.

Kali pertama muncul, Alif menjadi sontak terkenal lewat akun TikToknya sebagai orang yang menirukan Dilan.

Dari mulai gaya bicara hingga jaket yang dikenakannya persis dengan Dilan, tokoh yang diperankan Iqbal Ramadhan itu.

Pernyataan “kamu tanya, kenapa bertanya-tanya” kali ini saya kaitkan dengan “nasib” koalisi sejumlah partai yang sering ditanyakan sejumlah wartawan kepada saya akhir-akhir ini.

Terbaru adalah ancaman dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berhasrat keluar dari kesepakatan politik dengan Gerindra, jika Prabowo Subianto berencana menggandeng Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Belum lagi nasib Anies Baswedan, calon presiden yang diusung Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang semula akan mendeklarasikan pasangannya saat bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November juga molor ke waktu yang belum bisa dipastikan.

Konon, dua partai anggota koalisi lainnya selain Nasdem – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat - yang mengaku berkoalisi bertajuk “perubahan” itu belum sepakat soal nama yang akan mendampingi Anies di pelaminan Pilpres 2024.

Menarik bahkan lucu sebetulnya alasan demi alasan batalnya “kesepakatan” koalisi yang dikemukan oleh elite-elite partai yang merajuk ingin jabatan wakil presiden walau sebetulnya masih tahap bakal calon wakil presiden.

Belum jadi Wapres, hebohnya setengah mati untuk urusan bakal calon Wapres.

Pernyataan-pernyataan yang kerap dilontarkan elite-elite partai jika koalisi menemui jalan buntu lebih mirip dengan “rengekkan” bocah yang permintaannya untuk beli permen dan balon ditampik oleh orangtuanya.

Kami ingin memperjuangkan kepentingan rakyat agar ke depannya bisa memiliki pemimpin muda yang berjiwa pembaruan.

Keadaan sekarang ini sedang tidak baik-baik makanya saya harus diberi jalan untuk menjadi pemimpin di republik ini.

Demi kemaslahatan umat, maka arah kepemimpinan nasional harus lebih memberi ruang bagi munculnya tokoh yang teruji. Jangan sia-siakan suara umat karena tantangan ke depan begitu berat.

Demikianlah sekian celoteh dari para “pembajak” suara rakyat menjelaskan alasan mereka perlu “diperhitungkan” dan tidak mau dianggap remeh dalam koalisi.

Kamu tanya soal nasib koalisi?

Saat saya menghabiskan hidup di beberapa daerah dalam empat bulan terakhir, yakni di Kendari (Sulawesi Tenggara), Kotabaru (Kalimantan Selatan), Sanggau (Kalimantan Barat), Surabaya (Jawa Timur), dan Depok (Jawa Barat) untuk menulis tiga buah buku, warga hanya menyaksikan deklarasi Capres dan koalisi partai-partai hanyalah sebatas seremonial belaka.

Rakyat hanyalah menjadi penonton karena selama ini sudah “terbiasa” menjadi obyek kampanye.

Di warung-warung kopi yang saya datangi, celoteh warga soal Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, atau AHY, hanyalah sekadar “urusan Jakarta”. Bukan urusan mereka.

Tataran pemikiran rakyat kecil hanyalah bagaimana mereka besok bisa kerja, bisa makan, dan pertalite serta solar mudah didapat. Kelangkaan pertalite dan solar bukan cerita baru di Kendari.

Demikian juga ancaman dari pembusuran iseng yang dilakukan remaja tanggung dan pengangguran sudah galib terjadi di ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara itu. Rakyat butuh rasa aman dari kriminalitas.

Koalisi yang disebut orang daerah sebagai “urusan Jakarta” harus diakui memang sarat dengan negosiasi dan transaksi kekuasaan yang melibatkan elite-elite partai.

Mirip sebangsa vampir, mereka ini sangat haus kekuasaan. Urusan siapa menjadi capres dan siapa yang pantas menjadi cawapres begitu membetot nafsu kuasa mereka.

Mereka semua mengaku pantas menjadi capres tetapi begitu peluang mereka semakin meredup, giliran berikutnya semua serempak kompak mendapuk dirinya sendiri cocok dan masuk kriteria sebagai cawapres idaman. Harga diri mereka begitu tinggi untuk urusan jabatan.

Rakyat membutuhkan koalisi yang memecahkan urusan rakyat, bukan yang menyatukan kepentingan elite partai.

Ibu mertua saya yang sudah berusia lanjut 85 tahun dan masih suka menonton siaran televisi, sementara kami anak cucunya lebih menyenangi tontonan Netflix dan Youtube, akhirnya mengaku bosan melihat isi tayangan berita stasiun televisi.

Satu televisi yang dulu memuja Jokowi, kini begitu mengelu-elukan sosok baru yang dikesankan menjadi penyelemat masa depan.

Sementara televisi yang lain, masih kerap menampilkan lagak politisi yang kemaruk kekuasaan. Tidak ada tuntunan dalam setiap tontonan. Semuanya membingungkan.

Koalisi yang dibangun untuk kepentingan kekuasaan sesaat begitu saya yakini hanya akan seumur tanaman jagung yang diserang sapi kelaparan.

Koalisi harusnya dibangun karena adanya persamaan pemahaman akan masa depan bangsa, menyemai kepemimpinan yang berhasil membangkitkan kemajuan daerah sebagai bukti hasil kepemimpinan.

Menjadi pemimpin nasional apalagi merasa pantas menjadi presiden dan kini “turun kelas” siap dicawapreskan harusnya teruji dulu dalam konteks kepemimpinan lokal.

Koalisi adalah penyemaian calon pemimpin nasional. Bukan wadah pengkarbitan menjadi cawapres, apalagi capres.

Saya jadi teringat dengan kisah Nasruddin Hoja yang berdebat sengit dengan anggota Dewan saat menyaksikan aksi demonstrasi buruh menentang undang-undang yang mengebiri hak-hak buruh.

Aksi unjuk rasa yang telah berlangsung berhari-hari itu dikecam anggota Dewan sebagai wujud tidak dipatuhinya hukum dan etika oleh para pengujuk rasa sehingga kehidupan menjadi tidak nyaman dan tenang.

Sebaliknya, Nasruddin Hoja membantah omongan politisi klimis itu dengan menukas hukum itu harus dibuat dan sesuai bagi kepentingan rakyat. Bukan rakyat yang harus mematuhi hukum.

Tidak kalah garang, segarang jika disorot kamera televisi seperti elite partai kita sekarang, politisi itu menampik pernyataan Hoja.

Katanya, setiap produk hukum yang dibuat parlemen dan pemerintah pasti diprotes oleh rakyat karena tidak puas.

Mendengar kalimat yang terucap dari mulut anggota Dewan yang terhormat itu, Nasruddin Hoja menyindir jika anggota parlemen tersebut belum bertugas dengan baik, padahal sebagai anggota DPR sudah digaji besar, punya tunjangan maksimal bahkan menuntut rumah dinasnya pun diberi gorden yang berharga mahal pula.

Politikus yang dikritik Hoja tentu tidak terima dengan tudingan miring itu. Dirinya mengaku tetap memimpin rapat di saat mitra kerjanya memilih “bersembunyi” di bawah meja saat gempa melanda, bahkan dia malah memilih tertawa dengan argumen Hoja.

Hoja pun diminta memilih apakah akan memilih kekayaan atau kebijaksanaan jika hanya ada dua pilihan.

Hoja dengan cepat menjawab akan pilih kekayaan. Tentu saja pilihan “matre” dari Hoja gantian dicibir sang anggota Dewan. Hoja dibilangnya bukan orang bijak karena lebih memilih kekayaan.

Sebaliknya Hoja juga iseng interupsi kepada anggota parlemen, dengan bertanya apakah yang akan dipilih anggota Dewan jika disuruh memilih antara kekayaan dan kebijaksanaan.

Dengan tenang dan berwibawa, sang anggota parlemen bertitah bahwa dirinya akan memilih kebijaksanaan.

Nasruddin Hoja sontak terpingkal-pingkal mendengar jawaban tegas dari anggota parlemen itu. Menurut Hoja, orang itu tentu akan memilih sesuatu yang belum dimilikinya di saat dirinya diminta untuk memilih satu di antara dua pilihan.

Nasruddin Hoja atau Nasiruddin Mahmud al-Hoyi yang hidup di masa Kesultanan Dinasti Seljuk Rum di Turki sekarang sekitar abab ke-13, memang dikenal sebagai pemimpin organisasi ahli atau Ahi Evran.

Hoja yang dimakamkan di Aksehir, Konya, Turki tentu memilih kekayaan karena dirinya sudah melekat dengan kebijaksanaan.

Sementara anggota Dewan akan memilih kebijksanaan karena soal kekayaan memang sudah didapat berlimpah ketika menjadi anggota Dewan.

Kamu bertanya-tanya soal koalisi?

Kembali kepada nasib koalisi, seperti adagium asal lambat yang penting rukun hingga pengumuman resmi pencapresan sepertinya ada benarnya.

Koalisi prematur yang dibentuk hanya memanfaatkan momentum kelarnya masa jabatan seorang kepala daerah sembari berharap menangguk efek “coat tail” atau efek ekor jas dan tuah elektabilitas belaka ternyata rentan dengan “goncangan” di dalam tubuh internal koalisi.

Saya kembali teringat dengan “Megawati Soekarnoputeri Ways” yang begitu sabar dan memilih “jalan sunyi” dalam menetapkan calon presiden yang akan diusung partainya.

Dia menguji kesabaran progresif kader-kadernya, dia menempa ketabahan anak didiknya untuk tetap setia memilih jalan kerakyatan.

Dia memilih calon lain yang bukan kerabatnya untuk maju menjadi capres dan tidak memaksakan apalagi “mengkarbit” anak biologisnya untuk dipuja-puja maju di pentas politik nasional.

Dia tahun kapan akan menaikkan dan paham kapan akan menariknya untuk belajar kehidupan lagi di samudera luas pengabdian untuk rakyat.

Sementara ada “pemilik” partai yang berbusa-busa memuji capresnya setinggi langit, tetapi dengan mudah melupakan omongannya terdahulu yang mendorong maju pemimpin rakyat yang mengedepankan kebhinekaan yang tunggal ika tanpa derajat segregasi, rakyat kembali bertanya-tanya.

Saatnya rakyat mulai bertanya-tanya, kenapa yang bapaknya pernah menjadi presiden harus pula memaksakan anaknya ditakdirkan menjadi presiden dan sekarang pun mau menjadi bakal cawapres?

Jika kamu tanya, maka kita pun bertanya-tanya mau dibawa kemana koalisi ini sejatinya?

“Ingat, Anda tidak dapat menaiki tangga kesuksesan dengan ke dua tangan di saku Anda.” – Arnold Schwarzenegger