Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Punya Cita-cita Bangun RI Jadi Poros Maritim, Jokowi Diprediksi Pilih KSAL Jadi Panglima TNI

Kompas.com - 23/11/2022, 12:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menduga, Presiden Joko Widodo bakal mengusulkan KSAL Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI untuk menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang segera memasuki masa pensiun.

Salah satu sebabnya, karena Jokowi sejak lama ingin Indonesia jadi poros maritim dunia. Sosok KSAL pun dinilai mampu membantu presiden mewujudkan cita-cita itu.

"Presiden punya cita-cita membangun poros maritim. Dan jika mencermati dinamika lingkungan strategis, di masa depan kita jelas punya banyak menghadapi tantangan dan ancaman di perairan yang membutuhkan visi kuat dan kesiapan," kata Fahmi kepada Kompas.com, Selasa (22/11/2022).

Baca juga: Menanti Sosok Calon Panglima TNI Pilihan Presiden Jokowi

Selain itu, kata Fahmi, selama masa pemerintahan Jokowi, TNI AL belum mendapat giliran menempati jabatan panglima. Sejak Jokowi memimpin pemerintahan tahun 2014, ada dua Panglima dari Angkatan Darat dan satu dari Angkatan Udara.

Meski tak ada ketentuan normatif yang mengharuskan pergiliran di antara ketiga matra dilakukan secara urut kacang dalam pergantian panglima, namun, Fahmi bilang, bukan berarti itu tidak penting untuk dipertimbangkan.

"Boleh dong kita berharap, jangan sampai ada yang merasa dianaktirikan atau berkurang kebanggaannya hingga berpotensi menimbulkan kekecewaan terpendam di bawah permukaan yang kemudian berpotensi menghadirkan kerawanan bagi soliditas TNI, terlebih stabilitas nasional," ujarnya.

Sebenarnya, kata Fahmi, secara norma, semua kepala staf TNI yang kini menjabat, baik KSAL Laksamana Yudo Margono, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman, maupun KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo, punya peluang sama untuk menggenatikan Andika Perkasa.

Baca juga: Profil 3 Calon Panglima TNI Pengganti Andika Perkasa, Siapa Pilihan Jokowi?

Sebagaimana bunyi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI khususnya Pasal 13 Ayat (4), panglima akan dipilih dari kepala staf yang sedang menjabat atau mantan kepala staf yang masih dalam masa dinas keprajuritan.

Namun, presiden punya hak prerogatif mengusulkan nama calon panglima ke DPR. Ada banyak aspek dan kepentingan nasional yang bakal jadi pertimbangan kepala negara terkait ini.

Selanjutnya, presiden akan mengusulkan nama calon panglima ke DPR untuk mendapatkan persetujuan.

"Menurut saya, sepanjang belum pensiun, peluang jelas besar dan kuat untuk Laksamana Yudo Margono," kata Fahmi.

Kendati demikian, Fahmi mengatakan, siapa pun yang kelak diusulkan sebagai calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa, paling penting mampu menyatukan pasukan dan loyal menjalankan tugas.

"Ini soal kelayakan, kepatutan, dan kesetaraan peluang saja. Selama usulan nama belum keluar dari kantong presiden, siapa pun boleh punya ambisi dan publik boleh menebak-nebak," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, kursi calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa masih menjadi teka-teki. Andika bakal meninggalkan jabatannya karena pensiun bulan depan, tepatnya ketika memasuki usia 58 tahun pada 21 Desember 2022.

Baca juga: Mensesneg: Surpres Panglima TNI Dikirim ke DPR Hari ini

Sejumlah nama pun digadang-gadang sebagai calon penerus Andika. Mereka yakni KSAD Jenderal Dudung Abdurachman, KSAL Laksamana Yudo Margono, dan KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo.

Meski demikian, hingga kini Presiden Jokowi belum mengirimkan surat presiden (surpres) pergantian Panglima TNI ke DPR RI.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko kepada Kompas.id, Minggu (20/11/2022), mengatakan, surpres pergantian Panglima TNI pasti akan dikirim. Namun demikian, dia belum bisa memastikan waktunya.

Moeldoko juga memastikan tidak ada rencana perpanjangan masa jabatan Andika Perkasa.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indeks Korupsi Turun, Indonesia Mendekati Deretan Sepertiga Negara Korup Dunia

Indeks Korupsi Turun, Indonesia Mendekati Deretan Sepertiga Negara Korup Dunia

Nasional
3 Rekomendasi Buat Jokowi Soal Skor Indeks Korupsi RI yang Menurun

3 Rekomendasi Buat Jokowi Soal Skor Indeks Korupsi RI yang Menurun

Nasional
Pakar Sentil Cak Imin soal Usul Jabatan Gubernur Dihapus: Mungkin Enggak Baca Undang-undang

Pakar Sentil Cak Imin soal Usul Jabatan Gubernur Dihapus: Mungkin Enggak Baca Undang-undang

Nasional
Berkaca dari Kasus Wowon dkk, Kemen PPPA: Hati-hati, Jangan Mudah Diiming-imingi

Berkaca dari Kasus Wowon dkk, Kemen PPPA: Hati-hati, Jangan Mudah Diiming-imingi

Nasional
KPK Jebloskan Hakim Itong ke Lapas Surabaya

KPK Jebloskan Hakim Itong ke Lapas Surabaya

Nasional
Skor Indeks Persepsi Korupsi Merosot ke 34 Poin, ICW Sebut Indonesia Layak Dikategorikan Negara Korup

Skor Indeks Persepsi Korupsi Merosot ke 34 Poin, ICW Sebut Indonesia Layak Dikategorikan Negara Korup

Nasional
Komisi I DPR Selesai Gelar 'Fit and Proper Test' 13 Calon Dubes, Hasilnya Rahasia

Komisi I DPR Selesai Gelar "Fit and Proper Test" 13 Calon Dubes, Hasilnya Rahasia

Nasional
Temui Mahasiswa di Turkiye, Prabowo Minta Mereka Bangga Bawa Nama Indonesia

Temui Mahasiswa di Turkiye, Prabowo Minta Mereka Bangga Bawa Nama Indonesia

Nasional
Golkar Klaim Tak Bahas soal 'Reshuffle' dengan Surya Paloh

Golkar Klaim Tak Bahas soal "Reshuffle" dengan Surya Paloh

Nasional
Manuver Nasdem ke Golkar Dinilai untuk Jaga Hubungan dengan Istana

Manuver Nasdem ke Golkar Dinilai untuk Jaga Hubungan dengan Istana

Nasional
Surya Paloh Temui Ketum Golkar, Demokrat Sebut Itu Arti Keterbukaan Koalisi Perubahan

Surya Paloh Temui Ketum Golkar, Demokrat Sebut Itu Arti Keterbukaan Koalisi Perubahan

Nasional
KPK Sebut Benturan Kepentingan Pengusaha-Pejabat Jadi Faktor Tingginya Korupsi Politik

KPK Sebut Benturan Kepentingan Pengusaha-Pejabat Jadi Faktor Tingginya Korupsi Politik

Nasional
Jika Jabatan Gubernur Dihapus, Beban Pemerintah Pusat Dikhawatirkan Membengkak, Pengawasan Melemah

Jika Jabatan Gubernur Dihapus, Beban Pemerintah Pusat Dikhawatirkan Membengkak, Pengawasan Melemah

Nasional
Golkar: Tak Ada Pembahasan Pasangkan Airlangga-Anies dalam Pertemuan dengan Surya Paloh

Golkar: Tak Ada Pembahasan Pasangkan Airlangga-Anies dalam Pertemuan dengan Surya Paloh

Nasional
Korupsi Politik Tinggi Bakal Buat Investor Enggan Melirik Indonesia

Korupsi Politik Tinggi Bakal Buat Investor Enggan Melirik Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.