Buntut Panjang Permintaan PDI-P soal Negara Minta Maaf ke Soekarno, Gerindra Ikut Terseret

JAKARTA, KOMPAS.com - Keinginan PDI Perjuangan agar pemerintah meminta maaf ke Soekarno dan keluarga berbuntut panjang.

PDI-P sempat menuai kritik dari kalangan anggota DPR karena permintaan tersebut. Namun, situasi lantas berbalik, anggota DPR itu dikecam karena pernyataannya.

Perdebatan terkait ini pun kini masih menjadi persoalan yang belum diketahui ujungnya.

Minta maaf

Permintaan PDI-P agar pemerintah minta maaf ke Soekarno dan keluarga pertama kali disampaikan oleh Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah.

Menurut Wakil Ketua MPR RI itu, di sisa akhir hidupnya Soekarno mendapat perlakuan tidak adil karena dituding tak setia ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karenanya, penting buat negara meminta maaf.

"Seyogianya negara melalui pemerintah Republik Indonesia menyampaikan permohonan maaf kepada Bung Karno dan keluarga, serta bangsa Indonesia atas perlakuan yang tidak adil yang pernah dialami seorang proklamator bangsa, seorang pendiri bangsa," kata Basarah di kawasan Bandung, Jawa Barat, Selasa (8/11/2022).

Baca juga: PDI-P Minta Pemerintah Minta Maaf kepada Soekarno dan Keluarga

Basarah mengatakan, tudingan bahwa Bung Karno berkhianat ke negara tidak pernah terbukti. Salah satu buktinya, pemerintah telah mencabut TAP MPRS Nomor 33/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno.

Dengan diberikannya gelar Pahlawan Nasional ke Sang Proklamator pada 2012, kata dia, negara juga mengakui dan menghomati kesetiaan serta jasa-jasa Soekarno ke Indonesia.

Namun, hal itu dinilai belum cukup. Oleh PDI-P, permintaan maaf negara ke presiden pertama RI itu tetap dinilai penting.

"Maka permohonan maaf dari negara melalui pemerintah kepada Bung Karno dan keluarga adalah bagian dari tanggung jawab moral berbangsa dan bernegara kita," ucap Basarah.

Dikritik

Permintaan PDI-P tersebut menuai kritik, salah satunya dari politisi Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa.

Desmond menyebut, keinginan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut mengada-ada. Apalagi, pemerintahan kini berada di bawah kekuasaan PDI-P.

“Pemerintahan Soekarno kan sekarang? Kalau Soekarno direhabilitasi, itu namanya mengada-ada,” kata Desmond ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/11/2022).

“Jadi melaksanakan maunya Megawati, habis itu negara minta maaf lagi sama Soekarno, memang Soekarno tidak bermasalah?” tuturnya.

Baca juga: Kisah dari Wisma Yaso, Hari-hari Terakhir Soekarno yang Kini Disorot PDI-P...

Kendati demikian, Desmond enggan menanggapi politik masa lalu yang sempat menganggap Soekarno punya hubungan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) sehingga dianggap berkhianat.