Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri: Pembawaan Uang Tunai Lintas Negara Bisa Jadi Modus Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Kompas.com - 24/11/2022, 09:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain lintas batas negara (cross border cash courier) baik ke dalam maupun keluar Indonesia bisa menjadi salah satu modus pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Segala aktivitas yang menggunakan uang tunai, baik pembawaan maupun pembayaran, kerap dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menghindari deteksi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan aparat penegak hukum.

"Berbagai upaya telah dilakukan pelaku kejahatan untuk menyembunyikan dan menyamarkan hasil tindak pidana sehingga hasil tindak pidana tersebut seolah-olah bersumber dari hasil yang sah," kata Tito dalam acara Diseminasi Kebijakan dan Regulasi Pembawaan Uang Tunai dan Instrumen Pembayaran Lintas Batas yang digelar PPATK, Rabu (23/11/2022).

Baca juga: PPATK Ungkap Adanya Uang Tunai Triliunan Rupiah Masuk Indonesia Tanpa Tercatat

Berdasarkan catatan PPATK, terjadi peningkatan jumlah laporan pembawaan uang tunai. Selama Januari-September 2022, PPATK menerima 1.813 laporan.

Angka itu berasal dari 9 lokasi pelaporan di perbatasan wilayah pabean Indonesia, mayoritas di Batam dan Bandara Soekarno Hatta.

Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya tindak kejahatan, pemerintah memberikan wewenang ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk melakukan pengawasan.

Selain itu, sejak tahun 2022 telah dibentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Komite TPPU yang anggotanya mencakup lintas kementerian dan lembaga.

"Saya berharap kepada seluruh anggota Komite TPPU untuk terus melakukan penguatan dan optimalisasi rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melalui kebijakan-kebijakan strategis," ujar Tito.

Menurut Tito, Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dalam mengawasi potensi kejahatan aktivitas cross border cash courier, salah satunya wilayah negara yang sangat luas dan terdiri dari puluhan ribu pulau.

Dengan kondisi geografi demikian, Indonesia memiliki banyak sekali bandara dan pelabuhan. Pintu-pintu masuk ke RI juga terbuka di jalur darat melalui pos lintas batas negara (PLBN).

Namun, di luar itu, ada banyak sekali jalur-jalur tikus yang sebenarnya ilegal untuk dilalui keluar masuk perbatasan.

"Ini tantangan juga bagi kita, tidak semua titik itu bisa kita amankan," kata Tito.

Baca juga: PPATK: Banyak WNI Tukar Uang Tunai sampai Sekoper di Mal Singapura, tapi Tak Tercatat

Mantan Kapolri itu menambahkan, pembawaan uang atau money flow ke dalam maupun luar Indonesia tidak hanya dilakukan oleh bad guy atau pelaku kejahatan, baik yang modusnya pencucian uang maupun pendanaan terorisme.

Oleh karenanya, dibutuhkan kerja sama pihak-pihak terkait untuk melakukan pengawasan dan mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan.

"Sinergisitas dan kolaborasi dalam pengawasan pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain lintas batas wilayah pabean Indonesia diharapkan akan lebih efektif dan mencapai tujuan yang lebih baik," kata eks Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
NASIONAL
Apa itu PPATK?
Apa itu PPATK?
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sesal Arif Rachman Arifin Turuti Perintah Sambo: Saya Sangat Tertekan dan Terancam...

Sesal Arif Rachman Arifin Turuti Perintah Sambo: Saya Sangat Tertekan dan Terancam...

Nasional
Jokowi Terima Menteri Luar Negeri Negara-negara ASEAN

Jokowi Terima Menteri Luar Negeri Negara-negara ASEAN

Nasional
Pleidoi Baiquni Wibowo: Saya Tugas di Divisi Propam Bukan karena Ferdy Sambo

Pleidoi Baiquni Wibowo: Saya Tugas di Divisi Propam Bukan karena Ferdy Sambo

Nasional
Ditargetkan Rampung pada 2023, Smelter Manyar Freeport Jadi yang Terbesar di Dunia

Ditargetkan Rampung pada 2023, Smelter Manyar Freeport Jadi yang Terbesar di Dunia

Nasional
Cak Imin Usul Gubernur Dihapus, Pakar: Kalau Jadi Pejabat, Baca Konstitusi

Cak Imin Usul Gubernur Dihapus, Pakar: Kalau Jadi Pejabat, Baca Konstitusi

Nasional
Usul Cak Imin Hapus Jabatan Gubernur Dinilai Cuma Memancing Keriuhan

Usul Cak Imin Hapus Jabatan Gubernur Dinilai Cuma Memancing Keriuhan

Nasional
Mewaspadai Isu Bahaya di Tahun Politik

Mewaspadai Isu Bahaya di Tahun Politik

Nasional
Pakar soal Usul Gubernur Dihapus: Cak Imin Asal Mengusul dan Salah Kaprah

Pakar soal Usul Gubernur Dihapus: Cak Imin Asal Mengusul dan Salah Kaprah

Nasional
KPK Sebut Capaian Skor Indeks Persepsi Korupsi Tanggung Jawab Bersama

KPK Sebut Capaian Skor Indeks Persepsi Korupsi Tanggung Jawab Bersama

Nasional
KPK Lakukan Penyidikan Kasus Pengadaan Benih Bawang di NTT, Sudah Tetapkan Tersangka

KPK Lakukan Penyidikan Kasus Pengadaan Benih Bawang di NTT, Sudah Tetapkan Tersangka

Nasional
Jokowi: Kabupaten hingga Pusat Harus Sama-sama Kendalikan Inflasi

Jokowi: Kabupaten hingga Pusat Harus Sama-sama Kendalikan Inflasi

Nasional
Fakta Kraken: Ditemukan di Tangsel, Ada 3 Kasus di Indonesia, Semua Gejala Ringan

Fakta Kraken: Ditemukan di Tangsel, Ada 3 Kasus di Indonesia, Semua Gejala Ringan

Nasional
Deklarasi Capres Mulai Ramai, PDI-P: Apa Sudah Pasti Diajukan ke KPU?

Deklarasi Capres Mulai Ramai, PDI-P: Apa Sudah Pasti Diajukan ke KPU?

Nasional
PDI-P: Kami Tak Yakin yang Dideklarasikan Nasdem Mau Melanjutkan Jokowi

PDI-P: Kami Tak Yakin yang Dideklarasikan Nasdem Mau Melanjutkan Jokowi

Nasional
KPK Akan Dalami Keterangan Saksi Soal Dugaan Eks Ketua PBNU Titip 24 Nama Calon Maba

KPK Akan Dalami Keterangan Saksi Soal Dugaan Eks Ketua PBNU Titip 24 Nama Calon Maba

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.