Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Diminta Tahan Diri, Tak Umbar Sinyal Dukungan ke Figur Capres

Kompas.com - 09/11/2022, 10:42 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo diharapkan menahan diri untuk tak mengumbar sinyal dukungan ke kandidat calon presiden (capres) 2024.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai, Jokowi memang punya hak mendukung figur tertentu. Namun, sebagai presiden yang masih menjabat, dia dibatasi oleh etika politik.

"Tentu sebagai presiden harus mampu menahan dan menjaga diri untuk tidak bicara mengumbar janji dukungan kepada siapa pun," kata Ujang kepada Kompas.com, Rabu (9/11/2022).

Baca juga: Kisah Surya Paloh Terima Ajakan Megawati Usung Jokowi Tanpa Syarat

Menurut Ujang, Jokowi tak hanya sekali dua kali obral endrosement politik. Baru-baru ini, dia melempar sinyal dukungan ke Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Sebelumnya, mantan Wali Kota Solo itu juga mengisyaratkan dukungan ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Ujang menduga, siapa pun figur capres yang sowan ke Jokowi bakal mengantongi endorsement presiden. Padahal, belum tentu tokoh yang mendapat endorsement itu benar-benar didukung oleh Jokowi.

"Itu belum tentu juga itu bagian daripada dukungan yang murni dari hati karena kan secara umum politisi itu kan selalu berbeda apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Ucapan hari ini dengan besok sudah berbeda lagi," kata Ujang.

Baca juga: Ketika Jokowi Dinilai Terlalu Ikut Campur Urusan Pilpres 2024...

Namun, kata Ujang, bagaimanapun, preferensi politik presiden bakal banyak memberikan dampak.

Oleh karenanya, jika dukungan Jokowi terlalu murah dan seolah berubah-ubah, justru dapat memantik perdebatan tidak hanya di kalangan akar rumput, tetapi juga elite politik.

"Kalau terus-menerus Pak Jokowi sedikit-sedikit bicara pecapresan, sedikit-sedikit endorse kepada figure tertentu padahal nanti di belakang juga yang didukung bukan yang di-endorse itu, maka itu bisa menjadi backfire, akan menjadi titik balik serangan orang kepada Jokowi," ucap Ujang.

Menurut Ujang, Jokowi memang terkesan terlalu banyak mencampuri urusan pencapresan dan Pemilu 2024.

Tak hanya melempar sinyal dukungan ke figur capres, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga sempat disinyalir punya andil dalam Koalisi Indonesia Bersatu yang dibentuk oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Padahal, menurut Ujang, di sisa masa jabatan yang tinggal dua tahun lagi, masih banyak persoalan negara yang belum dituntaskan.

Oleh karena itu, Ujang berpandangan, ke depan Jokowi seharusnya lebih fokus bekerja dan berhati-hati dalam membuat pernyataan, khususnya terkait pencapresan dan Pemilu 2024.

"Saya melihatnya kritikan-kritikan kegaduhan riuh rendah saat ini menandakan bahwa Jokowi harus hati-hati dalam membuat statment dalam konteks dukung mendukung kepada capres tertentu," kata dia.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com