Mendagri: Pembawaan Uang Tunai Lintas Negara Bisa Jadi Modus Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Kompas.com - 24/11/2022, 09:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain lintas batas negara (cross border cash courier) baik ke dalam maupun keluar Indonesia bisa menjadi salah satu modus pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Segala aktivitas yang menggunakan uang tunai, baik pembawaan maupun pembayaran, kerap dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menghindari deteksi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan aparat penegak hukum.

"Berbagai upaya telah dilakukan pelaku kejahatan untuk menyembunyikan dan menyamarkan hasil tindak pidana sehingga hasil tindak pidana tersebut seolah-olah bersumber dari hasil yang sah," kata Tito dalam acara Diseminasi Kebijakan dan Regulasi Pembawaan Uang Tunai dan Instrumen Pembayaran Lintas Batas yang digelar PPATK, Rabu (23/11/2022).

Baca juga: PPATK Ungkap Adanya Uang Tunai Triliunan Rupiah Masuk Indonesia Tanpa Tercatat

Berdasarkan catatan PPATK, terjadi peningkatan jumlah laporan pembawaan uang tunai. Selama Januari-September 2022, PPATK menerima 1.813 laporan.

Angka itu berasal dari 9 lokasi pelaporan di perbatasan wilayah pabean Indonesia, mayoritas di Batam dan Bandara Soekarno Hatta.

Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya tindak kejahatan, pemerintah memberikan wewenang ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk melakukan pengawasan.

Selain itu, sejak tahun 2022 telah dibentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Komite TPPU yang anggotanya mencakup lintas kementerian dan lembaga.

"Saya berharap kepada seluruh anggota Komite TPPU untuk terus melakukan penguatan dan optimalisasi rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melalui kebijakan-kebijakan strategis," ujar Tito.

Menurut Tito, Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dalam mengawasi potensi kejahatan aktivitas cross border cash courier, salah satunya wilayah negara yang sangat luas dan terdiri dari puluhan ribu pulau.

Dengan kondisi geografi demikian, Indonesia memiliki banyak sekali bandara dan pelabuhan. Pintu-pintu masuk ke RI juga terbuka di jalur darat melalui pos lintas batas negara (PLBN).

Namun, di luar itu, ada banyak sekali jalur-jalur tikus yang sebenarnya ilegal untuk dilalui keluar masuk perbatasan.

"Ini tantangan juga bagi kita, tidak semua titik itu bisa kita amankan," kata Tito.

Baca juga: PPATK: Banyak WNI Tukar Uang Tunai sampai Sekoper di Mal Singapura, tapi Tak Tercatat

Mantan Kapolri itu menambahkan, pembawaan uang atau money flow ke dalam maupun luar Indonesia tidak hanya dilakukan oleh bad guy atau pelaku kejahatan, baik yang modusnya pencucian uang maupun pendanaan terorisme.

Oleh karenanya, dibutuhkan kerja sama pihak-pihak terkait untuk melakukan pengawasan dan mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan.

"Sinergisitas dan kolaborasi dalam pengawasan pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain lintas batas wilayah pabean Indonesia diharapkan akan lebih efektif dan mencapai tujuan yang lebih baik," kata eks Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantu Korban Gempa Cianjur, Guru PAI Beri Bantuan Rp 46 Juta

Bantu Korban Gempa Cianjur, Guru PAI Beri Bantuan Rp 46 Juta

Nasional
Kasus Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Wanita: Moeldoko Sebut Tak Ada Toleransi, Tersangka Ditahan

Kasus Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Wanita: Moeldoko Sebut Tak Ada Toleransi, Tersangka Ditahan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Komentar Moeldoko soal Kasus Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Kostrad | Mayor Paspampres Ditahan di Pomdam Jaya

[POPULER NASIONAL] Komentar Moeldoko soal Kasus Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Kostrad | Mayor Paspampres Ditahan di Pomdam Jaya

Nasional
Sidang Bharada E, Jaksa Hadirkan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf Jadi Saksi

Sidang Bharada E, Jaksa Hadirkan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf Jadi Saksi

Nasional
Relawan Jokowi Sodorkan Nama Capres, Immanuel Ebenezer: Ini Relawan atau Calo Ya?

Relawan Jokowi Sodorkan Nama Capres, Immanuel Ebenezer: Ini Relawan atau Calo Ya?

Nasional
Pengamat Nilai DPR Buru-buru Sahkan RKUHP demi Cegah Penolakan, Termasuk Demo

Pengamat Nilai DPR Buru-buru Sahkan RKUHP demi Cegah Penolakan, Termasuk Demo

Nasional
Pancasila sebagai Identitas Nasional

Pancasila sebagai Identitas Nasional

Nasional
UPDATE 4 Desember 2022: Kasus Covid-19 Bertambah 2.548, Jakarta Sumbang 1.056

UPDATE 4 Desember 2022: Kasus Covid-19 Bertambah 2.548, Jakarta Sumbang 1.056

Nasional
Cak Imin Kenang Doktrin Sang Ayah, agar Selalu Peduli pada Sesama

Cak Imin Kenang Doktrin Sang Ayah, agar Selalu Peduli pada Sesama

Nasional
Kepulauan Widi Dikabarkan Dilelang, Pemerintah Akan Evaluasi Izin PT LII

Kepulauan Widi Dikabarkan Dilelang, Pemerintah Akan Evaluasi Izin PT LII

Nasional
Kritik Pasal Penghinaan Pemerintah di RKUHP, Pakar: Akan Buat Nyaman Presiden dan Semua Lembaga Negara

Kritik Pasal Penghinaan Pemerintah di RKUHP, Pakar: Akan Buat Nyaman Presiden dan Semua Lembaga Negara

Nasional
Gunung Semeru Erupsi, Megawati Instruksikan Kader PDI-P Tanggap Darurat Bencana dan Bantu Korban Terdampak

Gunung Semeru Erupsi, Megawati Instruksikan Kader PDI-P Tanggap Darurat Bencana dan Bantu Korban Terdampak

Nasional
RKUHP Segera Disahkan, Pakar Hukum Tata Negara: Banyak yang Masih Kacau

RKUHP Segera Disahkan, Pakar Hukum Tata Negara: Banyak yang Masih Kacau

Nasional
Dukung Anies Capres, Laskar AMAN Bakal Awasi dan Tolak Kampanye Hitam di Pilpres 2024

Dukung Anies Capres, Laskar AMAN Bakal Awasi dan Tolak Kampanye Hitam di Pilpres 2024

Nasional
PKB Klaim Tak Tahu Siapa yang Minta Cak Imin Mundur dari Capres 2024

PKB Klaim Tak Tahu Siapa yang Minta Cak Imin Mundur dari Capres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.