Buntut Panjang Permintaan PDI-P soal Negara Minta Maaf ke Soekarno, Gerindra Ikut Terseret

JAKARTA, KOMPAS.com - Keinginan PDI Perjuangan agar pemerintah meminta maaf ke Soekarno dan keluarga berbuntut panjang.

PDI-P sempat menuai kritik dari kalangan anggota DPR karena permintaan tersebut. Namun, situasi lantas berbalik, anggota DPR itu dikecam karena pernyataannya.

Perdebatan terkait ini pun kini masih menjadi persoalan yang belum diketahui ujungnya.

Minta maaf

Permintaan PDI-P agar pemerintah minta maaf ke Soekarno dan keluarga pertama kali disampaikan oleh Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah.

Menurut Wakil Ketua MPR RI itu, di sisa akhir hidupnya Soekarno mendapat perlakuan tidak adil karena dituding tak setia ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karenanya, penting buat negara meminta maaf.

"Seyogianya negara melalui pemerintah Republik Indonesia menyampaikan permohonan maaf kepada Bung Karno dan keluarga, serta bangsa Indonesia atas perlakuan yang tidak adil yang pernah dialami seorang proklamator bangsa, seorang pendiri bangsa," kata Basarah di kawasan Bandung, Jawa Barat, Selasa (8/11/2022).

Basarah mengatakan, tudingan bahwa Bung Karno berkhianat ke negara tidak pernah terbukti. Salah satu buktinya, pemerintah telah mencabut TAP MPRS Nomor 33/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno.

Dengan diberikannya gelar Pahlawan Nasional ke Sang Proklamator pada 2012, kata dia, negara juga mengakui dan menghomati kesetiaan serta jasa-jasa Soekarno ke Indonesia.

Namun, hal itu dinilai belum cukup. Oleh PDI-P, permintaan maaf negara ke presiden pertama RI itu tetap dinilai penting.

"Maka permohonan maaf dari negara melalui pemerintah kepada Bung Karno dan keluarga adalah bagian dari tanggung jawab moral berbangsa dan bernegara kita," ucap Basarah.

Dikritik

Permintaan PDI-P tersebut menuai kritik, salah satunya dari politisi Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa.

Desmond menyebut, keinginan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut mengada-ada. Apalagi, pemerintahan kini berada di bawah kekuasaan PDI-P.

“Pemerintahan Soekarno kan sekarang? Kalau Soekarno direhabilitasi, itu namanya mengada-ada,” kata Desmond ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/11/2022).

“Jadi melaksanakan maunya Megawati, habis itu negara minta maaf lagi sama Soekarno, memang Soekarno tidak bermasalah?” tuturnya.

Kendati demikian, Desmond enggan menanggapi politik masa lalu yang sempat menganggap Soekarno punya hubungan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) sehingga dianggap berkhianat.

Hanya saja, dia menegaskan tak setuju jika pemerintah harus meminta maaf ke Soekarno dan keluarga karena persoalan masa lalu itu.

“Masa kita harus minta maaf, negara minta maaf kepada yang lucu-lucuan kaya gini, jadi enggak lucu gitu lho,” katanya.

Serangan balik

Situasi politik panas pascapernyataan Desmond itu. Politisi Partai Gerindra tersebut digeruduk oleh puluhan kader PDI-P saat berkunjung ke Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Sejumlah Satgas PDI-P, jajaran anggota DPRD Purworejo, dan DPRD Jawa Tengah dari fraksi PDI-P menuntut Desmond meminta maaf.

Terkait ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menyebut, penggerudukan terhadap Desmond menunjukkan bahwa pernyataan anggota DPR RI itu sangat mengecewakan.

"Apa yang disampaikan saudara Desmond sangat mengecewakan dan menunjukkan bagaimana antara alam pikir dan alam rasa itu tidak connect," kata Hasto saat ditemui di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (11/11/2022).

Hasto pun menilai, Desmond tidak memahami perspektif historis Bung Karno sebagai pejuang sekaligus proklamator kemerdekaan Indonesia.

"Saudara Desmond tidak memahami perspektif historis tersebut, dan jauh dari sikap-sikap sebagai anggota dewan yang memiliki kedewasaan di dalam sikap dan akal budi," ujarnya.

Hasto mengatakan, partainya bakal berkomunikasi dengan elite Gerindra buntut pernyataan Desmond ini. Dia bahkan berencana menyampaikan persoalan tersebut ke Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Sehingga kami tentu saja berharap, meski PDI-P tidak bermaksud mencampuri rumah tangga partai politik lain, tetapi demi membangun hubungan yang harmonis tentu saja pernyataan yang menyakitkan tersebut ya untuk dapat diberikan suatu tindakan," kata Hasto.

Buntut panjang

Pernyataan Desmond itu sampai juga ke telinga para elite Gerindra. Setelah dikecam oleh PDI-P, Gerindra bakal menggelar rapat internal untuk membahas persoalan itu.

“Ya kami monitor itu dan kita akan bicarakan di internal fraksi mengenai hal tersebut,” kata Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (11/11/2022).

“Hari ini kita adakan pertemuan di fraksi untuk bahas hal yang dikeluhkan teman-teman PDI-P di Purworejo,” tuturnya.

Kendati demikian, Dasco tak menyampaikan pandangannya terkait ini. Hingga kini pun belum ada informasi lanjutan soal hasil rapat internal Gerindra soal pernyataan Dasco.

Namun, persoalan yang bermula dari keinginan PDI-P agar negara meminta maaf ke Soekarno itu jelas berbuntut panjang.