Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Diminta Tahan Diri, Tak Umbar Sinyal Dukungan ke Figur Capres

Kompas.com - 09/11/2022, 10:42 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo diharapkan menahan diri untuk tak mengumbar sinyal dukungan ke kandidat calon presiden (capres) 2024.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai, Jokowi memang punya hak mendukung figur tertentu. Namun, sebagai presiden yang masih menjabat, dia dibatasi oleh etika politik.

"Tentu sebagai presiden harus mampu menahan dan menjaga diri untuk tidak bicara mengumbar janji dukungan kepada siapa pun," kata Ujang kepada Kompas.com, Rabu (9/11/2022).

Baca juga: Kisah Surya Paloh Terima Ajakan Megawati Usung Jokowi Tanpa Syarat

Menurut Ujang, Jokowi tak hanya sekali dua kali obral endrosement politik. Baru-baru ini, dia melempar sinyal dukungan ke Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Sebelumnya, mantan Wali Kota Solo itu juga mengisyaratkan dukungan ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Ujang menduga, siapa pun figur capres yang sowan ke Jokowi bakal mengantongi endorsement presiden. Padahal, belum tentu tokoh yang mendapat endorsement itu benar-benar didukung oleh Jokowi.

"Itu belum tentu juga itu bagian daripada dukungan yang murni dari hati karena kan secara umum politisi itu kan selalu berbeda apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Ucapan hari ini dengan besok sudah berbeda lagi," kata Ujang.

Baca juga: Ketika Jokowi Dinilai Terlalu Ikut Campur Urusan Pilpres 2024...

Namun, kata Ujang, bagaimanapun, preferensi politik presiden bakal banyak memberikan dampak.

Oleh karenanya, jika dukungan Jokowi terlalu murah dan seolah berubah-ubah, justru dapat memantik perdebatan tidak hanya di kalangan akar rumput, tetapi juga elite politik.

"Kalau terus-menerus Pak Jokowi sedikit-sedikit bicara pecapresan, sedikit-sedikit endorse kepada figure tertentu padahal nanti di belakang juga yang didukung bukan yang di-endorse itu, maka itu bisa menjadi backfire, akan menjadi titik balik serangan orang kepada Jokowi," ucap Ujang.

Menurut Ujang, Jokowi memang terkesan terlalu banyak mencampuri urusan pencapresan dan Pemilu 2024.

Tak hanya melempar sinyal dukungan ke figur capres, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga sempat disinyalir punya andil dalam Koalisi Indonesia Bersatu yang dibentuk oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Padahal, menurut Ujang, di sisa masa jabatan yang tinggal dua tahun lagi, masih banyak persoalan negara yang belum dituntaskan.

Oleh karena itu, Ujang berpandangan, ke depan Jokowi seharusnya lebih fokus bekerja dan berhati-hati dalam membuat pernyataan, khususnya terkait pencapresan dan Pemilu 2024.

"Saya melihatnya kritikan-kritikan kegaduhan riuh rendah saat ini menandakan bahwa Jokowi harus hati-hati dalam membuat statment dalam konteks dukung mendukung kepada capres tertentu," kata dia.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com