Jokowi Diminta Tahan Diri, Tak Umbar Sinyal Dukungan ke Figur Capres

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo diharapkan menahan diri untuk tak mengumbar sinyal dukungan ke kandidat calon presiden (capres) 2024.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai, Jokowi memang punya hak mendukung figur tertentu. Namun, sebagai presiden yang masih menjabat, dia dibatasi oleh etika politik.

"Tentu sebagai presiden harus mampu menahan dan menjaga diri untuk tidak bicara mengumbar janji dukungan kepada siapa pun," kata Ujang kepada Kompas.com, Rabu (9/11/2022).

Baca juga: Kisah Surya Paloh Terima Ajakan Megawati Usung Jokowi Tanpa Syarat

Menurut Ujang, Jokowi tak hanya sekali dua kali obral endrosement politik. Baru-baru ini, dia melempar sinyal dukungan ke Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Sebelumnya, mantan Wali Kota Solo itu juga mengisyaratkan dukungan ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Ujang menduga, siapa pun figur capres yang sowan ke Jokowi bakal mengantongi endorsement presiden. Padahal, belum tentu tokoh yang mendapat endorsement itu benar-benar didukung oleh Jokowi.

"Itu belum tentu juga itu bagian daripada dukungan yang murni dari hati karena kan secara umum politisi itu kan selalu berbeda apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Ucapan hari ini dengan besok sudah berbeda lagi," kata Ujang.

Baca juga: Ketika Jokowi Dinilai Terlalu Ikut Campur Urusan Pilpres 2024...

Namun, kata Ujang, bagaimanapun, preferensi politik presiden bakal banyak memberikan dampak.

Oleh karenanya, jika dukungan Jokowi terlalu murah dan seolah berubah-ubah, justru dapat memantik perdebatan tidak hanya di kalangan akar rumput, tetapi juga elite politik.

"Kalau terus-menerus Pak Jokowi sedikit-sedikit bicara pecapresan, sedikit-sedikit endorse kepada figure tertentu padahal nanti di belakang juga yang didukung bukan yang di-endorse itu, maka itu bisa menjadi backfire, akan menjadi titik balik serangan orang kepada Jokowi," ucap Ujang.

Menurut Ujang, Jokowi memang terkesan terlalu banyak mencampuri urusan pencapresan dan Pemilu 2024.

Tak hanya melempar sinyal dukungan ke figur capres, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga sempat disinyalir punya andil dalam Koalisi Indonesia Bersatu yang dibentuk oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Padahal, menurut Ujang, di sisa masa jabatan yang tinggal dua tahun lagi, masih banyak persoalan negara yang belum dituntaskan.

Oleh karena itu, Ujang berpandangan, ke depan Jokowi seharusnya lebih fokus bekerja dan berhati-hati dalam membuat pernyataan, khususnya terkait pencapresan dan Pemilu 2024.

"Saya melihatnya kritikan-kritikan kegaduhan riuh rendah saat ini menandakan bahwa Jokowi harus hati-hati dalam membuat statment dalam konteks dukung mendukung kepada capres tertentu," kata dia.

Sebagaimana diketahui, pernyataan Jokowi soal sinyal dukungan pencapresan untuk Prabowo Subianto berujung gaduh. Jokowi dikritik oleh sejumlah elite politik.

Baca juga: Jokowi Dinilai Tak Etis Ceritakan Kemenangannya di Depan Prabowo

Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah mengingatkan agar Jokowi tak terlibat dalam politik praktis seperti urusan Pilpres mendatang.

"Presiden RI kan tidak boleh terlibat di dalam kontestasi pemilu," kata Basarah saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, Selasa (8/11/2022).

Senada, Ketua Dewan Kehormatan DPP Demokrat Hinca Panjaitan juga menyatakan bahwa Jokowi terlalu jauh dalam meramaikan bursa pencapresan.

Menurutnya ada banyak persoalan bangsa yang harus dipikirkan Jokowi, seperti urusan politik, hingga pandemi Covid-19, ketimbang urusan calon presiden.

"Saya kira Presiden tidak mesti terlalu jauh ikut meramaikan bursa pencapresan," ujarnya.